link slot deposit qris

Penyihir itu datang dari jauh

pandaslot88

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan bersinar di langit

erek erek mimpi melahirkan

Desa di perbatasan Beijing******

Tianjin (ANTARA) - Sebelum Festival Musim Semi atau Tahun Baru Imlek tahun ini, tiga desa termasuk Desa Qian'ganjian di Tianjin, Desa Qian'ganjian di Provinsi Hebei dan Desa Hongshimen di Beijing, yang semuanya terletak di daerah perbatasan antara Tianjin, Hebei, dan Beijing, menandatangani perjanjian untuk bersama-sama mengembangkan pariwisata di daerah tersebut dan melindungi Tembok Besar kuno dengan lebih baik.

Sebagai salah satu dari tiga desa itu, Desa Qian'ganjian di Tianjin mengalami banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir, termasuk peningkatan ke jaringan 5G, jalan dua jalur baru dengan lampu-lampu terang pada malam hari yang menghubungkan dengan dunia luar, dan sistem pasokan air yang lebih baik yang bermanfaat bagi setiap rumah tangga.

Berkat pengembangan wilayah Beijing-Tianjin-Hebei yang terkoordinasi, desa itu kini menarik banyak perhatian baik dari investor maupun kalangan wisatawan.

Banyak penduduk dari kota-kota terdekat mengunjungi desa ini pada liburan Festival Musim Semi untuk merasakan suasana meriah sekaligus menikmati pemandangan pedesaan yang asri.
 

 

 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Dunia suci pergi

paito 5d toto macau

Lewat roadshow ini, Erick Thohir konsisten benahi kesehatan mental insan BUMN******

Balikpapan (ANTARA) -- Menteri BUMN RI Erick Thohir terus konsisten memperbaiki kesehatan mental karyawan BUMN melalui roadshow eventbertajuk “1000 Manusia Bercerita” yang diikuti 300 insan muda BUMN. Acara ini merupakan roadshowke-5 yang di diselenggarakan di Watu Beach Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.

Erick Thohir melalui Staf Khusus III, Arya Sinulingga, mengungkapkan bahwa Menteri Erick ingin karyawan BUMN memiliki mental yang kuat dan sehat sedari usia muda agar ketika kelak menjadi pimpinan di BUMN dapat memberikan kinerja positif. 
“Bisa membawa perusahaan agar konsisten profitdi sisi lain juga memiliki karyawan dengan kesehatan jasmani dan mental yang baik. Apalagi Pak Erick terus mendorong agar individu berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi pemimpin perusahaan,” jelas Arya.
Hal ini sejalan dengan Employee Well-being Policy(EWP) yang sudah dirilis oleh Menteri BUMN beberapa waktu. EWP merupakan pondasi agar seluruh BUMN dan karyawannya tidak hanya mengejar profituntuk perusahaan namun juga memberikan keseimbangan bagi kesehatan mental karyawan.
Dalam kegiatan “1000 Manusia Bercerita” terdapat diskusi inspiratif dengan sejumlah tokoh yang mempunyai pengalaman erat mengenai kesehatan mental di antaranya Aurelie Moeremans (aktris), Adinda Cresheilla (Putri Indonesia Pariwisata 2022), Hendrick Tanuwidjaja (Praktisi Mindfulness), Raden Prisya (Mindfulness & Well-being Coach), Fadjar Djoko Santoso (Millenials/BUMN Runners & VP Corporate CommunicationPertamina).
Selain mengajak karyawan BUMN di Kalimantan pada acara 1000 Manusia Bercerita, terdapat workshop influencerBUMN untuk peningkatan kompetensi komunikasi karyawan BUMN lewat media sosial. Workshopdiisi dengan sesi dan tema khusus membuat konten Ibu Kota Negara (IKN) dan aset BUMN di Balikpapan. Rangkaian event ditutup dengan acara lari pagi Fun Run 5K pada Rabu (28/2) bersama seluruh peserta eventdan BUMN Runners Kalimantan dengan rute start dimulai dari Lapangan Merdeka sampai dengan Kompleks Perumahan Pertamina Balikpapan.
Adapun seluruh rangkaian kegiatan event merupakan kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Pertamina, Pegadaian, Bukit Asam dan Pembangunan Perumahan (PP). Kalimantan Timur (Balikpapan) dipilih sebagai kota ke-5 dalam rangkaian roadshow eventsetelah sebelumnya diadakan di Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (Magelang), Jawa Timur (Malang), dan Bali (Denpasar).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi Loli

