mpojoker
situs tergacor 802Jutaan kata 762363Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpojoker》
KPK tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tersangka TPPU******
"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.
Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.
Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).
Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.
Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.
Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.
"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.
Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.
Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.
Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.
PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.
Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.
Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
KPU RI umumkan calon anggota KPU terpilih di 11 kabupaten/kota Maluku******
Pengumuman KPU RI berdasarkan Nomor 45/SDM/12-Pu/04/2024 tentang Calon Anggota KPU kabupaten/kota pada 16 kabupaten/kota di 4 provinsi terpilih periode 2024-2029, yang ditandatangani Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari tetanggal 25 Maret 2024.
“Nama-nama yang diumumkan adalah calon anggota KPU terpilih yang resmi dikeluarkan pada 16 kabupaten/kota di empat provinsi termasuk Maluku,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, melalui surat resmi yang diterima, Ambon, Rabu.
Berikut calon anggota KPU terpilih 11 kabupaten/kota di Maluku periode 2024-2029.
KPU Kabupaten Buru yakni Faisal Amin Mamulaty, Masri Kaimudin, M. Qosali At Thabrany, Saiful Kabau dan Walid Azis.
KPU Kabupaten Buru Selatan (Bursel) diantaranya, Disman Longa, Husni Hehanussa, Imran Loilatu, Mahyudin Tomia dan M. Hasan Fakaubun.
KPU Kabupaten Kepulauan Aru yaitu, Baco Djabumir, Halati Mangar, Krisna Petrus Ditubun, Robert Tildjuir dan Thalib Gamarbobir.
KPU Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), yakni Agapitus Lamere, Anjani Rumra, Apa Lebinus Keriapy, Reyndy M Manaha dan Yoma Efrina Dominggas Maskay.
KPU Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) diantaranya, Abdul Azis Latuconsina, Abdurahim Lesnussa, Erik Ridwan Syukur, Harold Yumatheo Pattiasina dan Samsudin Makuituin.
KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), yaitu Assyujudiah Arief Hanubun, Basuki Rahmat Oat, Melkior Roy Renel, Sujono dan Triko Liwa Notanubun.
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni Christian Matruty, Dolyanes B Labobar, Florentina Layan, Obeth Natal Teftutul dan Oliver Srue.
KPU Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), diantaranya, Abuani Kasilaya, Roy Firdaus Attamimi, Saadiah Tubaka, Upang Djalal dan Wardi Ninilouw.
KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yaitu, Amin Saleh Rumalolas, Hader Boften, Saman Rumodar, Septian Nugroho Siolimbona dan syahrifudin.
KPU Kota Ambon yakni Fadilah Bachmid, Harnita, Kaharudin Mahmud, Muhammad Fikri Latuconsina dan Vica Jillyan Esti Saija.
KPU Kota Tual yaitu Abdul Hamid Ngilitubun, Ali Rahayaan, Fredek Carter Hukubun, Junaidi Bugus dan Muttaqin Ali Renhoran.
Pewarta: Winda Herman
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Stafsus Presiden tegaskan sidang sengketa hasil pilpres jadi ranah MK******
"Terkait perselisihan hasil Pemilu 2024 sudah menjadi ranah Mahkamah Konstitusi," kata Dini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dini merespons perihal nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulangkali disebut dalam sidang pendahuluan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Rabu.
Ia menjelaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme hukum dan jalur konstitusional yang dapat ditempuh oleh peserta pemilu yg tidak menerima penetapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: MK gabungkan sidang kedua gugatan PHPU Anies dan Ganjar
Selanjutnya, kata Dini, dalam setiap upaya hukum dikenal dan berlaku asas umum bahwa siapa pun yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikan dalil-dalil atau tuduhan tersebut.
"Jadi, kita lihat saja bagaimana nanti proses pembuktian di persidangan dan kita tunggu putusan MK," ujar Dini.
Ia juga mengatakan bahwa tidak ada relevansi jika nantinya pemerintah ikut dimintai keterangan sebagai pihak terkait di MK. Hal tersebut karena pemerintah bukan pihak yang bersengketa dalam pilpres.
"Pemerintah tidak melihat relevansi dalam hal ini karena pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres dan karenanya tidak ada alasan untuk terlibat dalam persidangan MK," kata Dini.
Baca juga: TPN minta MK tidak hanya memeriksa perbedaan perolehan suara
Pada Rabu ini digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.
Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 08.00 WIB-selesai.
Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024 digelar pada pukul 13.00 WIB-selesai.
Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan serta penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan digelar pada Kamis (28/3).
Kemudian tahapan pemeriksaan persidangan digelar pada 1 hingga 18 April dan tahapan pengucapan putusan atau ketetapan digelar pada 22 April 2024.
