bo gacor

maxwin pola gacor olympus 857Jutaan kata 291473Orang-orang telah membaca serialisasi

《bo gacor》

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU******

Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sesuai posisi dalam organisasi dirinya sekadar pesuruh atau pelaksana dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh syuriah.

"Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah," kata Gus Yahya saat memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebagai organisasi yang besar, kata Yahya, NU didirikan untuk niat dan harapan-harapan akhirat sehingga harus dijalankan dengan mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan agama Allah.

Dia memastikan tidak satu pun keputusan yang dibuat oleh NU tanpa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan agama dan syariat.

"Sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satu pun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan NU memiliki struktur kepengurusan yang disebut syuriyah yang terdiri dari para kiai ahli syariah yang secara khusus bertugas untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat.

Wewenang dari kepemimpinan NU, kata dia, pada dasarnya adalah wewenang "hukumah" yang artinya NU sebagai jam'iyah menjalankan fungsi "imamah" (kepemimpinan) dengan wewenang sebagaimana wewenang imam.

Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

"Yang dikatakan bahwa 'hukmul imam yarfa'ul khilaf', apa pun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU tersebut merupakan penanda tonggak perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta.

"Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir NU ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus beristigasah dengan cara apa pun yang mungkin demi maslahat NU, demi maslahat Islam, demi maslahat negara bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya," kata dia.

Usia 101 tahun perjuangan NU, menurut Yahya, terasa sudah lama, akan tetapi sebetulnya belum apa-apa sebab perjuangan organisasi diniatkan untuk selama-lamanya.

"Karena maksud dan 'ghirah' (semangat) dari para pendiri Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya 'ila yaumil qiyamah' (sampai hari kiamat)," ujarnya.

Istigasah ini dipimpin oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan ditutup dengan doa oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Usai istigasah, berlangsung pemotongan tumpeng oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang diserahkan untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu'tashim Billah secara berurutan.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot gacor modal receh、fantasibet、cara pinjam uang kur bri

Terkait：epic play88、daftar slot gacor maxwin、langitqq、gampang pinjam、pinjam pegadaian、royal138、idn 138 slot、amazon4d、daftar pinjol resmi ojk 2021、dolar88 slot

---

---

bab terbaru：voucher bibit（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12