link slot thailand

Sistem ahli nujum

Pj Gubernur DKI Apresiasi Jepang dan Inggris Dukung Proyek MRT Jakarta******

Pemerintah saat ini tengah menargetkan perluasan trayek MRT Jakarta agar bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat di Ibu Kota.

Upaya itu dilakukan lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dengan Jepang dan Inggris untuk proyek pengembangan MRT Jakarta, dalam rangkaian Presidensi G20 di Bali, Senin (14/11) kemarin.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, serta Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins.

Heru berharap, lewat kerja sama ini proyek pengembangan MRT ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Sehingga dapat semakin memudahkan perjalanan masyarakat di Jakarta.

"Dan makin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum untuk lingkungan berkelanjutan," tambahnya.

Adapun penandatanganan ini, yakni Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1. Kemudian Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub Budi Karya mengatakan, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," ucap Budi.

Budi berharap, nota kesepahaman ini menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan. Pun juga diharapkan MRT Jakarta menjadi moda transportasi publik yang ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia. Termasuk proyek MRT Jakarta east-west fase pertama dan proyek LRT Jakarta.

Menurutnya, Inggris selalu siap untuk mendukung Kemenhub RI dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US,25 miliar.

"Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya," ujar Owen.

Sementara itu, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang, Satoru Mizushima mengatakan, negaranya telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara (Lebak Bulus - HI) yang telah diresmikan oleh Presiden RI pada Maret 2019.

Ia meyakini, dengan adanya pengalaman kerja sama kedua negara dalam membangun MRT, pihaknya juga akan dapat membantu untuk memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu koridor timur-barat (east-west).

"Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian," ucapnya.

Tidak di masa muda

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

1.130 Ton Biji Kakao Sumut Diekspor ke Malaysia******

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Belawan mencatat ekspor1.130 ton biji kakaoasal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama Januari - November 2022 dengan nilai Rp 39,6 miliar.

Ekspor dilakukan ke ke Malaysia.

"Berdasarkan data pada sistem perkarantinaan, IQFAST Karantina Pertanian Belawan memfasilitasi ekspor biji kakao tersebut sebanyak 1.130 ton. Ekspor biji kakao ini mampu bersaing di pasar global," kata Kepala Karantina Pertanian Belawan, Andi PM Yusmanto, Kamis (17/11).

"Biji kakao ini diekspor ke Malaysia. Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras petani sub sektor perkebunan serta dukungan pemerintah daerah dalam membangun pertanian yang baik, sehingga ekspor kakao biji terus meningkat," urainya.

Masih menurut Andi, pihaknya secara rutin melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pertanian dengan memberikan bimbingan teknis pemenuhan persyaratan sanitari dan fitosanitari, SPS measure, sesuai yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

[Gambas:Video CNN]

"Hal ini dilakukan untuk memastikan produk pertanian dapat diterima di negara tujuan," ujarnya.

Dia menambahkan kakao ini banyak dibudidayakan di daerah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan.

"Berdasarkan data BPS, luas lahan kakao di Sumut seluas 35,696 hektare, sehingga sangat potensial untuk peningkatan ekspor kakao," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Bambang memberi apresiasi kepada petani sub sektor perkebunan yang turut serta mendukung Gerakan Tiga Kali ekspor (Gratieks) sehingga komoditas pertanian Sumut meningkat.

"Meningkatnya ekspor kakao biji dan mampu bersaing di pasar global ini harus dipertahankan, mengingat negara tujuan memiliki persyaratan teknis yang ketat," pungkasnya. 

Pelindung Negara Long Shuai

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Penumpang Pesawat Komplain Jadwal Terbang Molor dari Bandara Bali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut pengaturan penerbanganyang dilakukan pada hari puncak kepulangan para delegasi KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, berjalan lancar pada Rabu (16/11).

"Alhamdulillah, dari Selasa sampai Rabu kemarin, secara umum pengaturan penerbangan kepulangan para delegasi berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto, seperti dilansir Antara, Kamis (17/11).

Namun, bagi penumpang pesawat reguler, jadwal terbang dari Bandara Bali molor. Keterlambatan penerbangan bervariasi sekitar satu jam.

Setelah mendekati jam terbang, Feby kembali diberitahu bahwa jadwal terbangnya kembali diundur satu jam menjadi pukul 17.50 WITA. Ia dijadwalkan terbang hari ini usai meliput KTT G20 dari Bali. "Sebel ya," katanya singkat.

Ryan, penumpang pesawat Citilink juga mengalami hal serupa. Jadwal terbangnya molor hingga 47 menit saat ia hendak terbang ke Jakarta pada Rabu (16/11). "Bosan menunggu. Tapi jadi sempat lihat pesawat kepresidenan yang mejeng," katanya.

Diketahui, mulai Rabu pagi kemarin hingga tengah malam, terdapat 39 keberangkatan penerbangan VVIP, baik yang menggunakan pesawat kenegaraan maupun komersial.

Dari total penerbangan itu, 25 di antaranya merupakan pesawat para kepala negara dan pimpinan lembaga internasional. Sisanya merupakan pesawat yang mengangkut pendukung delegasi.

Pada hari sebelumnya, terdapat 5 keberangkatan penerbangan VVIP dari Bandara Ngurah Rai Bali.

"Kamis ini masih terdapat sejumlah penerbangan VVIP, namun jumlahnya relatif tidak banyak seperti Rabu kemarin. Kami akan terus melakukan pengaturan penerbangan untuk menjaga kelancaran lalu lintas penerbangan VVIP maupun penerbangan reguler," ungkap Novie.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menuturkan pada hari puncak kepulangan para delegasi G20 kemarin, pengaturan penerbangan reguler domestik relatif masih terkendali dan dilaporkan tidak ada pengalihan atau pembatalan penerbangan.

On time performance atau ketepatan waktu penerbangan di hari puncak kepulangan para delegasi kemarin di kisaran 65,09 persen.

"Beberapa keterlambatan yang terjadi dikarenakan dinamika perubahan jadwal keberangkatan pesawat VVIP dan penyesuaian proses pergerakan di sisi udara untuk memastikan kelancaran penerbangan VVIP," terang Adita.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Kementan Bantah Bulog soal Pasokan Beras Nasional Makin Tipis******

Kementerian Pertanian (Kementan) membantah pernyataan Bulogsoal pasokan berasnasional yang menipis.

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan minimnya cadangan yang berada di gudang Bulog disebabkan perbedaan harga tawar dan harga yang diinginkan oleh petani.

"Serapan gabah atau beras oleh Bulog saat ini ada sedikit kendala karena ada perbedaan harga antara harga yang ditawarkan Bulog dengan harga yang diinginkan petani atau penggilingan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani. Imbasnya, pasokan CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton jauh dari target 1,2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]