link slot deposit 5 ribu 174Jutaan kata 731210Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara mencari 4 angka jitu》
Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******Jakarta, CNN Indonesia--
Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.
Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.
"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).
Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.
Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.
Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.
Lihat Juga :Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah |
"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.
"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.
"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.
Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.
[Gambas:Instagram]
Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.
Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.
Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.
"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).
"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.
Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.
Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.
Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.
Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.
Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.
"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.
Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman.
Lihat Juga :SECRET AT NEWSROOMBlak-Blakan Kemenhub soal Program Terminal Ciamik Agar Naik Bus Asik |
"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.
"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.
Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.
"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.
(agt/agt)Label:mpometa88、erek 17、link slot deposit pulsa
Terkait:slot798、jam hoki fafafa terbaru、slot gacor 680、pengguna baru kredivo、mpo999、basah189、bobasport、voucher pesawat traveloka、dapurbet、petir77
bab terbaru:gates of olympus maxwin(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《cara mencari 4 angka jitu》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot tergacor saat iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara mencari 4 angka jitu》bab terbaru。