hoki177

Wapres Ma'ruf sempurnakan rukun saat Shalat Jumat di Selandia Baru******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memutuskan untuk menyempurnakan ibadah shalatnya di Masjid Ponsonby, Auckland, Selandia Baru, Jumat siang, setelah sang imam Shalat Jumat dianggap tidak memenuhi ketentuan rukun shalat.

Wapres Ma'ruf Amin beserta rombongan yang tiba di masjid sekitar pukul 13.45 waktu setempat, langsung mengambil air wudu dan mengambil posisi shalat di deretan terdepan jamaah, tepatnya di belakang imam.

Wapres menjalani dengan saksama prosesi ibadah mulai dari shalat sunnah, hingga khotbah dan ikamah, serta shalat dua rakaat hingga tuntas.

Pewarta ANTARA yang turut serta dalam kegiatan itu mendengar ucapan dakwah berbahasa Arab yang disampaikan sang khotib sekaligus imam shalat, Syeikh Haroon Khaukha, bersuara serak dan terputus-putus.

Situasi yang sama juga berlangsung saat prosesi pembacaan ayat suci Al Quran shalat dua rakaat yang diikuti Wapres Ma'ruf dan rombongan.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret

Ahmad Ridwan, salah satu anggota jamaah Masjid Ponsonby yang dikonfirmasi mengatakan sang imam yang sudah sejak lama memimpin shalat di masjid tertua di Auckland itu, mengalami gangguan di pita suara.

"Memang beliau ada gangguan di pita suara, sehingga terdengar tidak jelas," katanya.

Beberapa saat setelah imam mengucap salam tanda berakhirnya prosesi shalat, Ma'ruf dan rombongan sempat berdialog dengan salah satu tokoh di masjid tersebut, hingga akhirnya memutuskan untuk menyempurnakan shalatnya.

Wapres pun menyempurnakan shalatnya dengan melaksanakan shalat fardhu Ashar dua rakaat dan Dzuhur dua rakaat dengan pertimbangan dirinya yang sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Selandia Baru sebagai musafir.

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang turut serta beribadah bersama Wapres mengatakan keputusan untuk melaksanakan shalat fardhu karena pelaksanaan Shalat Jumat yang sebelumnya diyakini Wapres tidak memenuhi rukun shalat.

"Shalatnya tidak sah, tidak memenuhi kaidah," katanya.

Terdapat sejumlah rukun shalat menurut syariah Islam, yakni niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Surat Al-Fatihah, rukuk, I'tidal, dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, membaca Tasyahud, duduk iftirasy ketika membaca tasyahud, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW, salam, dan tertib.

Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres bidik peluang kerja sama geotermal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

bibit jahat

link slot tergacor hari ini

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Jalan Magister Menuju Kultivasi

slot gacor gampang menang resmi

Istana Kensington angkat bicara mengenai kesehatan Kate Middleton******

Jakarta (ANTARA) - Istana Kensington Inggris merilis pernyataan terbaru mengenai kondisi kesehatan Kate Middleton pasca pemulihan operasi perut yang dijalaninya beberapa waktu lalu karena merebaknya rumor tidak benar di tengah masyarakat. Melansir dari People, Kamis (29/2) waktu London, Inggris, juru bicara Kate Middleton menegaskan bahwa kondisi Sang Putri saat ini baik-baik saja. “Kami sudah sangat jelas sejak awal mengatakan bahwa Putri Wales (Kate Middleton) akan absen sampai setelah Hari Paskah, dan Istana Kensington hanya akan memberikan kabar terbaru ketika ada sesuatu yang penting,” kata juri bicara tersebut. Pernyataan ini dirilis seiring dengan kabar perginya Pangeran William di tengah upacara peringatan mendiang ayah baptisnya pada hari Selasa (27/2) lalu.
Baca juga: Kate Middleton dan Raja Charles III keluar dari rumah sakit

