hari slot gacor

Desainer game serba bisa

Masayoshi Son, Investor Kelas Kakap Incaran Pebisnis Startup******

Masayoshi Son bukan nama asing di bisnis startup Tanah Air. Taipan asal Jepang ini menyalurkan pendanaan ke banyak perusahaan rintisan dalam negeri.

Son dikenal sebagai investor kelas kakap. Melalui SoftBank, ia banyak mendanai hingga mengakuisisi perusahaan teknologi. Kejelian Son dalam memilih perusahaan untuk dikucur modal membuatnya meraup keuntungan jauh lebih besar.

Tak ayal, ia menjadi orang terkaya ke-69 di dunia pada 2023 versi Forbes. Di level Jepang, Son menduduki rangking ketiga dengan nilai kekayaan bersih yang ditaksir mencapai US,9 miliar atau setara Rp313 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Son lahir di Tosu, Jepang, pada 11 Agustus 1957. Meski lahir dan berkewarganegaraan Jepang, Son merupakan keturunan Korea Selatan. Keluarganya berimigrasi ke Korea dan bekerja sebagai penambang batu bara.

Son sendiri merupakan nama keluarga Korea. Ya, ia lebih memilih menggunakan identitas Koreanya ketimbang memakai nama keluarga Jepang yang dipakai ayah dan kakeknya, Yasumoto.

Opsi itu ternyata membuat Son kerap jadi korban perundungan di sekolah. Gara-gara nama Koreanya, Son kecil menjadi korban bully hingga diskriminasi dari kawan-kawannya. Kala itu, hubungan Korea-Jepang memang tak akur. Apalagi, ia tidak lahir dalam keluarga kaya. Ayahnya mencari nafkah sebagai penjual ikan dan mengurus peternakan babi.

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

Namun pengalaman pahit masa kecilnya menguatkan tekad Son: suatu hari, ia akan sukses.

Saat berusia 16 tahun, Son nekat menemui Den Fujita, taipan yang membawa McDonald's ke Jepang. Son ramaja begitu terinspirasi saat membaca buku karya Fujita.

Setelah ditolak beberapa kali, ia akhirnya bertemu Fujita meski hanya diberi waktu 15 menit. Dalam kesempatan langka nan singkat itu, Son bertanya kita sukses agar bisa seperti sang taipan. Kuncinya bahasa Inggris dan belajar mengenai informatika, begitu jawab Fujita.

Son pun hijrah ke AS. Ia melanjutkan kuliah di University of California, Berkeley, pada 1976 dan mengambil jurusan ekonomi dan ilmu komputer.

Setiap hari, isi kepalanya sibuk merancang rencana bisnis yang prospektif dan bakal ngetrendi masa depan. Ia pun menjajal bisnis distributor perangkat lunak, meski kala itu software belum populer.

Son lalu membuat aplikasi penerjemah 8 bahasa. Kamus elektronik iti dibuat seukuran kalkulator. Karya tersebut dibeli Sharp Corporation seharga US juta.

Setelah lulus, Son pulang kampung ke Jepang dan mendirikan perusahaannya sendiri, Nihon Softbank, pada 1981. Masih sebagai distributor software, bisnisnya fokus pada telekomunikasi dan internet. Di awal merintis, hanya ada dua pekerja lepas di kantor kecilnya. Lama-lama, Nihon Softbank berubah menjadi Softbank.

Berkat kegigihan Son, Softbank terus berekspansi dari sekedar distributor perangkat lunak. Softbank berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi. Yang paling masyur kala itu investasi Softbank di Yahoo, lalu membangun Yahoo Jepang.

Kini, sudah banyak perusahaan rintisan yang telah mencicipi gelontoran modal Softbank. Sebut saja Grab, Coupang (raksasa e-commerce Korea) dan Paytm (India), Grab hingga Tokopedia.

Ada lebih dari 100 perusahan yang mendapat pendanaan dari Softbank. Modal itu kucur melalui Vision Funds. Investor yang menanam modal di perusahaan Son antara lain Apple, Qualcomm, Foxconn, Larry Ellison, dan Dana Kedaulatan Arab Saudi.

Namun, bisnis tak selalu mulus. Kinerja Softbank pernah sangat terpukul pada 2021. Kala itu, perusahaan ride-hailing Didi Chuxing, mendapat tekanan luar biasa dari pemerintah China. Softbank mencatat kerugian hingga miliar.

Lanjut ke halaman sebelah...

