menang menang slot link alternatif

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

jackpot gacor

Kemarin, pilkada serentak tetap 27 November sampai Jokowi di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (1/3) menjadi sorotan, di antaranya keputusan KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 sampai Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik kembali dibaca:

Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, yang kini telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Selengkapnya baca di sini.

TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan markas besar (Mabes) TNI AL di IKN akan selesai dibangun dan mulai bisa digunakan pada Juni 2024.

"Jadi Juni kita harus sudah mulai berkantor. Memang lahan sudah disediakan, namun pembangunan baru akan dimulai," kata Laksamana Ali saat ditemui di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jakarta Utara, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholdsebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

Selengkapnya baca di sini.

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

angka togel yang jitu

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Oke aku penjahatnya

mau kredit hp

Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonojuga buka-bukaan soal isu mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Basuki membantah isu itu. Ia mengatakan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Dia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya," ujarnya.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

[Gambas:Video CNN]

(dfh/agt)

[Gambas:Video CNN]

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

5unsur4

Erick Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohirblak-blakan soal bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan yang dituding dipolitisasi demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diPilpres 2024.

Menurutnya, bansos tidak perlu diributkan. Erick menegaskan bantuan dari pemerintah adalah barang lama, yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI dan anggarannya disetujui Kementerian Keuangan.

"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang. Saya rasa untuk orang yang tidak perlu (orang mampu tak butuh bansos) ya mungkin gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami setop program-program seperti ini?" jelasnya usai mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia mempertanyakan mengapa bantuan dalam bentuk subsidi energi tak diprotes. Erick heran mengapa hanya bansos atau bantuan pangan yang dipermasalahkan sekelompok orang.

"Program bansos sudah berjalan lama dan sudah diprogramkan Bu Menteri Sosial (Tri Rismaharini), Pak Presiden (Joko Widodo) juga. Kami BUMN hanya bantu suplai," tuturnya.

"Kami (Kementerian BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) bansos. Kalau intervensi pasar murah, covid pun kita melakukan, dan tidak ada yang ribut. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," imbuh Erick.

Untuk menjaga stabilitas di pasar, Erick beserta stakeholder terkait dikumpulkan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Ia menyebut Jokowi memberi arahan agar sengkarut masalah beras ini terselesaikan.

Ia dipanggil Jokowi bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga dibantu bantuan pangan 10 kg, itu kita terus jalankan. Kalau di negara lain enggak ada," pamer Erick soal bansos pemerintah.

"Memang harga beras dunia, pangan dunia sedang naik, karena situasi geopolitik yang terjadi. Ada peperangan di beberapa negara juga penjajahan di saudara kita di Gaza. Memang dinamika terjadi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Dongeng dunia yang berbeda

website slot paling gacor

Misteri Langka Beras di Ritel Versi Bulog: 1 Ton Habis Setengah Jam******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengungkap ada misteri di balik kelangkaan berasdi toko ritelmodern.

Misteri terkait pasokan beras Bulog ke ritel. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Bayu menekankan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai ke ritel modern agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya.

Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Pasokan beras di toko ritel modern langka sejak beberapa hari belakangan. Kelangkaan salah satunya terjadi di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), imbas kelangkaan pasokan itu, pembelian beras dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg) per konsumen.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Indonesia Berpotensi Alami 'Stroke' yang Ketiga

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dibatasi 2 pack per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pack sejak pekan lalu.

"Sebelumnya beras itu sama (dibatasi) 2 pack. Sekarang jadi 1 pack sejak minggu kemarin. Kalau yang 2 pack udah dari bulan-bulan kemarin. Iya (karena langka)," katanya.

Kelangkaan beras terlihat dari stok yang sudah habis selama tiga hari belakangan di Indomaret tersebut. Stok beras yang tersisa hanya beras Bulog yang dibanderol Rp54.500 per 1 pack isi 5 kg.

"(Beras) yang lain lagi kosong sudah tiga hari. Stoknya belum ada lagi," katanya.

Sementara itu pengusaha ritel mengatakan kelangkaan terjadi karena mereka kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Aprindo karena itu meminta pemerintah merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

cara kredit shopee

Atasi Kelangkaan, Pemerintah Perintahkan Bulog Percepat Impor Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah memerintahkan Perum Buloguntuk mempercepat impordan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) demi mengatasi lonjakan harga hingga kelangkaan di toko ritelmodern.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memimpin rapat bersama stakeholdersterkait untuk mengatasi sengkarut masalah beras ini.

Sesuai arahan Jokowi, kementerian pimpinan Airlangga Hartarto ini menegaskan akan terus memonitor perkembangan harga beras di pasar dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Terus juga mempercepat impornya. Jadi, yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran," sambungnya.

Haryo mengatakan kenaikan harga beras hingga kelangkaan di pasar disebabkan karena mundurnya musim tanam. Di lain sisi, pengadaan beras impor juga masih berproses.

Ada juga tingginya harga pupuk dunia imbas pasokan bahan baku yang terdampak perang Rusia-Ukraina. Selain itu, Haryo menyinggung soal rantai pasok global akibat konflik di Terusan Suez yang mengganggu pasokan pangan dunia dan Asia.

Sementara itu, Bos Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan pihaknya akan terus mengelola importasi beras dengan baik. Terlebih, Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau soal izin impor 2 juta ton beras sepanjang 2024.

"Kami akan kelola sedemikian sehingga pasokan stok tersedia, terutama hadapi Ramadan dan lebaran. Juga musim belum panen, sekaligus paceklik Juni, Juli, dan Oktober (2024)," katanya saat mengecek stok beras SPHP di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Lihat Juga : Blak-blakan Basuki soal Alasan Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol Toba

"Insyaallahstok Bulog tersebut terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Izin (impor) 2 juta ton sepanjang tahun, kita kelola. Karena sekarang juga cukup, untuk apa tambahkan (impor) sekarang, toh masih cukup untuk sampai Ramadan dan lebaran, cukup," tegas Bayu.

Akan tetapi, Bayu menemukan keanehan soal kelangkaan beras di toko ritel modern. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern pada Januari 2024-Februari 2024 160 persen lebih banyak dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Ia menegaskan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern demi memudahkan masyarakat atau rumah tangga yang membutuhkan.

Lihat Juga : Penyebab Beras Langka Versi Erick Thohir dan Bos Bulog

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu.

Bayu menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia menyebut Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya jika misteri itu tak segera diungkap.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)