rekomendasi slot pragmatic hari ini

Saat keajaiban jatuh

Kartu Prakerja Gelombang 49 Dibuka, Ini Cara Daftarnya******

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja resmi membuka pendaftaran program gelombang ke-49 sejak Senin (6/3) siang.

"Seleksi gelombang 49 sudah dibuka! Yuk buru-buru klik 'Gabung Gelombang' sekarang juga di dashboard Kartu Prakerja kamu!" tulis PMO di akun Instagram resmi @prakerja.go.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja tahun ini akan dilangsungkan secara online, offline, maupun gabungan.

Airlangga juga mengatakan Kartu Prakerja akan mulai dilakukan dengan skema normal pada tahun ini, bukan semi bansos seperti sebelumnya.

Maka dari itu, penerima bantuan seperti bantuan subsidi upah (BSU) bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program keluarga harapan (PKH) bisa menjadi peserta Kartu Prakerja 2023

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, PKH, boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk re-training dan re-skilling, bukan bansos lagi" ujar Airlangga beberapa waktu lalu.

Untuk mendaftarkan diri, calon peserta harus membuat akun di situs resmi www.prakerja.go.id. Setelah itu, isi alamat email aktif, data Kartu Tanda Penduduk (KTP), data Kartu Keluarga (KK), dan nomor hp aktif.

Jika pendaftaran diterima dan akun sudah terverifikasi, selanjutnya calon peserta perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar.

Kemudian, klik Gabung Gelombang dan klik pernyataan persetujuan yang ada. Lalu, verifikasi diri dengan foto e-KTP.

Pastikan foto terlihat jelas agar proses verifikasi diterima. Terakhir, verifikasi nomor handphone dan masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.

Jangan lupa, memenuhi sejumlah syarat agar lolos mendaftar Kartu Prakerja. Yakni, calon peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia di atas 18 tahun.

Selanjutnya, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bukan pejabat negara hingga perangkat desa, dan bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Berbaris menuju Evernight

Pengusaha Sebut Pakaian Impor Bekas Rugikan Negara Rp19 T di 2022******

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pakaian impor bekastak hanya memukul industri tekstiltapi juga merugikan negara. Potensi kehilangan pendapatan negara bahkan mencapai Rp19 triliun sepanjang 2022.

Menurut Redma, potensi Rp19 triliun tersebut berdasarkan impor pakaian bekas yang tak tercatat sebanyak 320 ribu ton. Sebab, impor tersebut tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, Bea Masuk (BM) 20 persen, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 25 persen.

"Pelaku usahanya juga tak bisa dipungut PPh (pajak penghasilan). Jadi pemerintah kehilangan pendapatan sampai Rp19 triliun di 2022 dari impor ilegal pakaian bekas ini," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).

Padahal jika diproduksi di dalam negeri, industri tekstil tetap tumbuh, penerimaan negara bertambah dan tenaga kerja bisa terserap lebih banyak lagi. Sehingga, dengan larangan pemerintah ini diharapkan industri tekstil yang saat ini sakit bisa bangkit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan pemerintah tak akan ragu-ragu membasmi impor ilegal pakaian bekas. Menurutnya, ini harus dilakukan untuk melindungi industri tekstil menengah ke bawah.

Ia menilai pakaian produk lokal sebenarnya tak kalah saing dengan baju bekas impor. Kualitas dari sisi kesehatan juga lebih terjamin.

"Kalau nanti ditutup sama sekali nggak ada pakaian bekas selundupan dan dikhawatirkan ganggu rezeki pedagang pakaian bekas, tidak usah khawatir karena produsen lokal siap isi pakaian bekas ilegal tersebut," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

Pengusaha Ngeluh soal WNA Bisnis Rental Motor Ilegal di Bali******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengeluhkan soal warga negara asing (WNA) yang menjalankanbisnis rental motor ilegal di Pulau Dewata.

Ia mengungkapkan WNA asal Rusia di Bali bisa menyewakan sepeda motor NMax lebih murah kepada sesama warga asing dengan harga per bulan mencapai Rp2,5 juta. Sementara, harga sewa sepeda motor di perusahaan rental lokal Rp3,5 juta per bulan.

"Media banyak yang mendengar bahwa orang Rusia bisa menyewakan motor dengan teman-temannya bahkan lebih murah. Jadi harga Rp3,5 juta NMax per bulan, mereka (WNA) bisa menyewakan sampai Rp2,5 juta itu kan turun harga," ujar Suryawijaya, di Denpasar, Bali, Selasa (7/3).

