mahjong ways 2 gacor jam berapa

penerbangan putus asa

Survei WEF: 83 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI dan ChatGPT******

Survei Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/ WEF) memperkirakan setidaknya 83 juta pekerjaan di dunia akan hilang dalam lima tahun ke depan. Penurunan terjadi karena perubahan pasar tenaga kerja seiring adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan ChatGPT.

Kendati demikian, teknologi juga membuka lapangan kerja lainnya.

Hal itu terungkap dalam laporan terbaru WEF bertajuk 'Future of Jobs 2023. Laporan itu berasal dari survei terhadap 803 perusahaan yang mempekerjakan 11,3 juta pekerja pada 27 sektor industri di 45 negara.

"Dari 673 juta pekerjaan yang tercermin dari set data laporan ini, responden memperkirakan pertumbuhan pekerjaan struktural sebanyak 69 juta dan penurunan 83 juta pekerjaan. Hal itu setara dengan penurunan bersih 14 juta pekerjaan atau 2 persen dari total pekerjaan saat ini," ujar Zahidi dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (3/5).

Laporan tersebut memperkirakan penurunan pasar tenaga kerja akan lebih besar pada dua sektor. Pertama, rantai pasok dan transportasi. Kedua, media, hiburan, dan olahraga.

Gangguan yang lebih kecil akan dialami oleh industri manufaktur, termasuk ritel dan grosir barang konsumer.

Perusahaan juga menilai adopsi teknologi dalam menggantikan pekerjaan manusia lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan, responden memperkirakan 42 persen pekerjaan bisa diautomatisasi. Sebagai pembanding, pada 2020 lalu, responden memperkirakan 47 persen pekerjaan akan diotomatisasi.

"Kecerdasan buatan, pendorong utama perpindahan algoritmik potensial, diprediksi diadopsi oleh hampir 75 persen perusahaan yang disurvei dan diperkirakan akan menyebabkan perubahan yang tinggi," terangnya.

Tak ayal, pertumbuhan pekerjaan yang tinggi diprediksi terjadi pada ahli AI dan machine learning. Selain itu, pertumbuhan lapangan pekerjaan juga terjadi untuk ahli keberlanjutan, analis intelegensi bisnis dan analis keamanan data.

Pekerjaan di bidang energi terbarukan seperti juga diperkirakan tumbuh cepat seiring ekonomi yang mulai beralih ke ekonomi ramah lingkungan.

Di sisi lain, pekerjaan yang akan turun cepat adalah pekerjaan klerikal dan kesekretariatan seperti teller bank, layanan pos, kasir dan penjaga tiket, hingga penginput data.

Dari sisi sektor, pertumbuhan pekerjaan dalam skala besar diperkirakan terjadi pada pendidikan, pertanian, dan perdagangan digital. Beberapa pekerjaan yang makin dibutuhkan adalah pengajar pendidikan vokasi, ahli e-commerce, ahli transportasi digital, dan ahli pemasaran digital.

Sebaliknya, sektor yang paling banyak mengalami penurunan pekerjaan adalah administrasi dan pekerja pada bisnis keamanan, pabrik, dan perdagangan tradisional.

"Kemampuan berpikir analitis dan kreatif tetap menjadi kemampuan utama bagi pekerja pada 2023," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Survei WEF: 83 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI dan ChatGPT******

Survei Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/ WEF) memperkirakan setidaknya 83 juta pekerjaan di dunia akan hilang dalam lima tahun ke depan. Penurunan terjadi karena perubahan pasar tenaga kerja seiring adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan ChatGPT.

Kendati demikian, teknologi juga membuka lapangan kerja lainnya.

Hal itu terungkap dalam laporan terbaru WEF bertajuk 'Future of Jobs 2023. Laporan itu berasal dari survei terhadap 803 perusahaan yang mempekerjakan 11,3 juta pekerja pada 27 sektor industri di 45 negara.

