apps pinjaman online terbaik

Raja Seni Bela Diri

daftar pinjol ilegal ojk 2022

KAI Ungkap Kronologi Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) mengungkapkan kronologi terjadinya kecelakaan kereta apiantara KA Turangga dan KRL Bandung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kecelakaan terjadi saat kedua kereta sedang melintas ke tujuan masing-masing di KM 181 atau di antara Stasiun Haurpugur-Stasiun Cicalengka.

"Jadi memang ini terjadi tabrakannya antara rangkaian KA Turangga yang jalan dari arah Cicalengka dengan KA Bandung Raya yang meluncur dari Haurpugur. Jadi kedua kereta api itu tabrakannya di lintas di KM 181," ujarnya Joni dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV.

Joni mengatakan akibat kecelakaan ini jalur Selatan atau jalur rel antara Haurpugur-Cicalengka yakni dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Tasikmalaya sampai dengan Stasiun Banjar tidak bisa dilalui. Karenanya, KAI melakukan rekayasa jalur dengan mengalihkan ke jalur utara.

"Kami upaya dengan jalur memutar, KA-KA yang lalui jalur Bandung, Tasikmalaya ke Banjar, lewat jalur utara," pungkasnya.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Musim semi Xianxia

hsc777

Ma'ruf Amin: Kalau Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.

Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI, Sabtu (6/1).

Menurut Ma'ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan.

"Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia pun ingin di 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan.

"Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," ujarnya.

Ma'ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.

Tak hanya itu, Ma'ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting.

"Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat," tutup Ma'ruf.

Pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023.

Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.

"Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (2/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ia merinci, besaran bansos senilai Rp443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp44,5 triliun.

Lalu, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp68,7 triliun.

Kemudian, untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp40,9 triliun dan bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp7,8 triliun.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyalurkan Rp10,4 triliun untuk pemberian BLT desa kepada 2,9 juta keluarga.

Lihat Juga : Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista

(mrh/agt)

Kepala sekolahku yang dingin

cara dapat uang online cepat

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

misteritogel

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Nian Jingui

emas88

IHSG Jatuh ke 7.283 Imbas 348 Saham 'Terbakar'******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.283 pada Senin (8/1). Indeks saham melemah 67,04 poin atau minus 0,91 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,59 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,54 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 183 saham menguat, 348 terkoreksi, dan 243 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang anjlok 1,28 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan lesu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,25 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 1,84 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan jatuh 0,40 persen.

Bursa saham Eropa pun mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,28 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,04 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,22 persen.

Sedangkan bursa Amerika ditutup menghijau. Indeks S&P 500 tumbuh 0,18 persen, indeks NYSE plus 0,25 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,09 persen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Guizhou Fengyun

judi slot online gacor

Kubu Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)