link alternatif game slot

Nona seksiku

Pelindo Tegaskan Tak Ada Kapal Israel yang Berlabuh di RI******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) aliasPelindo menegaskan tak adakapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar yang beredar di media sosial yang menyatakan adanya kapal dagang ZIM Trade dari Israel yang akan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia dalam waktu dekat ini. Empat pelabuhan itu termasuk Jakarta, Belawan, Semarang dan Surabaya.

Ia juga memastikan bahwa kapal ZIM berbendera Israel tidak akan mendapatkan izin masuk ke Indonesia.

"Pelindo sebagai operator pelabuhan melakukan pelayanan bongkar muat peti kemas kepada kapal yang telah mendapatkan izin sandar dari pemerintah," kata Ali lebih lanjut.

"Pelindo juga mendeteksi last port dari sebuah kapal sebelum sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola," sambungnya.

Lebih lanjut, Ali menyatakan Pelindo memahami sikap nasionalisme setiap warga negara Indonesia yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Israel, termasuk kekhawatiran atas layanan Pelindo kepada kapal-kapal asing yang sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya.

Lihat Juga : Tarif Kargo ke Israel Akan Naik 100 Persen Imbas Serangan Laut Merah

Kemenhub sebelumnya juga menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di Instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial.

Surat tersebut berisi permintaan kepada Menhub Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia. Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Kemenperin Targetkan Industri Pengolahan Nonmigas Tumbuh 5,80 Persen******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri pengolahannonmigaspada 2024 bisa mencapai 5,80 persen.

Menperin Agus Gumiwang menyebut angka tersebut cukup agresif. Oleh sebab itu, seluruh jajaran Kemenperin diharapkan bisa bekerja sama demi mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045.

" Ini angka yang cukup agresif, mengingat sektor industri terus menjadi penggerak utama perekonomian nasional di tengah upaya pemulihan ekonomi dan mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045," tutur Agus dalam temu media akhir tahun di Hyatt Regency Bali, Kamis (28/12).

Untuk Direktorat Jenderal Industri Agro, target pertumbuhan sebesar 6,14 persen, Direktorat Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 4,76 persen, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) 6,87 persen serta Direktorat Industri Kecil Menengah dan Aneka (Ikma) 4,25 persen.

Kemenperin juga menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 17,90 persen pada 2024. Sementara nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas ditargetkan mencapai Rp630,57 triliun dan nilai ekspor produk industri pengolahan non migas mencapai US6,40 miliar.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas, Kemenperin menargetkan 20,33 juta orang.

Agus menyebut target 2024 ini merupakan hasil review dari Rencana Strategis (Renstra) Kemenperin 2020-2024 dengan melihat realisasi sampai dengan 2023.

"Tren kinerja industri pengolahan nonmigas sedang mengalami kenaikan, terutama di Triwulan III 2023. Subsektor industri yang pertumbuhannya meningkat pada 2023 antara lain industri barang logam, komputer, barang elektronik dan optik, industri logam dasar dan industri angkutan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

999 kali sistem pelatihan

Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%******

Belanja di Transmart bisa lebih hemat asalkan bayarnya pakai Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Loh,kok bisa?

Dengan metode pembayaran tersebut, belanjaan Anda otomatis dapat diskon 20 persen.

Lihat Juga : Diskon Produk Fresh di Transmart, Daging hingga Buah Murah Meriah

Jadi kalau melakukan pembayaran menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, diskonnya bisa dobel 50% + 20%! Luar biasa, kan!

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater.

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget deh produknya. Cus, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Jokowi: RI Impor Beras 1 Juta Ton dari India, 2 Juta Ton dari Thailand******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan pemerintah melalui Perum Bulogtelah menandatangani kontrak impor beras sebesar 1 juta ton dari India.

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat pidato dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).

Lihat Juga : Jokowi Dapat Bisikan Sri Mulyani soal Harga Minyak 2024

"Saya sampaikan keinginan untuk impor dari Thailand. Saya sampaikan Indonesia butuh 2 juta ton. Beliau siangnya kemudian dan timnya di Thailand sampaikan ke saya, sorenya 'Presiden Jokowi 2 juta ton Thailand siap kirim ke Indonesia'," lanjut dia.

Jokowi menjelaskan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis ketahanan pangan di Tanah Air.

"Untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan kita harus lakukan. Artinya kita sudah dapat tanda tangan, satu India, dua Thailand. Paling ndak, rasa aman kita dapat urusan pangan," kata Jokowi lebih lanjut.

Penguasa perjalanan pesawat

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.