ggbola88

Bayi labu saya

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Bumi ini agak jahat

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Zulhas Dukung Womenpreneur Indonesia: Perempuan Kunci Sukses Bangsa******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan dukungan kepada para perempuan muda Indonesia yang menjadi pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa perempuan memegang peran kunci dalam kesuksesan suatu bangsa dan peradaban.

Hal ini disampaikan Zulhas dalam pidatonya pada Pelantikan Kepengurusan Badan Otonom Womenpreneur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Periode 2023-2025 di The Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan 90 persen usaha di Tanah Air didominasi oleh UMKM. Dari jumlah tersebut, 65 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

"Saya bisa seperti ini karena perempuan, ibu saya. Waktu itu beliau usianya 24 tahun, saya usia 6 tahun. Sebelum saya masuk sekolah dasar ibu saya buka usaha kecil-kecilan di kampung. Saya dilatih, jaga warung, tutup warung, mulai hitung uang," kenang Zulhas.

"Itulah yang jadi bekal. Oleh karena itu, peran perempuan itu luar biasa. Saya lihat Womenpreneur ini, saya datang karena penting sekali acaranya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Zulhas turut menyatakan bahwa Kemendag siap membantu para pelaku usaha muda, khususnya yang tergabung dalam Womenpreneur BPP HIPMI.

"Kemendag terbuka. Apa yang diperlukan dari kami, kami siap membantu," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dan Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Melissa Hamid. Hadir pula istri Menteri Investasi/BKPM Sri Suparni Bahlil dan istri Menparekraf RI Nur Asia Uno.

Sistem masuk tingkat dewa

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.

Master Kartu Permainan

Bandara Komodo Naik Kelas Jadi Bandara Internasional******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Unomengatakan Bandara Komododi Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah naik status menjadi bandar udara internasional.

"Sudah dinaikkan. Ini sudah menjadi bandara internasional. Jadi sebetulnya ini kemarin sudah ditambahkan ke list yang menjadi bandara internasional saat ASEAN Summit Mei lalu," ungkap Sandi, Selasa (5/12) seperti dikutip dari detik.com.

Sandi mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bandara Internasional Komodo di destinasi pariwisata super prioritas itu disiapkan untuk menerima penerbangan langsung dari berbagai negara. Ia menyebut sudah ada tiga negara yang tertarik untuk membuka penerbangan langsung ke Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo.

Dengan adanya penerbangan langsung dari beberapa negara tersebut, Sandi yakin target satu juta penumpang yang dilayani Bandara Internasional Komodo itu bisa tercapai pada 2024.

"Target satu juta penumpang yang dilayani oleh Bandara Komodo Internasional ini kami rencanakan bisa tercapai tahun depan dengan penambahan-penambahan penerbangan dan ketersediaan kursi," kata Sandi.

Ia mengakui masih ada keluhan harga tiket pesawat mahal ke Labuan Bajo. Menurut dia masalah tiket itu bisa teratasi dengan penambahan jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi.

"Memang menjadi keluhan dari masyarakat Parekraf (Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) ini adalah harga tiket yang masih mahal. Oleh karena itu kami akan menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi seiring dengan kesiapan dari pada ekosistem Parekraf di sini," beber Sandi.

Kepala Bandara Komodo Ceppy Triono memastikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Bandara Komodo sudah layak menjadi bandara internasional.

Bandara Komodo memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.650 meter dan lebar 45 meter sehingga mampu didarati pesawat jet sekelas Boeing 737 dan Airbus A320.

Bayangan Konoha

Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******

Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.

Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.

Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.

Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.

Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.

Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.

"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.

Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. 

"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.

"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.

"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.