slot88 pragmatic play

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Zulhas Klaim Stok Pangan Nataru Aman, Tapi Mohon Maaf Harga Naik******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok pangandalam negeri untuk menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman. Namun, sejumlah harga pangannaik.

"Memang kita keliling terus. Kemarin ada harga naik itu dua, cabai dan bawang, yang lain masih stabil. Stok cukup untuk Nataru, tidak masalah. Persediaannya cukup, lebih malah," kata Zulhas kepada wartawan di The Westin Hotel Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Zulhas, musim hujan cukup mengganggu proses produksi cabai dan bawang. Pada saat bersamaan, kebutuhan dua bahan pangan tersebut tetap tinggi, sehingga terjadi kenaikan harga.

Berdasarkan data yang dikantonginya, cabai kini dihargai Rp40 ribu- Rp50 ribu per kg. Sedangkan bawang seharga Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per kg.

"Nah, dua lagi (kenaikan harga) itu beras sama kedelai. Oleh karena itu, beras dari Bulog sudah menjamin harganya plus minus Rp9.000 per kg. Kalau (harga) beras Bulog dijamin tidak ada perubahan. Minyak goreng itu yang minyak curah atau Minyakita tidak ada perubahan, tetap harganya. Memang yang brand yang ada perubahan turun naik, tapi stok cukup," tegasnya.

Zulhas juga menyinggung soal harga telur ayam yang diklaim stabil. Namun, melansir hargapangan.id, Senin (28/11), rata-rata harga telur ayam ras segar terpantau naik sejak 18 November hingga 25 November 2022.

Rata-rata harga telur ayam pada 18 November dijual Rp31.100 per kg. Kemudian, harga itu naik menjadi Rp31.250 per kg pada 23 November. Hingga 25 November, harga telur ayam berada di level Rp31.250 per kg.

Dari semua provinsi, terpantau harga telur ayam ras segar termahal ada di Papua sebesar Rp40.100 per kg. Kemudian, harga telur ayam di Maluku sebesar Rp39 ribu per kg.

Sementara di DKI Jakarta, harga telur ayam terpantau rata-rata sebesar Rp28.850 per kg.

Tak hanya telur ayam, rata-rata harga nasional daging ayam ras segar juga naik dalam sepekan terakhir. Rata-rata daging ayam ras segar dibanderol Rp41.700 per kg pada Senin (28/11).

Harga daging ayam tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur Rp47.350 per kg. Untuk harga terendah ada di Gorontalo Rp24.850 per kg. Sedangkan di Jakarta dan sekitarnya, harga daging ayam mencapai Rp35.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Biografi pejabat wanita Dayun

Mati Suri Sejak 2017, Bandara di Bone Sulsel Kembali Beroperasi******

Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali beroperasi, Kamis (1/12), setelah berhenti beroperasi sejak 2017.

Maskapai Susi Air resmi menjadi maskapai perdana yang kembali terbang dari bandara tersebut.

Beroperasinya kembali bandara tersebut setelah Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan bantuan subsidi tiket sebesar Rp2,5 miliar. 

Maskapai Susi Air kata Zulkarnain memakai pesawat LET L 410 UVP-E20 yang merupakan pesawat bermesin ganda yang serbaguna, yang kerap digunakan untuk jarak pendek.

"L-410 dioperasikan oleh dua pilot, dan mempunyai daya tampung mulai 15 hingga 18 penumpang," bebernya.

Sejak 2017 lalu penerbangan umum berhenti di Bandara Bone, karena Bandara Arung Palaka tidak lagi masuk dalam kategori pelayanan penerbangan perintis yang disubsidi oleh Kemenhub yaitu khusus untuk daerah 3T (Terpencil; Tertinggal dan Terdepan).

"Gubernur Sulsel memberikan bantuan keuangan ini, sehingga penerbangan ke Bone kembali beroperasi," jelas Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah.

Berikut harga tiket Susi Air untuk rute Bone:

1. Makassar - Bone, dengan penerbangan hari Senin-jum'at dengan harga Rp457.880
2. Bone - Makassar, dengan penerbangan hari Senin-Jum'at, dengan harga Rp358.000
3. Bone - Kendari, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp591.100
4. Kendari - Bone, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp601.100
5. Bone - Balikpapan setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.246.000
6. Balikpapan - Bone setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.345.880

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Rokok, BBM, Harga Tiket Pesawat 'Bikin' Inflasi November 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga rokok, bahan bakar minyak (BBM), beras hingga tiket pesawat menyumbang inflasisepanjang bulan lalu atau November 2022.

Data BPS, inflasi November tercatat sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) dan secara bulanan sebesar 0,09 persen.

"Komoditas penyumbang inflasi bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, dan tarif angkutan dalam kota," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Sedangkan, tempe dibanderol Rp12.949, naik 13,56 persen (yoy) dan naik 2,13 persen (mtm). Kenaikan ini dinilai sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir dikarenakan kenaikan harga kedelai.

"Kenaikan harga tahu dan tempe karena stok kedelai dalam negeri yang menipis, sedangkan realisasi impor kedelai juga lambat," jelasnya.

Sementara, telur ayam ras menjadi komoditas yang naik paling tinggi pada bulan lalu. Telur ayam terpantau dibanderol dengan harga Rp27.476 per kilogram, naik 17,11 persen (yoy) atau naik 2,77 persen (mtm).

"Telur ayam ras andilnya tertinggi pada November 2022," jelasnya.

Selain itu, dilihat dari inflasi inti yang tembus 3,3 persen pada November, penyumbang utamanya adalah kenaikan sewa rumah. Meski cukup tinggi, tapi inflasi inti dinilai masih terkendali.

[Gambas:Video CNN]

Setan menerangi surga

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]