"Makanya, kita harus tertibkan dan ditertibkan dengan aparat yang sudah ada payung hukumnya, ada perda dan juga kepolisian dan keimigrasian kalau yang melanggar bisa dideportasi," ujarnya.

Tak ayal, ia sangat mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengawasi WNA di Bali.

"Tujuan kita menuju pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas bermartabat serta bermanfaat untuk kita semua. Maka, dari itu perlu aturan-aturan ini ditegakkan. Dan siapa yang menegakkan dan nanti yang mengurus pariwisata tidak bisa parsial, mari kita bisa berkolaborasi dan bentuk satgas," katanya.

Suryawijaya menilai fenomena sejumlah tamu Rusia dan Ukraina yang membuat ulah di Bali harus ditertibkan. Ia memahami WNA Rusia dan Ukraina saat ini banyak memilih keluar dari negaranya, termasuk ke Bali, karena berkonflik dan juga untuk menghindari wajib militer.

"Mereka datang ke Bali untuk tempat nyaman. Nah, di Bali jangan sampai mengambil pekerjaan-pekerjaan warga lokal. Ini perlu harus ditertibkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Kronologi Utang Mandor Masjid Zayed hingga Waskita Angkat Suara******

Mandor proyek pembangunanMasjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, berutang ke warung hingga mencapai Rp145 juta.

Dian, pemilik warung, mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Tak tanggung-tanggung, utang mandor proyek itu mencapai seratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

"Yang N utangnya sekitar Rp65 juta, G sekitar Rp55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi(utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran.

Padahal mandor tersebut menurutnya sudah mendapatkan uang makan dari PT Waskita Karya Tbk selaku pengembang. Gibran pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila utang ratusan juta rupiah itu tak segera dilunasi pada pekan ini.

Gibran mengaku kasus ini harus segera diselesaikan lantaran korban pemilik warung juga merupakan warga asli Kelurahan Gilingan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana operasional warung dapat berjalan normal akibat utang tersebut. 

"Mesake diutangi semonoya (kasihan diutangi segitu). Warung di-boni Rp1 juta wis ambruk(warung diutangi Rp1 juta saja bisa tutup), ini Rp100 juta," keluh Gibran.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk pun angkat suara terkait utang para mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Bulog Akan Naikkan Harga Eceran Tertinggi Beras******

Perum Bulogmengatakan pemerintah bakal segera menaikkan harga eceran tertinggi (HET) berasdalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita.

"Isunya beras lagi mahal, kemarin pemerintah sudah rapat lagi akan menaikkan HET karena biaya produksi naik. Harga pembelian pemerintah (HPP) kan sudah naik, jadi HET harus naik," katanya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

"HPP naik menjadi Rp9.950, harga belinya, medium. HET hari ini masih Rp9.450. Harus naik juga dong, lucu masa harga beli lebih murah dari harga jual," sambung Febby.

"Beras memang sejauh ini Bapak Presiden (Jokowi) kemarin ke Ngawi juga sudah perintahkan ke Bapanas, maka dikeluarkan (surat) harga beras di gudang Bulog naik sekitar Rp9.950. Ini HPP, beda lagi dengan HET yang kemarin sudah dirapatkan, tapi butuh waktu penyesuaian," jelasnya.

Selain menyinggung rencana menaikkan HET beras, ia juga mengatakan pemerintah berencana menghasilkan beras kelas premium dari pabrik modern rice milling plant (MRMP)yang dimiliki Bulog.

Ia menambahkan kini ada 10 pabrik MRMP yang tersebar di seluruh daerah produsen, yakni Subang, Kendal, Sragen, Bojonegoro, Magetan, Lampung, Karawang, Jember, Banyuwangi, hingga Sumbawa.

Dengan pabrik modern tersebut, Bulog bisa mengatur apakah akan mengolah gabah dari petani menjadi beras medium atau premium. Selain itu, Bulog juga bisa langsung menyesuaikan dengan harga beras pesanan pelanggan.

"Karena kan beras sebenarnya hanya ada dua, medium dan premium, dibatasi dengan butir patahnya saja. Kalau premium ini hasil dari pabrik-pabrik tadi semua, beras kami bikin premium dengan brand baru sekitar Rp62 ribu untuk (ukuran) 5 kg," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]