geber88

Paus Bola Basket

AS Akan Tanam Rp12,27 T untuk Transportasi Sadar Iklim RI******

Presiden Amerika Serikat(AS) Joe Bidenmengungkapkan rencana investasisebesar US8 juta atau setara Rp12,27 triliun (asumsi kurs Rp15.555 per dolar AS) di Indonesia .

Ia mengatakan investasi tersebut dilakukan untuk membangun infrastruktur transportasi sadar iklim di RI. Investasi itu juga bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan di Indonesia.

"Kami juga berencana untuk menginvestasikan US8 juta melalui New Millennium challenge Corporation untuk Indonesia yang akan membangun transportasi yang tahan iklim dan mendukung tujuan pembangunan Indonesia," ujarnya dalam KTT G20, di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

Kerja sama ini bakal membuat sektor-sektor di industri utama melakukan dekarbonisasi. Beberapa sektor tersebut antara lain, penyulingan, bahan kimia, semen, dan baja.

Penurunan emisi karbon dalam investasi AS ini juga diklaim bakal memastikan peluang ekonomi bagi para pekerja Indonesia serta membantu cita-cita RI mencapai net-zero emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Studi bersama yang dilakukan Pertamina dan ExxonMobil ini dilaporkan telah menemukan potensi kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1 miliar ton di ladang minyak dan gas milik Pertamina. Kawasan itu disebut bisa menyimpan emisi RI secara permanen selama 16 tahun ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburuku yang ganas

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

Pemprov DKI & LPPOM MUI Gelar Seminar Dukung UMKM Bersertifikasi Halal******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mendukung UMKM terus berkembang dengan memiliki sertifikasi halal.

Dukungan itu diwujudkan Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) bersama LPPOM MUI menggelar seminar sertifikat halal dalam rangkaian "Jakarta Islamic Festival" ke-2, di Kampung Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (13/11) lalu.

Seminar tersebut mengangkat tema urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di tengah stigma pembuatan sertifikasi halal yang merepotkan dan dianggap menyulitkan UMKM.

"Selain itu, tujuan dari sertifikasi halal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 tahun 2014 adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," kata Ratu.

Ada dua cara dalam proses pendaftaran sertifikasi halal, yakni secara reguler dan self declare. Untuk persyaratan dan alurnya bisa diketahui lebih lanjut melalui website maupun media social Kementerian Agama RI dan aplikasi SIHALAL.

Sedangkan untuk tarif sertifikasi secara regular adalah Rp300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk dan Rp350.000 untuk biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sebagai strategi agar UMKM di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang dengan memiliki sertifikasi halal, Ratu meminta agar para pelaku UMKM tidak perlu khawatir dengan pembiayaan. Menurutnya, Pemprov DKI telah memberikan pelayanan sertifikasi halal gratis, juga fasilitas gratis lainnya bagi UMKM yang berusaha di Jakarta.

"Pemprov DKI sangat concern dengan perkembangan UMKM di Jakarta, karena UMKM itu sokoguru perekonomian bangsa. Sektor UMKM yang terus berkembang ini menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi warga Jakarta semakin tangguh," jelasnya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, Deden Edi menyebutkan bahwa sekurangnya ada lima manfaat bagi pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal.

Pertama, memberi ketenangan pada produsennya. Kedua, memperbaiki manajemen produksi. Ketiga, mengetahui sumber bahan baku yang halal.

"Keempat, meningkatkan daya saing produk. Kelima, kepercayaan konsumen semakin baik," ujarnya.

Selain Ratu dan Deden, turut hadir dalam acara tersebut sebagai pembicara, Ketua Umum MUI DKI Jakarta K.H. Munahar Muchtar dan Wakil Direktur Bidang Sertifikat Halal Arif Zulkifli.

Adapun seminar sertifikat halal itu diakhiri dengan pelantikan pengurus Komunitas UMKM MUI DKI Jakarta yang dipimpin oleh Sukidi, serta dilanjutkan dengan acara lainnya, seperti hiburan oleh Opik dan Faza, serta seminar Islamic Parenting bersama Ari Untung.

Acara ditutup dengan launching Jinggel JIFEST oleh 13 Nadi Musik, serta Tabligh Akbar oleh K.H. Bachtiar Nasir.

Zootopia Masa Depan

PUPR Perpanjang Masa Penggunaan Wisma Atlet untuk Rumah Sakit Covid******

Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperpanjang masa penggunaan Wisma Atletdan Rumah Susun (Rusun) Isoter Pademangan Jakarta untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC-19).

Perpanjangan dilakukan di tengah peningkatan kasus covid. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa 1 Ditjen Perumahan Firsta Ismet mengatakan perpanjangan dilakukan karena saat ini RSDC-19 Wisma Atlet dan Rusun Isoter PMI Pademangan masih sangat dibutuhkan untuk penanganan covid.

"Oleh karena itu Ditjen Perumahan Kementerian PUPR akan memperpanjang masa penggunaan kedua bangunan tersebut (untuk RSDC-19," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (16/11).

Langkah strategis ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan pasien covid-19 dan menyediakan tempat perawatan yang layak untuk masyarakat.

Penggunaan gedung itu diikat oleh perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasar perjanjian, kerja sama penggunaan gedung berakhir tahun ini.

Seiring masa berakhirnya masa pinjaman dan kerja sama itu, kedua belah pihak mengadakan rangkaian pertemuan untuk membicarakan perpanjangan penggunaan rusun dan perawatannya.

Dari pembicaraan itulah, keputusan perpanjangan diambil.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.

Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]