vip303

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Ganjar Berharap Polarisasi Cebong******

LAMPUNG —Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memuji kualitas demokrasi pada perhelatan Pemilu 2024 dan berharap tidak terulang lagi polarisasi cebong-kampret atau dua kubu yang saling terbelah.

“Pemilu kan biasanya orang punya preferensi masing-masing. Jangan sampai ada pembelahan. Ingat enggak waktu itu dua kali Pemilu sebelumnya terjadi pembelahan yang cukup masif. Ada kelompok cebong, ada kelompok kampret, jangan terulang,” katanya dalam safari politik ke Pondok Pesantren Roudlotussolihin Bumi Restu Palas, Lampung Selatan, Senin (22/1/2024).

Promosi Kisah BRInita di Jayapura, Jadikan Urban Farming sebagai Gaya Baru Bertani

Ganjar menilai bahwa pada dua kali perhelatan pemilu sebelumnya, terjadi pembelahan dua kubu secara masif dengan turut membawa serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Saat ini, Ganjar melanjutkan, hal itu tidak terlalu terlihat. “Isu SARA waktu itu kan kuat sekali. Alhamdulillah, pemilu kali ini isu SARA tidak kuat dan nggak ada yang jualan-jualan kelompok tertentu. Bagus lah, demokrasi lebih bagus,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Ganjar berharap pada Pemilu 2024 ini seluruh lapisan masyarakat dapat menampilkan karakter saling menghormati sesama dengan mengedepankan kesantunan.

“Tapi masyarakat perlu kita ingatkan bahwa di-antara kita perlu saling menjaga, tidak membawa isu-isu yang bisa menyinggung perasaan, atau kita punya karakter-lah menghormati sesama dengan kesantunan, tidak (menyebarkan) hoaks,” ucap dia.

Alkimia Shinto

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Ningbei Su Qinghe

Seratusan Warga Ciampel Karawang Keracunan Gas Pabrik Coustic Soda******

KARAWANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 123 warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, mengalami keracunan gas dari pabrik PT Pindo Deli 2 hingga harus dirawat di rumah sakit.

“Kebocoran caustic soda PT Pindo Deli 2 yang terjadi pada Sabtu (20/1/2024) malam mengakibatkan seratusan orang harus dirawat di rumah sakit,” kata Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, di Karawang, Minggu (21/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Menilik Indahnya Alam & Pertanian Modern Desa Bansari, Jawara Desa BRILian 2023

Ia mengatakan, ratusan orang yang terdampak peristiwa keracunan itu dibawa ke Rumah Sakit Rosella, Rumah Sakit Mandaya, Rumah Sakit Bayukarta dan Rumah Sakit Primaya. Bupati mengaku telah mendatangi para korban keracunan gas itu.

Ia mengatakan, pihaknya melakukan mitigasi penanganan masyarakat yang menjadi korban keracunan dugaan kebocoran coustic soda PT Pindo Delli 2. Hingga kini, sebanyak 123 warga terdampak keracunan gas pabrik itu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Korban yang keracunan terdiri atas anak-anak, orang tua dan ibu hamil,” katanya menambahkan. Para korban mengaku merasakan gejala yang hampir sama, yakni pusing, mual hingga muntah dan sesak napas. Selain itu, ada juga korban yang sampai pingsan.

“Saya langsung memerintahkan BPBD agar melakukan upaya evakuasi para korban secepatnya. Terutama mereka yang membutuhkan penanganan medis agar dibawa ke rumah sakit terdekat,” ujarnya.

Menurut dia, setelah mendapatkan informasi perihal kasus keracunan itu, pemerintah daerah fokus pada evakuasi dan penyelamatan masyarakat. Sedangkan pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

“Keracunan ini merupakan yang kelima kalinya. Kami akan secepatnya memberikan laporan. Kebocoran dari mana, apakah tempat yang sama dari pipa sambungan di 2023, atau tempat yang berbeda,” katanya.

Sementara itu Public Affair PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2, Adil Teguh, dalam keterangannya mengonfirmasi adanya kejadian terpaparnya warga oleh gas di sekitar lokasi pabrik pada Sabtu (20/1/2024) malam. Peristiwa itu terjadi akibat terbukanya valve pada“chlorine storage”di atas standar yang seharusnya.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Sehingga kondisi ini dapat tertangani dengan cepat dan seluruh warga yang terdampak telah menerima pengobatan medis yang diperlukan,” katanya.