Baca juga: Ganjar ingatkan perjuangan pahlawan reformasi pada sidang PHPU di MK
Baca juga: Mahfud berharap MK selamatkan masa depan demokrasi Indonesia
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label：rumah main slot、voucher gocar mei 2022、mimpi3d
Terkait：link slot terhoki、asiabetking、wdhoki、sports369、lucky99、slot online terbaru dan terpercaya、aku laku adalah、surgaslot777、cara menghasilkan uang 100 ribu per hari、voucher xl gratis
bab terbaru：slotid88（2024-07-12）
Perbarui waktu：2024-07-12
- Bab 1 link slot gacor terpercaya 2022
- Bab 2 slot permainan
- Bab 3 situs situs slot
- Bab 4 pragmatic123
- Bab 5 cara daftar server thailand slot
- Bab 6 syair prediksi togel hk malam ini
- Bab 7 erek erek terbaru
- Bab 8 situs slot sule
- Bab 9 pinjaman online resmi bunga rendah tenor panjang
- Bab 10 wen4d
- Bab 11 tajir777
- Bab 12 situs casino terpercaya
- Bab 13 game slot gacor terbaru
- Bab 14 slot gacor abis
- Bab 15 selirqq
- Bab 16 paito 3d texas
- Bab 17 hapyybet188
- Bab 18 cara curang bermain slot online
- Bab 19 bioskop777
- Bab 20 kumpulan link slot mpo
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah5556bab
perjalanan penyihir
situs judi slot lengkap
Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anakJakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
"Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Pasalnya, kata dia, dalam kasus ini korban tidak merasa sebagai korban dan dikhawatirkan ada masalah lain yang belum terungkap dari pemeriksaan awal.
"Peristiwanya dimulai tahun 2021, dari awalnya merasa jadi korban tapi kemudian diduga tumbuh perasaan lain. Ini yang kami sampaikan perlu didalami dan dikembangkan," kata Nahar.
Baca juga: Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu
Dalam penanganan kasus ini, kata dia, korban saat ini telah memperoleh pendampingan dari Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong.
"(UPTD PPA dan Dinas PPPA) sudah menjangkau dan mendampingi kasus ini, yang dihadapkan pada penyelesaian hukum adat dan hukum negara khususnya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," kata Nahar.
Sebelumnya terungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah antara kakak yang berinisial K (21) dan adik berinisial R (16) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Sang kakak memerkosa adiknya sejak tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut hingga saat ini, sang adik telah mengalami tiga kali kehamilan, yang dua diantaranya keguguran dan satu kali melahirkan anak laki-laki yang kini berusia dua tahun.
Pelaku K kini telah ditangkap dan ditahan polisi.
Baca juga: KemenPPPA kecam pencabulan guru agama kepada 24 murid di Bengkulu
Baca juga: KemenPPPA pantau penanganan kekerasan seksual 24 siswi SD di Bengkulu
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Dewa Tinju Xingyi
prediksi togel oregon 6"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka,"Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil (MA) sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Karena ditemukannya ada fakta-fakta hukum baru berupa perbuatan menerima gratifikasi dan TPPU dalam jabatannya selaku Bupati Kepulauan Meranti maka KPK kembali tetapkan MA sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Ali mengatakan besaran awal penerimaan gratifikasi dan TPPU oleh yang bersangkutan mencapai sekitar puluhan miliar rupiah di antaranya dalam bentuk aset tanah dan bangunan.
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menerangkan proses penyidikannya telah berjalan dan pengumpulan alat bukti melalui pemeriksaan saksi-saksi saat ini mulai terjadwal.
Untuk diketahui, Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis malam (6/6/2023) dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik lembaga antirasuah.
Proses hukum perkara tersebut terus berjalan hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, menjatuhkan vonis sembilan tahun penjara kepada Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp19 miliar lebih.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp600 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru, Kamis (21/12/2023).
Selain itu, Muhammad Adil juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
Apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana kurungan selama tiga tahun.
Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada sidang beberapa waktu sebelumnya.
Usai mendengar amar putusan dibacakan, Muhammad Adil dan kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.
"Tidak apa-apa. Nanti kita mengajukan banding," sebutnya kepada awak media sebelum meninggalkan ruang sidang.
Muhammad Adil yang menjadi pesakitan dalam perkara korupsi ini dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemotongan 10 persen uang persediaan dan ganti uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
Penyerahan uang dari OPD itu dibuat seolah-olah sebagai utang, padahal OPD tidak mempunyai utang kepada terdakwa. Mau tak mau para kepala OPD menuruti perintah Muhammad Adil untuk menyerahkan uang dengan alasan loyalitas.
Dari pemotongan uang tersebut, pada tahun 2022 Muhammad Adil menerima uang sebesar Rp12 miliar lebih. Sedangkan pada 2023 menerima sekitar Rp5 miliar. Total uang pemotongan yang diterima terdakwa selama rentang waktu tersebut sebesar Rp17,28 miliar.
Kedua, Muhammad Adil menerima suap dari Fitria Nengsih selaku Kepala Perwakilan PT Tanur Muthmainah Tour (TMT) di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp750 juta.
