slot adalah judi

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

DPR Curiga Kepentingan Politik di Balik Konflik Rempang******

Komisi VI DPRRI menduga ada kepentingan politik di balik konflik antara warga dan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Subardi mengatakan Rempang Eco City yang digarap di bawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) punya dua kepentingan, yakni kepentingan nasional untuk mengundang investasi dan kepentingan rakyat Rempang.

Menurutnya, tidak mungkin gempar jika tidak ada kepentingan-kepentingan besar. Subardi mengatakan jika hanya kepentingan kecil, tidak mungkin keributan pecah sebesar itu.

"Saya minta Pak Rudi (Kepala BP Batam Muhammad Rudi) terbuka saja. Ini harus diatasi, tidak hanya dibiarkan dan diliarkan," sambung Subardi.

Lalu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyinggung soal pemerintah Indonesia yang getol betul menggenjot investasi, termasuk di Rempang. Ia mengungkit target investasi Rp1.200 triliun di 2022 dan Rp1.400 triliun pada tahun ini.

Khusus di Batam, Muslim mengatakan ada potensi investasi jumbo menyentuh Rp350 triliun. Bahkan, digembar-gemborkan bisa menyerap 350 ribu tenaga kerja.

"Saya enggak tahu seperti apa Pak Rudi, April ke September ini cukup lama, kok tiba-tiba meledak di akhir? Berarti ada persoalan mendasar sehingga meledak barang ini," kata Muslim.

"Terlepas siapapun di balik ini, investasi akan kita dukung sepenuhnya, tapi tentu harus berpihak kepada masyarakat yang dilindungi undang-undang. Saya harap Pak Rudi sampaikan saja apa adanya," imbuhnya.

Merespons pertanyaan DPR, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan ada aspek internal dari pemerintah dan eksternal soal pemicu konflik di Rempang ini. Namun, ia menyebut bahwa sosialisasi awal dari pihaknya berjalan lancar.

Akan tetapi, perlakuan berbeda datang dari warga lokal seiring berjalannya waktu. Dalihnya proyek ini mengganggu masyarakat adat.

"Awalnya bagus-bagus saja, tapi ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelas Rudi.

Ia pun membedah dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

Jokowi Akan Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung, pada Rabu (13/9). Ini merupakan pertama kalinya Jokowi menjajal kereta cepat besutan Indonesia dan China itu.

"Rencananya demikian," kata Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (12/9).

KCIC terus mematangkan persiapan operasional KA Cepat jelang uji coba KA Cepat dengan Presiden RI, Joko Widodo mendatang.

Untuk memastikan kesiapan operasional KA Cepat Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengikuti uji coba KA Cepat pada Selasa (12/9).

Mereka mencoba KA Cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang dengan waktu perjalanan 30 menit. Selain itu juga mencoba KA Feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung yang merupakan salah satu bentuk integrasi moda transportasi. Perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung memakan waktu 17 menit.

"Integrasi antarmoda dalam moda transportasi publik merupakan suatu hal yang penting. BUMN siap hadir dan mendukung integrasi antar moda untuk mendukung kemudahan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Tiko.

Ia mengatakan untuk di area Jakarta, nantinya masyarakat akan terkoneksi dengan LRT Jabodebek yang saat ini sudah beroperasi. Konektivitas diwujudkan dengan kehadiran skybrigde yang menghubungkan stasiun LRT dengan Stasiun KA Cepat.

Sementara untuk mempermudah masyarakat Jakarta yang hendak ke Kota Bandung, telah disediakan KA Feeder yang merupakan hasil kolaborasi dengan KAI.

"Dari Jakarta ke Kota Bandung tidak sampai satu jam. Stasiun KA Cepat akan terkoneksi dengan KA Feeder yang bisa menghubungkan masyarakat untuk menuju Stasiun Bandung dan Cimahi," ujarnya.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menambahkan KCIC berupaya untuk memastikan segala aspek operasional KA Cepat siap sebelum diuji coba Presiden RI dan diuji coba masyarakat. Baik itu dari sisi sarana, prasarana hingga aksesibilitas dan integrasi.

Lihat Juga : Kepala PPATK Bicara Uji Coba Gaji Tunggal PNS

"Uji coba KA Cepat terus berjalan sesuai jadwal dan rencana untuk memastikan segala aspek operasional berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pekerjaan agar tidak ada kendala yang muncul saat operasi nanti," ujarnya.

