cara kerja cepat dapat uang

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

RI Bakal Diguyur Utang Bank Dunia Rp465 M untuk Promosi Wisata******

Kemenko Marves menyebut Indonesia bakal disuntik US juta atau Rp465 miliar (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS) oleh Bank Dunia.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan uang sebanyak itu merupakan pinjaman alias utang. Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia.

"Kalau disebut masih bisik-bisik, ya masih bisik-bisik. Namanya utang kan prosesnya panjang," tegas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Kedua,Odo menyoroti soal banyaknya populasi penduduk muda di bawah 35 tahun. Ia menyebut ada 90 juta orang yang harus didorong agar bepergian ke luar kota.

"Nah, kita maunya kamu ke luar kota, bukan ke luar negeri. Sehingga membentuk behaviour anak muda untuk lebih ke destinasi-destinasi (wisata di Indonesia), salah satunya peran kita itu," jelasnya.

Ketiga,uang pinjaman tersebut bakal menggenjot perputaran ekonomi di daerah-daerah wisata. Odo menyebut ada manfaat ekonomi yang dirasakan langsung maupun tidak dari setiap kunjungan turis lokal.

Dampak ada yang ke pertanian karena hotel-hotel perlu menyediakan susu hingga telur untuk hidangan tamu. Bahkan, manfaatnya sampai ke lapangan kerja untuk mereka yang bergelut di sektor pariwisata.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan Bank Dunia sepakat memberikan pinjaman Rp465 miliar kepada Indonesia. Sandi menyebut itu akan dipakai untuk Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan lintas kementerian/lembaga (K/L), termasuk program Kampanye Sadar Wisata (KSW).

Sandi memastikan pendanaan yang ada akan diimbangi dengan tata kelola yang baik.

"Bank Dunia setuju pada 2024 akan menyediakan tambahan pendanaan untuk kelanjutan program ini," ucapnya, dikutip dari Antara.

"Akan kami pastikan agar semuanya dengan tata kelola yang baik dan melibatkan semua pihak. Bukan hanya perencanaan, tapi juga penggunaan dan audit agar dana ini bisa secara akuntabel digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara total," tutup Sandi.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat menjadi dewa

Menhub Tawarkan Uni Emirat Arab Kembangkan Bandara Kertajati******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenawarkan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UAE), Abu Dhabi Airports untuk menjadi mitra dalam mengembangkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Hal itu disampaikan Budi saat bertemu dengan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohammed Al Mazroei dan Chief Executive Officer (CEO) Abu Dhabi Airports Sheikh Mohammed di Abu Dhabi, Sabtu (25/11).

"Setelah pertemuan ini kami berharap Abu Dhabi Airport menangkap peluang kerja sama untuk mengembangkan Bandara Kertajati, bersama dengan BIJB dan AP II selaku pengelola bandara," ujar Budi dalam keterangan resmi, Senin (27/11).

Budi mengatakan Kertajati merupakan bandara baru yang dibangun untuk menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat. Bandara itu diproyeksikan menjadi yang terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno Hatta.

Dalam pertemuan tersebut, Budi serta Suhail juga menjajaki peluang kerja sama antara maskapai Indonesia dan maskapai UEA. Nantinya diharapkan terbentuk perusahaan joint venture dalam rangka melayani pasar penerbangan domestik.

Sementara itu, Suhail juga menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dan menjajaki peluang kerja sama dengan Indonesia, baik di bidang transportasi darat, laut, udara, serta kereta api.

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati resmi beroperasi penuh menggantikan Bandara Husein Sastranegara pada Minggu (29/10).

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II memastikan penataan rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, berjalan lancar terkait perubahan status itu.

"Jadi, pada intinya buat kami prioritas yang pertama ini adalah bagaimana menyukseskan penataan ini," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin saat berbincang dengan awak media di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/10) seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Awaluddin mengatakan bahwa sebenarnya Bandara Kertajati sudah beroperasi sejak 2018. Namun, ia mengakui Bandara Kertajati belum optimal, salah satunya ialah masalah akses menuju bandara itu.

"Bandara ini sudah beroperasi sejak 2018 hanya saja pada saat itu akses daratnya Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang -Dawuan) belum terealisasi, Bandara Kertajati jadi tidak optimal. Nah, Tol Cisumdawu sudah diresmikan Bapak Presiden boleh dibilang akses memutus persoalan kemarin yang tidak terintegrasi. Ini momentum yang kami jaga," ucap Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Mendag Ajak ICC Perkuat Kolaborasi untuk Maksimalkan Potensi Kelapa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak International Coconut Community (ICC) untuk memperkuat kolaborasi. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menilai, kolaborasi merupakan faktor kunci agar potensi olahan kelapa dapat dimaksimalkan.

Demikian dikatakan Zulhas dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting, Bandar Lampung, Selasa (5/11). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, perwakilan pengusaha industri kelapa dari sejumlah negara, jajaran Kemendag, dan Pemprov Lampung.

"ICC dan seluruh negara anggota harus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang transfer teknologi, dan program sektor kelapa berkelanjutan serta implementasi berkelanjutan," kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas berharap pertemuan 59th ICC Session & Ministerial Meeting ini dapat menghadirkan strategi untuk pengembangan sektor kelapa.

"Pertemuan ini harus mampu memberikan masukan strategis bagi inovasi dan pengembangan sektor kelapa," tutupnya.

Sebagai informasi, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa. Organisasi ini diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Bepergian melintasi surga

Syarat dan Cara Dapat Gratis Pajak Saat Beli Rumah di Bawah Rp2 M******

Menteri KeuanganSri Mulyani resmi memberikan insentif pajakpertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang diteken Sri Mulyani pada Selasa (21/11).

Dalam pasal 2 disebut insentif PPN diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Adapun rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan setelah ditandatanganinya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Berita acara serah terima paling sedikit memuat:

- Nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual

- Nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli

- Tanggal serah terima

- Kode identitas rumah yang diserahterimakan

- Pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan

- Nomor berita acara serah terima

Berita acara serah terima harus didaftarkan dalam aplikasi di Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi dua kriteria.

Pertama,harga jual maksimal Rp5 miliar. Kedua, rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru tersebut juga harus telah mendapatkan kode identitas rumah, serta pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Jika rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan sebelum berlakunya aturan ini, maka tetap dapat mendapatkan insentif dengan sejumlah ketentuan.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual paling cepat 1 September 2023. Kedua, pemenuhan ketentuan terkait akta jual beli dan berita acara serah terima dilakukan sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Ketiga, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan aturan tersebut.

Lebih rinci, pasal 7 menjelaskan PPN yang ditanggung pemerintah terbagi atas dua periode. Untuk periode 1 November 20023 hingga 30 Juni 2024, PPN 100 persen ditanggung pemerintah.

Sedangkan untuk periode 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024, PPN hanya 50 persen ditanggung pemerintah.