PT TMT merupakan perusahaan travel haji dan umrah yang memberangkatkan jamaah umrah program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Jamaah yang diberangkatkan itu merupakan guru mengaji, imam masjid dan pegawai berprestasi dengan biaya menggunakan APBD tahun 2022. PT TMT memberangkatkan 250 orang jamaah dan Muhammad Adil selaku bupati meminta fee Rp3 juta dari setiap jamaah yang diberangkatkan.
Ketiga, Muhammad Adil bersama Fitria Nengsih pada Januari hingga April 2023 memberikan suap kepada auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau Muhammad Fahmi Aressa sebesar Rp1,1 miliar dengan maksud agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022.
Uang yang terima digunakan Adil untuk kebutuhan pribadi, operasional bupati, pembelian minuman kaleng dan lainnya. Selain itu, uang tersebut diketahui juga diberikan kepada istri siri terdakwa, Fitria Nengsih.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Pesta Kematian Para Dewa
slot gacor ego777
Otorita IKN (OIKN) mengungkap ada sosok 'Bandung Bondowoso' yang ikut menggarap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bandung Bondowoso dikenal dalam kisah legenda Candi Prambanan. Bandung diceritakan mendapat syarat khusus dari putri Raja Prambanan, Roro Jonggrang, untuk membangun 1.000 candi dalam semalam jika ingin mempersuntingnya.
Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos berkelakar bahwa 'Bandung Bondowoso' juga hadir mengerjakan megaproyek IKN Nusantara. Ia mengatakan sosok tersebut diperankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono.
"Mungkin kalau zaman dulu itu adalah kerjanya Bandung Bondowoso dengan segala aparaturnya. Sekarang (IKN) inilah Bandung Bondowoso (Kementerian PUPR) dengan aparaturnya yang ada di karya-karya (BUMN Karya)," kelakar Jaka.
Pembangunan ibu kota anyar ini tengah dikebut dengan fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Bahkan, pemerintah tengah bersiap melaksanakan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.
Kepala OIKN Bambang Susantono sebelumnya menyebut pemerintah bakal menyebar 6.800 undangan untuk menghadiri upacara pertama kali di IKN. Ia mengaku diminta untuk mempersiapkan perayaan tersebut, meski panitia HUT RI berasal dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Selain itu, Bambang mengatakan Gedung Kantor Presiden saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 78,6 persen. Ia menargetkan Istana Presiden bakal rampung pada Oktober 2024.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami
mahjong ways 1 slot demo rupiah
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Agen Perjalanan Xuanjie
dewamabukslot
Produsen ban terkemuka asal Amerika Serikat (AS), Goodyear, mengumumkan akan menutup parbriknya di Shah Alam, Malaysia,pada 30 Juni tahun ini. Penutupan tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 550 karyawannya.
Presiden Goodyear Asia Pasifik, Nathaniel Madarang, mengatakan keputusan ini merupakan bagian dari program 'transformasi' untuk mengurangi biaya dan tetap bersaing di pasar.
Program ini ditargetkan akan memangkas ongkos produksi sebesar US miliar (Rp15 triliun) pada 2025 mendatang.
Menurutnya, keputusan untuk menutup pabrik dan mem-PHK 550 karyawan bukanlah keputusan mudah. Namun perusahaan terpaksa mengambil jalan tersebut untuk mempertahankan bisnisnya. Sementara untuk PHK ratusan karyawan, Ia berjanji akan menyelesaikan semua kewajiban perusahan kepada para pekerja secara transparan.
"Sebagai bagian dari upaya ini, Goodyear telah membuat keputusan sulit namun diperlukan untuk menutup pabrik manufaktur kami di Shah Alam, Malaysia, efektif 30 Juni 2024, dengan penutupan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun," jelasnya.
Menurut situs Goodyear, pabrik ban tersebut berdiri di Malaysia pada tahun 1908. Saat itu The Goodyear Orient Company, sebuah perusahaan pembeli karet di Singapura membutuhkan suplay karet dari perkebunan di Malaysia dan Indonesia.
Lihat Juga : 2 Karakteristik Bikin Ban Tanpa Udara Cocok buat Mobil Listrik |
Penjualan produk Goodyear di Malaysia dimulai pada tahun 1929 melalui kantor Goodyear Sales Company, yang didirikan di Singapura.
Ban Goodyear juga dipasang pada mobil produksi lokal pertama Malaysia, Proton Saga, pada tahun 1985.
Goodyear akan terus melayani pasar lokal dengan ban yang diimpor dari pabrik mereka di Thailand, Indonesia, China, dan Taiwan.
(tim/isn)[Gambas:Video CNN]
Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi
link zone slot machine
Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.
Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00
Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.
Pilihan Redaksi
|
Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.
Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.
Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
Rincian jam kerja ASN selama Ramadhan
 Ilustrasi. Jam kerja ASN selama Ramadhan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.00. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:
1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:
1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Lihat Juga : INFOGRAFIS: Jadwal Imsakiyah & Buka Puasa Ramadan 1445 H/2024 Jakarta |
Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.
Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.
Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.
(isa/asr)[Gambas:Video CNN]
《mpojoker》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，grup wa slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpojoker》bab terbaru。