slot gacor jam ini

Hunyuan Wuzong

cara mengajukan pinjaman ke kredivo

Bahlil Tuding Pihak Asing Lobi Capres Buat Setop Hilirisasi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengklaim ada pihak asing yang melobi para calon presiden untuk menyetop hilirisasi nikel.

Ia mengatakan pihak asing itu awalnya melobi dirinya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. dan Presiden Jokowi, tetapi tidak berhasil.

"Mereka pengen Indonesia ekspor bahan mentah terus. Karena tidak bisa melobi Pak Jokowi, Pak Luhut, tidak bisa melobi saya maka mereka lobi lah kepada calon-calon pemimpin lain untuk segera kita setop (hilirisasi) atau membuka kembali ekspor nikel," katanya dalam konferensi pers, Rabu (25/1).

Bahlil mengatakan Tesla memang menggunakan baterai kendaraan listrik lithium ferro phosphate (LFP) seperti yang disampaikan Thomas Lembong. Namun, hanya untuk kendaraan yang standar.

"Apakah benar nikel akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu lebih bagus ke nikel dan itu Tesla sebagian juga masih memakai bahan baku nikel," katanya.

Dalam paparannya, Bahlil menyebut ada dua jenis baterai kendaraan listrik yakni LFP dan nickel mangan cobalt (NMC). LFP terdiri atas lithium, ferro, dan phospate yang tidak ada di Indonesia.

Namun, Indonesia memiliki nikel mangan, dan cobalt yang merupakan bahan baku NMC.

"Sekarang kita sebenarnya mau fokus mau mengembangkan potensi sumber daya alam kita atau kita mempromosikan negara lain? Ini lucu nih negara ini, atau ada apa ini?," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

yang gacor malam ini

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tanda Naga di Langit Berbintang

airbet88 penipu

Pemkab Bogor benahi layanan kesehatan agar sesuai standar WHO******

Memang belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk kita. Masih kurang sekitar 1.250-an tempat tidur agar sesuai dengan standar WHO

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya membebani pelayanan kesehatan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dalam hal jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Jumat, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berusaha menambah ketersediaan tempat tidur di seluruh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang saat ini tercatat sebanyak 4.120 unit.

Baca juga: Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN

Karena, rasio ideal sesuai standar WHO yakni 1 tempat tidur/1.000 penduduk. Sehingga, dengan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa Kabupaten Bogor membutuhkan sekitar 5.400 tempat tidur.

"Memang belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk kita. Masih kurang sekitar 1.250-an tempat tidur agar sesuai dengan standar WHO," ungkapnya.

Burhan menyebutkan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 29 rumah sakit, baik swasta maupun milik pemerintah. Selain itu, terdapat 107 puskesmas, 121 pustu dan 202 poliklinik plus satu cikal bakal RSUD Parung yang baru beroperasi sebagai klinik rawat jalan. Jika dijumlahkan, total ketersediaan tempat tidur lebih dari 4.120 unit.

Baca juga: RSJD Babel-RSJ Kemenkes kerja sama jejaring layanan kesehatan

Ia mengaku, akan memberi kemudahan kepada investor yang ingin mendirikan rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor.

"Kita akan bantu lah perizinannya. Saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan terus meningkat, jadi pemerintah juga harus bersinergi dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk memberi layanan kesehatan merata dan berkualitas," kata Burhan.

Menurut dia, dengan semakin mudahnya masyarakat menjangkau layanan kesehatan, juga dapat mewujudkan karsa Bogor Sehat sebagai salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Indonesia, India akan gelar Forum Bisnis Kesehatan

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Era Abadi

pslot

China kutuk serangan Israel atas warga Palestina yang tunggu bantuan******

"Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mewujudkan gencatan senjata,"

Beijing (ANTARA) - China mengutuk keras serangan pasukan Israel terhadap warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Kota Gaza bagian selatan pada Kamis (29/2).

"China terkejut dan mengutuk keras insiden tersebut. Kami berduka atas para korban dan menyampaikan simpati kepada mereka yang terluka," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing pada Jumat.

Dalam insiden tersebut, saksi mata mengatakan kerumunan warga sipil Palaestina berupaya mendapatkan bantuan dari iring-iringan truk yang melewati pos pemeriksaan militer Israel di Gaza. Namun, kemudian militer Israel melepaskan tembakan ke arah warga sehingga menyebabkan setidaknya 112 orang tewas dan 760 orang lain luka-luka akibat serangan itu.

"China mendesak pihak-pihak terkait, terutama Israel agar segera menghentikan pertempuran, dengan sungguh-sungguh melindungi warga sipil dan memastikan akses terhadap bantuan kemanusiaan untuk mencegah terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih buruk," tambah Mao Ning.