Dalam melakukan penanganan, kata dia, pihak perusahaan bekerja sama dengan aparat berwenang dan pimpinan daerah setempat.

Manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2 juga diakui terus berkoordinasi dan memastikan kejadian tersebut tertangani dengan baik dan sesuai prosedur.

Disebutkan bahwa pihak perusahaan terus melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prosedur pengisian oleh operator.

Pasangan abadi yang lahir di surga

Presiden Jokowi Sebut Pembagian Sertifikat Tanah Solusi Sengketa Lahan******

SOLO —Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program pembagian sertifikat tanah merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

“Dulu tahun 2015, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, ngecekinfrastruktur, setiap saya ke daerah di mana pun, di provinsi mana pun, yang saya dengar adalah konflik tanah, sengketa lahan, selalu seperti itu,” kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam acara pembagian 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Menurut Presiden Jokowi, sengketa lahan menjadi isu paling mengemuka pada awal masa pemerintahannya. Hal ini karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun.

Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015, baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat, yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun.

“Sehingga sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat sekitar 110 juta. Tinggal sedikit lagi. Perhitungan saya kemarin kalau tidak ada Covid-19 (tahun ini) selesai 120 juta, tetapi karena ada Covid-19 jadi mundur sedikit ke tahun depan,” kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

“Pemerintah baru nanti yang akan menyelesaikan sehingga tidak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa (lahan),” ujar Presiden menambahkan.

Presiden Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi.

“Jadi, kalau ada orang datang (mengeklaim) ‘ini tanah saya’ bisa dijawab dengan sertifikat ini. Sertifikatnya ada. Dulu sengketa pengadilan butuh bertahun-tahun proses gugatan hukum karena (masyarakat) tidak pegang sertifikat, kalau sekarang sudah pegang tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki sampunadem ayem (sudah bisa tenang),” tutur Presiden Jokowi.

Tetangga saya adalah succubus

Miris! 80 Pelajar Garut Tepergok Pesta Miras di Hotel******

GARUT— Aparat Polres Garut, Jawa Barat (Jabar), menangkap 80 pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tengah menggelar pesta minuman keras (miras) di sebuah hotel di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (20/1/2024) malam.

“Kita amankan sebanyak 80 anak-anak maupun dewasa yang mana saat kita amankan mereka semua sedang pesta minuman keras,” kata Kapolres Garut, AKBP Rohman Yongky Dilatha, Minggu (21/1/2024).

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

Selanjutnya, puluhan pelajar tersebut dibawa ke Markas Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Ia menuturkan kejadian itu diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya sekelompok pemuda berusia remaja atau pelajar yang sedang pesta miras di sebuah hotel di Kecamatan Tarogong, Garut. Tim yang sedang patroli gabungan dari jajaran Polres Garut maupun TNI, kata Kapolres, langsung menuju lokasi, dan benar terdapat banyak remaja ada juga sudah dewasa berkumpul dalam satu tempat sambil mengonsumsi minuman keras.

“Pada saat kita temukan, mereka dalam pengaruh minuman keras, kita tanyakan, mereka semua mengaku sudah menenggak minuman keras tersebut,” kata Kapolres Rohman.

Ia mengatakan keberadaan mereka di tempat tersebut untuk merayakan ulang tahun kelompoknya yang anggotanya kebanyakan pelajar dari salah satu SMK di Kabupaten Garut.

Dalam operasi itu polisi membawa semuanya ke Markas Polres Garut, kemudian mengamankan barang bukti seperti spanduk, botol minuman keras pabrikan, kemudian minuman keras oplosan, dan berbagai atribut komunitas mereka bernama Sektor.

“Ada senjata tajam, kita amankan,” katanya.

Kapolres menyampaikan aksi mereka yang membawa atribut kemudian senjata tajam dan menenggak minuman keras bisa memicu gangguan keamanan dan ketertiban umum apabila mereka melakukan konvoi ke jalanan.

Tindakan polisi, kata dia, merupakan langkah pencegahan terjadinya gangguan keamanan seperti memancing kelompok lainnya di jalanan yang akhirnya bisa terjadi keributan.

“Atributnya bisa memancing kelompok lain apabila mereka semua berkeliaran di masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan mereka yang diamankan polisi selanjutnya diperiksa identitasnya, kemudian diberi pembinaan, lalu dipanggil semua orang tuanya masing-masing, tokoh masyarakat, dan juga pihak sekolah mereka.

“Kita lakukan pembinaan dan kita panggil orang tua masing-masing, tokoh masyarakat, sekolah,” katanya.