Bertemu Jokowi, kepincut berinvestasi di IKN

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Panduan Dewi Bintang

5 Top Komoditas Ekspor******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima komoditas teratas ekspor dan imporyang melonjak sepanjang April 2023.

Neraca dagang sepanjang April 2023 tercatat surplus sebesar US,94 miliar. Hal ini disebabkan ekspor sebesar US,29 miliar atau tetap lebih tinggi dari impor sebesar US,35 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai April 2023 surplus 36 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi dalam konferensi pers, Senin (15/5).

Bijih logam, terak, dan abu sebesar US6,8 juta
Timah dan barang daripadanya sebesar US,9 juta
Kapal, perahu, dan struktur terapung sebesar US,3 juta
Pupuk sebesar US,6 juta
Bahan kimia anorganik sebesar US,6 juta.

Di samping itu ada juga komoditas ekspor yang turun terbesar sepanjang April lalu, yakni:

Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya turun US2,3 juta
kendaraan dan bagiannya turun US1,6 juta
Lemak dan minyak hewan/nabati turun US1,5 juta
Bahan bakar mineral turun US7,9 juta
Logam mulia dan perhiasan/permata turun US3,4 juta.

"Pada April 2023, logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) merupakan komoditas yang mengalami penurunan nilai ekspor paling tinggi sebesar 52,3 persen," jelas Imam.

Berdasarkan negaranya, ekspor turun terbesar untuk tujuan China, Amerika Serikat, dan Jepang. Sedangkan, yang meningkat ke negara tujuan Pakistan, Qatar, dan Jerman.

Impor

Sementara, komoditas impor yang naiknya paling tinggi adalah:

Ampas dan sisa industri makanan sebesar US,20 juta
Daging hewan sebesar US,31 juta
Barang anyaman sebesar US ribu
Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska sebesar US ribu
Kulit berbulu, bulu tiruan, dan barang daripadanya sebesar US ribu

Sedangkan, komoditas impor yang turun paling besar adalah:

Plastik dan barang dari plastik turun US8,18 juta
Kendaraan dan bagiannya turun US4,75 juta
Besi dan baja turun US5,23 juta
Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun US0,73 juta
Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya turun US0,09 juta.

Adapun negara tujuan impor yang turun ada dari China, Thailand, dan Jepang. Sedangkan, yang naik impor dari negara Brasil, Pantai Gading dan Selandia Baru.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Gegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?******

Berbagai kegiatan atau acara besar sudah dilakukan seiring berakhirnya pandemi covid-19. Tak hanya pertandingan olahraga atau konser musik band lokal, penyanyi luar negeri pun sudah mulai melakukan konserbesar-besaran di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah konser boyband dan girl group asal Korea Selatan, NCT Dream dan Blackpink. Terbaru dan paling dinantikan adalah grup musik Coldplay yang bakal manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta pada 15 November mendatang.

Meski penyelenggaraan konser grup musik asal Inggris ini di Indonesia masih lama, tapi antusias masyarakat sudah sangat tinggi. Pasalnya, ini pertama kalinya Coldplay mengadakan konser di Indonesia sejak dibentuk pada 1996 lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser musik internasional ke Indonesia tak terlalu besar. Terlebih, kegiatan ini menjadi bagian sub sektor ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kontribusinya ke PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 6,98 persen. Berarti konser atau pertunjukkan musik yang hanya bagian dari itu, dampaknya relatif kecil karena di bawahnya," kata Bhima kepadaCNN Indonesia.com, Rabu (10/5).

Menurut Bhima, gelaran konser band internasional akan memberikan dampak setidaknya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini melihat harga tiketnya yang tidak murah.

"Ada efek pasca pandemi pengeluaran rekreasi masyarakat meningkat bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi termasuk acara konser musik. Masyarakat bosan selama pandemi sehingga setelah mobilitas longgar, langsung mengeluarkan belanja rekreasi," jelasnya.

Kendati, memang keuntungannya hanya akan terbagi di beberapa sektor saja, misalnya perhotelan, UMKM sekitar, dan penjual souvenir. Tapi keuntungan yang didapatkan sektor tersebut juga tergantung penyanyi yang didatangkan.

"Angkanya variatif tapi bisa sampai pendapatan total puluhan miliar per konser kalau artis yang tampil papan atas seperti Coldplay," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Batu Loncatan Promosi Indonesia

Tuan Abadi Perkotaan

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Neraka dari dunia lain

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.