Baca juga: Raja Charles III jenguk Kate Middleton saat dirawat di RS yang sama
 Kabar itu pun menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai kondisi Kate Middleton dan memicu rumor seputar kesehatan Sang Putri di dunia maya, meskipun pihak istana sudah merilis pernyataan pada Selasa kemarin bahwa Kate Middleton baik-baik saja. Sementara itu, dalam pernyataan awal tentang operasi Kate Middleton yang dirilis pada 17 Januari 2024 (satu hari setelah operasi perutnya), Istana Kensington mengatakan bahwa Putri Kate berharap agar informasi medis pribadinya tetap dirahasiakan. Pihak Istana juga menambahkan bahwa mereka hanya akan memberikan informasi terkini mengenai kemajuan Kate Middleton ketika ada informasi baru yang signifikan untuk dibagikan. Mereka juga menyampaikan terkait perkiraan waktu pemulihan Kate Middleton, termasuk 10-14 hari rawat inap di rumah sakit pasca operasi (Kate akhirnya pulang dari rumah sakit pada 29 Januari 2024, 13 hari setelah operasi dilakukan).

Kate pun melanjutkan masa pemulihan pasca operasinya di rumah tanpa kembali beraktivitas ke tugas publik sampai Hari Paskah. “Masuk akal untuk meluangkan waktu. Itu adalah contoh yang bagus bagi kita semua, karena Anda sering diminta untuk kembali bekerja sesegera mungkin, dan hal ini dapat berdampak buruk,” kata seorang sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan kepada People. Dia menambahkan, “Adalah baik bagi kita semua untuk melihatnya meluangkan waktu, memulihkan diri dengan baik dan kemudian kembali lagi. Kita semua bisa belajar dari itu,” katanya. Meskipun Kate Middleton menghabiskan sebagian besar masa pemulihannya di rumah mereka (Windsor, Inggris), Sang Putri sempat melakukan perjalanan ke Anmer Hall atau rumah peristirahatan mereka di perkebunan Sandringham, Norfolk. Kate Middleton terlihat datang bersama Pangeran William dan ketiga anaknya saat mereka sedang liburan sekolah pada bulan Februari 2024. “Catherine (Kate Middleton) pulih dengan baik. Dia menantikan perubahan suasana dan bisa bersantai di Norfolk sementara anak-anaknya bisa bersantai bersama William,” kata seorang sumber kepada media Daily News saat itu. Setelah mengambil cuti untuk membantu Kate Middleton dan menjaga ketiga anaknya, Pangeran William kembali menjalankan tugas kerajaan pada bulan Februari kemarin. Dia juga memberikan kabar terbaru tentang kesembuhan Kate Middleton, termasuk bahwa sang istri telah dirawat dengan baik oleh dua perawat yang luar biasa. Ketidakhadiran Kate dari publik sangat kontras dengan Raja Charles yang juga menghadapi masalah kesehatan dalam beberapa Minggu terakhir karena didiagnosis kanker. Meskipun Raja Charles belum pernah tampil di depan umum, Sang Raja sempat terlihat datang ke gereja bersama Ratu Camilla dan membagikan pernyataan seputar pekerjaannya di belakang layar. Bahkan, Sang Raja juga muncul di dalam sebuah video saat dirinya sedang membaca surat dari para simpatisan. Berbeda dengan Raja Charles, Kate Middleton memilih untuk menjaga privasi terkait kondisi kesehatannya. Pihak Istana Kensington hanya akan memberikan informasi terkini mengenai kondisi kesehatan Kate Middleton, ketika ada informasi baru yang signifikan untuk dibagikan. "Putri Wales menghargai ketertarikan masyarakat yang dihasilkan oleh pernyataan ini. Dia berharap masyarakat akan memahami keinginannya untuk menjaga sebanyak mungkin keadaan normal bagi anak-anaknya; dan keinginannya agar informasi medis pribadinya tetap bersifat rahasia," kata pihak Istana Kensington.

Baca juga: Kate Middleton dirawat di rumah sakit usai jalani operasi perut

 

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024