Mao Ning menyebut warga Gaza menderita bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan sesegera mungkin untuk mewujudkan gencatan senjata," tegas Mao Ning.

Negara-negara besar, menurut Mao Ning, harus benar-benar menjunjung tinggi sikap adil dan bertanggung jawab serta dengan sungguh-sungguh memainkan peran konstruktif untuk segera melakukan gencatan senjata.

"China akan terus bekerja sama dengan semua pihak di komunitas internasional untuk mendorong tindakan Dewan Keamanan PBB agar bertanggung jawab dan nyata serta melakukan upaya terus-menerus untuk mengupayakan gencatan senjata dini di Gaza," ungkap Mao Ning.

Mao Ning juga mengatakan cara untuk menghentikan konflik di Gaza adalah menerapkan solusi dua negara sehingga dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Atas serangan terbaru tersebut, pihak Israel mengklaim sebagian besar korban tewas karena terjatuh akibat berdesak-desakan dalam kerumunan serta tertabrak truk pembawa bantuan.

Militer Israel mengatakan beberapa warga Palestina berupaya mendekati titik pos pemeriksaan Israel yang dilewati truk pembawa bantuan. Untuk menghentikan mereka, pasukan yang berjaga memberi tembakan peringatan dan menembak ke arah kaki warga Palestina yang tidak berhenti berjalan menghampiri pos Israel itu.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menurut Tel Aviv menewaskan kurang dari 1.200 orang.

Setidaknya 30.035 warga Palestina telah terbunuh dan sebanyak 70.457 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel juga memberlakukan blokade yang melumpuhkan Jalur Gaza, menyebabkan penduduknya, khususnya penduduk Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel menyebabkan 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak bahkan hancur, menurut PBB.

Israel digugat atas tindakan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pengadilan itu pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Baca juga: Serang warga Palestina tunggu bantuan, Jerman desak penjelasan Israel
Baca juga: AS desak serangan ke warga Gaza yang menunggu bantuan diselidiki
Baca juga: Aljazair minta pertemuan mendesak DK PBB bahas serangan Israel terbaru

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Onmyoji hebat tingkat dewa

arwantoto

Benarkah Food Estate Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

Lihat Juga : Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo

Lalu benarkah tuduhan itu? 

Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

Lihat Juga : Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda

Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.

Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

Lihat Juga : Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.

Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.

INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.

Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

kredivo daftar

Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi******

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya memperkuat sikap generasi muda terhadap keberagaman dan toleransi antar sesama umat beragama dengan menghadirkan ustaz Habib Husein Ja'far Al Hadar, ulama muda. "Mudah-mudahan, kehadirannya bisa menjadi inspirasi anak muda di Kudus yang mayoritas santri sehingga memiliki bekal keberagamaan dan toleransi yang kuat," kata Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie didampingi Habib Husein Ja'far di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat. Setidaknya, kata dia, para generasi muda nantinya juga bisa mendakwahkan ajaran Islam secara santun dan toleran, serta bisa menghargai antar sesama umat beragama. Habib Husein Ja'far mengakui sikap toleransi dan tradisi terasa sekali kehangatannya. Termasuk warga Kudus juga memberikan sambutan yang sangat ramah.

Baca juga: Habib Jafar hingga Seto Mulyadi hadiri Haul ke-14 Gus Dur

Baca juga: Habib Ja'far ajak GenZI lakukan perubahan meski sambil rebahan Menurut dia saat ini di berbagai kabupaten/kota sedang menghadapi bonus demografi, termasuk Kabupaten Kudus. Sehingga generasi tua dituntut bisa mentransfer tradisi secara pengetahuan bisa dipahami, dijalankan, dan dikuatkan oleh anak mudanya. Sementara generasi muda itu, kata dia, banyak membawa tradisi baru yang tidak lebih baik dari tradisi lama atau bersikap apriori terhadap tradisi lama. "Untuk itu, generasi muda diedukasi soal tradisi dan memiliki akselerasi, sehingga tradisi harus dipegang sebagaimana dulu, tetapi dilakukan kontekstualisasi sesuai keinginan anak-anak muda," ujar Habib Husein Ja'far Bondowoso, Jawa Timur. Ia berharap kudus menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga anak mudanya menjadikan media sosial sebagai media untuk mensosialisasikan tradisi di Kudus kepada masyarakat luas. "Tentunya banyak tradisi baik, khususnya toleransi yang perlu diketahui untuk menjadi inspirasi orang lain," ujar Habib Husein Ja'far, ulama muda, yang kini banyak mengisi ruang-ruang media digital, khususnya di kanal YouTube.*

Baca juga: Habib Jafar: Generasi muda adalah tumpuan peradaban bangsa Indonesia

Baca juga: Habib Jafar Husein ajak dai perkaya konten dakwah lewat Medsos

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024