genting138

Sistem Kaisar Kekacauan

OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI Bakal Hadir di 3 Kota******

OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI kembali digelar. Acara ini bakal digelar di tiga kota, Makassar, Medan, dan Malang pada akhir Februari dan awal Maret.

Kegiatan kali ini membawa semangat sustainability untuk mendukung pertumbuhan bisnis tanpa harus melupakan lingkungan hidup.

Tema yang dipilih dalam OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI "Vibrant Forest". Pemilihan tema ini sesuai dengan nama acara ini, yaitu creativepreneur.

Di mana forest atau hutan merupakan tempat yang membawa banyak kebaikan bagi bumi kita.

Untuk itu, saat membayangkan hutan maka dapat memvisualisasikan bagaimana petualangan seru di dalamnya karena bisa explore berbagai hal baru di sana.

Tiket acara ini bisa dibeli di event.detik.com dan stay tuned terus di Instagram @creativepreneurec untuk dapat informasi OPPO Creativepreneur Corner 2023 Powered by BNI #OPPOPotraitofLove #CPC2023.

Pelukis Buku One Piece

Kemenperin Ogah Beri Rekomendasi Izin Impor Gerbong KRL: INKA Bisa******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum memberi lampu hijau kepada PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Alasannya, produk itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dikutip Antara, Senin (27/2).

Karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di RI. Dengan begitu, industri kereta api nasional menggeliat dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujarnya.

"Kapan lagi kita bangga akan buatan kereta dalam negeri. Jangan terus BUMN, jadi bisa impor dan impor. Tolong berhenti untuk pemikiran seperti itu," imbuh Dody.

Lihat Juga : Tewas Gegara Kesetrum Listrik Bisa Klaim Asuransi PLN

Dody menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

PT KCI sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Takdir yang Abadi

Pontjo Sutowo Gugat Menteri ATR Soal Hak Kelola GOR Senayan******

Pontjo Sutowo menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait hak kelola gelanggang olah raga (GOR) Senayan.

Gugatan dari putra mantan direktur utama PT Pertamina (persero) Ibnu Sutowo itu terdaftar di PTUN Jakarta pada Selasa (28/2) dengan nomor perkara 71/G/2023/PTUN.JKT.

Pontjo menunjuk Erwin Ardianto Utomo sebagai kuasa hukum. Dalam petitumnya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/hpl/bpn/89 tentang Pemberian Hak Kelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia CQ Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan tertanggal 15 Agustus 1989.

Lalu, Hak Guna Bangunan Sertifikat Nomor 27/Gelora Sisa atas nama Perseroan Terbatas Indobuild.Co berkedudukan di Jakarta haknya berakhir 4 Maret 2003 (SKPT tanggal 20 Juni 89 Nomor 583/VI/JP/1989), Letak Tanah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi untuk mencabut keputusan di atas. Selanjutnya, ia pun meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi menerbitkan keputusan perubahan data atau perbaikan terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tadi.

Pontjo juga meminta pengadilan untuk mewajibkan atau memerintahkan Hadi CQ Kakanwil ATR/BPN Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Pembaruan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora atas nama PT. Indobuild.Co seluas 57.120 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kemudian, Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Gelora Atas Nama PT. Indobuild.Co seluas 83.666 meter persegi yang terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pontjo juga meminta pengadilan menghukum Hadi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Kronologi Polemik Impor Kereta yang Ancam 200 Ribu Penumpang KRL******

PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) berencana mengganti armada KRL karena harus dipensiunkan.Rencana tersebut membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Mengutip detik.com, Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengatakan dari data miliknya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga tahun depan, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Kendati, di tengah kondisi itu, KCI belum mendapatkan gantinya. Agus menambahkan KCI sebenarnya tidak tinggal diam atas masalah itu. Anak usaha PT KAI itu sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Sayangnya, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Pasalnya, untuk urusan impor, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas lewat Peraturan Menteri Perindustrian No. 14/ 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan No. 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Prosesnya impor pada umumnya harus mendapatkan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Namun, Ditjen Perdagangan Luar Negeri pun butuh rekomendasi teknis dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

PT KCI sendiri sudah meminta izin impor ke Kemendag sejak 13 September 2022 yang lalu. Kemudian, kabarnya per 28 September 2022 Agus bilang Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sudah bersurat ke Ditjen Ilmate Kemenperin untuk meminta rekomendasi teknis. Rekomendasi teknis ini lah yang sangat lama untuk terbit.

"Perlu diketahui bahwa surat tanggapan Dirjen ILMATE berfungsi sebagai Surat Rekomendasi untuk Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan melakukan impor KRL bekas pakai yang diminta oleh PT KCI. Tanpa Surat Rekomendasi tersebut, importasi KRL belum bisa dilakukan," ujar Agus.

Agus menjelaskan dalam surat izin yang diajukan, KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Namun, pada akhirnya Kemendag mendapatkan juga surat jawaban dari Ditjen Ilmate Kemenperin tertanggal 6 Januari 2023, atau 4 bulan setelah surat permintaan rekomendasi teknis dikirimkan oleh Kemendag. Namun sialnya, surat itu justru menolak permintaan impor yang dilakukan KCI.

Surat itu menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian," ujar Agus.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

Ia menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan gerbong kereta dalam jumlah besar memang dibutuhkan waktu, karena tidak dapat direalisasikan dalam semalam.

Oleh karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Erick sebut tak perlu ada penolakan impor gerbong KRL

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut polemik penolakan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) harusnya tidak terjadi.

Erick mengatakan bisa saja Indonesia membangun kereta mandiri. Namun, menurutnya lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api mesti melihat juga kapasitas produksi dalam negeri, apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerja sama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini cepat bisa tersedia. Karena yang penting ongkos logistiknya jadi lebih murah," katanya di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Erick mencontohkan harga tiket makin mahal di industri pesawat terbang karena jumlah pesawat yang minim. Ia lantas menyinggung soal gerbong kereta yang makin panjang bakal memuat penumpang lebih banyak.

"Kalau saya minta dukungan dari para menteri pengambil kebijakan untuk saling mendukung, menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat di mana hari ini sangat membutuhkan. Jangan kita justru tidak bersinergi sehingga kembali angka-angka pengeluaran masyarakat jadi mahal," jelas Erick.

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Pangeran Daxia

Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera******

Pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastutimeminta maaf penerbangan maskapainya di Papua terganggu imbas penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu.

"Saya sebagai founderdan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Susi mengungkapkan maskapainya sudah beroperasi di Papua sejak 2006 di mana saat ini sudah menerbangkan 22 pesawat, termasuk jenis Pilatus Porter.

Sejak 2012, Perusahaan juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.

Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.

Ia juga menegaskan pihaknya terbang di Papua dengan hati-hati. Selain itu, perusahaan juga mematuhi ketentuan larangan terbang dari pemerintah.

"Semua yang diterbangin biasanya adalah rute perintis dan rute-rute aman," jelasnya.

Terkait penyanderaan itu, Susi mengaku tidak habis pikir. Secara pribadi, ia menilai mencari kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan orang lain bukannya cara yang bijak.

Sosok Philip Mehrtens sendiri, menurut Susi, adalah salah satu pilot terbaik maskapainya. Memang, Mehrtens sempat mengundurkan diri pada 2015 lalu. Namun, sejak 2020, Mehrtens sudah kembali bekerja sebagai pilot Susi Air.

"Jadi tidak benar yang mengatakan Philip Mehrtens bersama OPM karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal baik dengan keluarga istrinya," ujarnya.

Kapten Philip Mehrtens masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu. Hingga kini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]