"Dari 673 juta pekerjaan yang tercermin dari set data laporan ini, responden memperkirakan pertumbuhan pekerjaan struktural sebanyak 69 juta dan penurunan 83 juta pekerjaan. Hal itu setara dengan penurunan bersih 14 juta pekerjaan atau 2 persen dari total pekerjaan saat ini," ujar Zahidi dalam laporan tersebut, dikutip Rabu (3/5).

Laporan tersebut memperkirakan penurunan pasar tenaga kerja akan lebih besar pada dua sektor. Pertama, rantai pasok dan transportasi. Kedua, media, hiburan, dan olahraga.

Gangguan yang lebih kecil akan dialami oleh industri manufaktur, termasuk ritel dan grosir barang konsumer.

Perusahaan juga menilai adopsi teknologi dalam menggantikan pekerjaan manusia lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan, responden memperkirakan 42 persen pekerjaan bisa diautomatisasi. Sebagai pembanding, pada 2020 lalu, responden memperkirakan 47 persen pekerjaan akan diotomatisasi.

"Kecerdasan buatan, pendorong utama perpindahan algoritmik potensial, diprediksi diadopsi oleh hampir 75 persen perusahaan yang disurvei dan diperkirakan akan menyebabkan perubahan yang tinggi," terangnya.

Tak ayal, pertumbuhan pekerjaan yang tinggi diprediksi terjadi pada ahli AI dan machine learning. Selain itu, pertumbuhan lapangan pekerjaan juga terjadi untuk ahli keberlanjutan, analis intelegensi bisnis dan analis keamanan data.

Pekerjaan di bidang energi terbarukan seperti juga diperkirakan tumbuh cepat seiring ekonomi yang mulai beralih ke ekonomi ramah lingkungan.

Di sisi lain, pekerjaan yang akan turun cepat adalah pekerjaan klerikal dan kesekretariatan seperti teller bank, layanan pos, kasir dan penjaga tiket, hingga penginput data.

Dari sisi sektor, pertumbuhan pekerjaan dalam skala besar diperkirakan terjadi pada pendidikan, pertanian, dan perdagangan digital. Beberapa pekerjaan yang makin dibutuhkan adalah pengajar pendidikan vokasi, ahli e-commerce, ahli transportasi digital, dan ahli pemasaran digital.

Sebaliknya, sektor yang paling banyak mengalami penurunan pekerjaan adalah administrasi dan pekerja pada bisnis keamanan, pabrik, dan perdagangan tradisional.

"Kemampuan berpikir analitis dan kreatif tetap menjadi kemampuan utama bagi pekerja pada 2023," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

raja ciptaan

Kunjungan Turis Asing Capai 2,24 Juta Orang Hingga Maret 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wisatawan asing yang masuk Indonesia mencapai 2,24 juta orang pada Januari-Maret 2023.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kunjungan wisatawan asing pada Januari hingga Maret 2023 ini melonjak 508,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi covid-19.

"Jumlah kunjungan wisman hingga Maret di tahun ini masih 40,2 persen lebih rendah dibandingkan periode sama 2019 atau sebelum pandemi covid-19," kata Margo dalam konferensi pers, Selasa (2/5).

Kemudian dari Australia sebesar 12,6 persen atau sebanyak 280 ribu kunjungan, dan dari Timor Leste 8 persen atau sebanyak 189 ribu kunjungan, serta dari China sebesar 5 persen atau sebanyak 113 ribu kunjungan.

Secara khusus, jumlah kunjungan wisman mencapai 809,9 ribu pada Maret 2023 atau naik 407,37 persen dibandingkan periode yang sama 2022.

Margo mengatakan wisman pada Maret 2023 masuk melalui pintu masuk utama sebanyak 704,41 ribu kunjungan dan pintu masuk perbatasan sebanyak 105,55 ribu kunjungan.

