web judi slot

daftar situs slot tergacor 634Jutaan kata 952862Orang-orang telah membaca serialisasi

《web judi slot》

Disnakertransgi DKI minta perusahaan budayakan K3******

Jakarta (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta meminta perusahaan  membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar produktivitas meningkatkan dan kecelakaan kerja nihil.

"Perusahaan harus mempunyai target yang tinggi mengenai kecelakaan kerja, yaitu 'zero accident' atau nihil kecelakaan kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, K3 dalam perusahaan ini tidak boleh hanya sekedar prosedur standar operasional (SOP) semata, namun harus menjadi budaya kerja agar para pekerja dapat dipastikan aman tanpa mengalami kecelakaan saat bekerja.

Selain itu, kata Hari, K3 juga perlu dilaksanakan secara konsisten agar insiden kecelakaan kerja bisa diminimalkan dan harapannya bisa nihil.

"Jadi ini harus dibudayakan, tidak hanya sekedar ada SOP saja, tidak hanya sekedar wacana saja. Tetapi pelaksanaannya harus secara konsisten," tuturnya.

Baca juga: Tutup peringatan Bulan K3, Disnakertransgi DKI gelar "Safety Run"
Baca juga: Pemprov DKI buka pelatihan tenaga kerja untuk tekan angka pengangguran

Ia menambahkan bahwa menjaga kesehatan pekerja itu penting bagi perusahaan karena beban kerja akan dapat dikerjakan dengan baik sehingga produktivitas perusahaan juga terjaga.

"Kita sadar bahwa kesehatan itu penting, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa menjaga beban kerja dan produktivitas. Ujung-ujungnya perusahaan ingin supaya produktivitas meningkat dan pertumbuhan ekonomi ke depan semakin baik," katanya.

Disnakertransgi DKI Jakarta bersama pihak terkait menutup Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan menggelar "Safety Run" di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu.

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan "safety run" tersebut merupakan puncak rangkaian Bulan K3 DKI Jakarta yang diawali pada 31 Januari lalu dengan apel akbar di GOR Soemantri
Brodjonegoro.

"Dari rangkaian apel itu ada pemeriksaan kesehatan, rangkaian kegiatan olah raga, futsal, tenis, voli, sekarang puncaknya 'safety run'. Pesertanya 500 orang lebih terdiri dari perwakilan perusahaan di Jakarta," ujar Hari.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：north carolina day paito、slot online77、bejo88

Terkait：cara mendapatkan limit kredivo、pemain168、agen asia slot 88、syarat aku laku、daftar game slot gacor、rajampo、rtp wajik777、joker688、ular 2d bergambar、situs gacor sekarang

---

---

bab terbaru：list situs slot（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12