Dari sisi aksesibilitas dan integrasi, Dwiyana menyebutkan KCIC berkoordinasi dengan berbagai pihak baik pemerintah, BUMN, swasta dan stakeholder lainnya. Integrasi antarmoda dan beragam aksesibilitas dihadirkan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat.

"Kemudahan calon penumpang ada prioritas, karena itu dengan koordinasi dan kolaborasi bersama banyak pihak kami coba hadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau layanan KA Cepat," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

Bapanas Kirim 4.500 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang Demi Tekan Harga******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 4.500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) demi menekan harga beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan gelontoran beras SPHP ke PIBC merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 4.500 ton beras SPHP terbagi atas 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station BUMD DKI di PIBC. Beras tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg) ke masyarakat.

Arief mengimbau agar seluruh toko yang menjual beras SPHP memasang spanduk informasi harga sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai peredaran beras tersebut di pasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang tidak melebihi HET. Harga beras SPHP di PIBC paling tinggi Rp10.385 per kg dan di tingkat pengecer sampai kepada masyarakat Rp10.900 per kilogram.

Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia mengatakan jika terjadi pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Satgas Pangan.

Di sisi lain, Arief mengatakan dengan digelontorkannya beras SPHP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok tersedia. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berbelanja bijak, tidak perlu memborong beras di luar kebutuhan normal, karena stok beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi seni bela diri ekstrim

Jokowi Saat Dicecar soal Beras Naik: Tolong Jangan Terus Tanya ke Saya******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pada awak media dan masyarakat agar tak kerap memberondonginya dengan pertanyaan soal kenaikanharga beras.

"Tolong jangan terus ditanyakan ke saya, cek di lapangan sendiri, berbondong-bondong ke sana ya," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Jokowi pun meminta agar masyarakat langsung memeriksa kondisi dan harga beras di sejumlah pasar induk seperti Cipinang, Johor, dan Karawang.

Jokowi juga telah mendapat informasi terkait harga gabah yang sudah turun di lapangan. Kendati ia mengingatkan penurunan harga beras tak boleh secara drastis, sebab harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan para petani.

Jokowi pun memastikan harga beras telah mengalami penurunan di sejumlah wilayah. Ia juga mengklaim kondisi persediaan beras di Indonesia masih aman, terutama dengan harapan sebulan ke depan panen raya akan terjadi.

"Tapi memang itu tidak merepresentasikan harga-harga di seluruh Tanah Air, di beberapa provinsi. Coba dicek semuanya, dicek langsung," ujar Jokowi.

Harga beras membumbung tinggi jelang akhir masa pemerintahan Jokowi. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras bahkan tembus Rp18 ribu per kg.

Pemicunya diduga berbagai faktor mulai dari fenomena El Nino hingga gelontoran bansos dari pemerintah.

Untuk menekan lonjakan permintaan, pemerintah menggelontorkan bansos 10 kg beras ke 21,35 juta rakyat miskin pada Maret 2024.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Bos Bappenas Ungkit Penyakit Ekonomi RI: Biaya Logistik Mahal******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan biaya logistik domestik RI masih jauh lebih mahal dibanding ekspor.

Ia menuturkan saat ini biaya logistik domestik mencapai 14,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara biaya logistik untuk ekspor 8,98 persen terhadap PDB.

"Hari ini hasil kajian logistik di Bappenas untuk domestik 14,1 persen dan ekspor logistic cost8,98 persen," kata Suharso dalam acara 'Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Kamis (14/9).

Suharso lantas mengungkapkan pengiriman barang antar wilayah Indonesia juga menghadapi berbagai kendala.

Pertama, skala ekonomi yang rendah. Menurutnya, ketersediaan kapal kecil dan muatan rendah, sehingga mengakibatkan mahalnya ongkos angkut.

Kedua, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Ketiga,terbatasnya kawasan ekonomi.

Keempat,belum terbentuk konsolidasi rute secara optimal. Kelima,ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Keenam,skor logistic performance index(LPI) yang semakin menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN.

Meski demikian, Suharso tetap optimistis. Ia mengatakan pemerintah menargetkan biaya logistik domestik bisa turun ke level 8 persen terhadap PDB pada 2045 mendatang.

Menurutnya, hal itu bisa dicapai dengan cara mengintegrasikan ekonomi domestik dan konektivitas global.

Ia menyebut langkah tersebut akan meningkatkan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

[Gambas:Video CNN]