Berdasarkan asal negara, wisman terbanyak datang dari Malaysia sebesar 15,4 persen atau 124 ribu kunjungan, dan disusul dari Singapura sebesar 13,7 persen atau sebanyak 111 ribu kunjungan.

Kemudian dari Australia sebesar 11,9 persen atau sebanyak 96 ribu kunjungan, dan dari Timor Leste 7 persen atau sebanyak 63 ribu kunjungan, serta dari Tiongkok sebesar 6 persen atau sebanyak 52 ribu kunjungan.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Peritel Akan Gugat Pemerintah Bila Utang Rp344 M Tak Lunas 3 Bulan******

Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengancam akan menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak membayar utang sebesar Rp344 miliar dalam tiga bulan ke depan. Langkah itu merupakan pilihan terakhir dari tiga opsi yang disiapkan Aprindo terkait sengketa utang tersebut.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya masih akan berupaya untuk mengindari upaya itu karena bisa membebani peritel yang fokus berjualan menjadi sibuk memikirkan hukum.

Roy mengatakan sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo akan melakukan dua opsi lainnya sambil melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Artinya Aprindo akan mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

Setelah dua opsi itu, Aprindo baru akan menempuh jalur hukum.

"Kita berharap baik kita disuruh PTUN, gugat, dan sebagainya, itu paling paling paling akhir," kata Roy.

Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.

"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi refaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Tuan yang lemah

200 Investor Sampaikan Surat Pernyataan Minat Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengklaim sudah ada 200 Letter of Intent (LOI) atau surat minat dari investoruntuk investasidi ibu kota baru.

Minat investasi itu berasal dari investor lokal maupun internasional.

"Hingga saat ini, 200 Letter of Intentuntuk berbagai bidang investasi telah disampaikan yang menunjukkan tingginya minat investor," tulis akun IKN Nusantara, @ikn_id, Rabu (3/5).

Berikut rinciannya:

- 16 fasilitas pendidikan
- 7 fasilitas kesehatan
- 16 perumahan
- 12 mixed use
- 4 perkantoran
- 13 utilitas
- 16 konsultan
- 23 energi
- 4 konektivitas
- 10 pengelolaan limbah
- 21 infrastruktur lainnya
- 3 zona industri
- 32 barang dan jasa
- 23 teknologi

Dengan demikian, jumlah LOI ini meningkat dari klaim Kepala OIKN Bambang Susanto dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI pada Februari 2023 lalu. Saat itu, ia menyebut dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan LOI.

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed use dan komersial.

Lalu, 6 di sektor teknologi, 5 kesehatan, 4 kantor BUMN dan swasta, dan 2 kantor pemerintah.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

[Gambas:Video CNN]

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan meski banyak investor yang minat investasi di IKN, tapi saat ini realisasinya masih nihil.

Ia menambahkan hal itu terjadi karena investor yang mau merealisasikan investasinya terkendala skema pembelian tanah yang belum jelas.

"Sudah ada yang masuk LOI, lewat saya sudah beberapa LOI kami serahkan ke Otorita (Otorita IKN). Masalahnya adalah pembelian tanahnya ini yang belum disiapkan Otorita," ujar Basuki di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/4) lalu.

Kendati demikian, pemerintah terus berupaya mengejar realisasi investasi itu. Terlebih, pemerintah sudah menyiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat juga akan mengajak sejumlah investor potensial berkunjung ke IKN.

"Pak Presiden itu mau ke sana, kan sudah dibikin RDTR-nya maksudnya ini lho membangun apa di sini sini bisa," ujar Basuki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara status tanah di IKN terbagi menjadi dua.

Pertama, tanah sebagai barang milik negara yang dikelola langsung oleh Otorita IKN. Kedua, aset dalam penguasaan (ADP) yang diserahkan kepada Otorita IKN dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Otoritas IKN dapat memberikan pelaku usaha hak atas tanah (HAT) pada aset lahan yang berstatus HPL itu. HAT tersebut bisa berupa hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai.

patriark legendaris

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]