situs slot gacor gampang maxwin

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Quanqingshanhe

Menhub: Integrasi Antarmoda Solusi Atasi Macet dan Polusi Udara******

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, gencar melakukan perubahan terhadap moda transportasi umum di Indonesia. Pembangunan yang dicanangkan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda untuk kemudahan masyarakat.

Langkah itu bertujuan menciptakan budaya baru masyarakat dalam menggunakan angkutan massal. Dengan integrasi antarmoda dari first milehinggalast mile, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam mengakses angkutan massal.

"Membangun angkutan massal adalah keniscayaan, karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan," ujarnya dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Budi mengungkapkan tujuan merubah budaya masyarakat untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara yang bersumber dari banyaknya pengguna kendaraan pribadi, sehingga dirinya bersama stakeholderterkait membangun berbagai moda transportasi massal seperti BRT, KRL, LRT, MRT, hingga kereta cepat.

"Kita tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada kita, karena kita bukan lah apa-apa apabila tidak ada kolaborasi pentahelix," ucap dia.

Di sisi lain, Mantan Menteri Perhubungan, Evert Ernest Mangindaan, turut menyampaikan integrasi transportasi sudah menjadi proyek strategis pemerintah sejak 50 tahun lalu.

"Dibuat merata secara bertahap saja, karena dipaksakan nanti terbengkalai sebagainya, prosesnya. Ini sudah dikatakan, sebenarnya program strategis sejak 50 tahun lalu. Ini diterjemahkan perhubungan itu, secara bertahap kita atasi semua dalam rangkainterconnectedkonektivitas," tuturnya

Sementara itu, Mantan Menteri Perhubungan, Agum Gumelar, menyebut transportasi massal seperti halnya LRT memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama di perkotaan karena meminimalisir polusi dan kemacetan.

"LRT juga membanggakan, itu produk dalam negeri dan LRT juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap sistem transportasi, mengurangi dampak-dampak tidak baik seperti polusi, kemudian macet lah. Itu kan sudah bisa teratasi walaupun belum sepenuhnya terselesaikan," kata Agum.

Diharapkan integrasi antarmoda dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan massal. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya kemacetan dan polusi udara di Indonesia.

Teknik Bintang Kuno

Zulhas Usai Kemendag Digeledah Terkait Korupsi Gula: Badai Belum Kelar******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara usai Kejaksaan Agungmenggeledah Kementerian Perdagangan untuk menyelidiki dugaan korupsi impor gula.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan memang sudah dilanda masalah saat dia ditunjuk Jokowi memimpin kementerian tersebut.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Ia mengatakan saat ini masalah yang melanda Kemendag saat ini belum selesai, dan berharap ke depan masalah tersebut bisa terselesaikan.

"Jadi badai itu masih ada sampai sekarang, sisanya mudah-mudahan bisa diselesaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto mendukung proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung.

"Kejaksaan Agung datang untuk mendapatkan tambahan data guna melengkapi informasi yang diperlukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Tentunya, kami menerima dengan baik," tegas Suhanto di Jakarta.

Suhanto menegaskan pada prinsipnya, Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Kemendag berkomitmen untuk membantu penegak hukum dan bersikap proaktif dalam proses penegakan hukum ini," ungkap Suhanto.

Selanjutnya, semua proses penegakan hukum akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kementerian Perdagangan siap membantu jalannya proses penegakan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Kejagung menggeledah Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, Selasa (3/10) kemarin.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

"Terkait tindakan penyidikan impor hari ini dilakukan penggeledahan di Kemendag dan di PT PPI. Hasilnya mari ditunggu," ujarnya dalam konferensi pers.

Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode 2015-2023. Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya.

"Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," imbuhnya.

Hiburan Korea adalah penyakit

Menhub: Integrasi Antarmoda Solusi Atasi Macet dan Polusi Udara******

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, gencar melakukan perubahan terhadap moda transportasi umum di Indonesia. Pembangunan yang dicanangkan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga sistem maupun integrasi antarmoda untuk kemudahan masyarakat.

Langkah itu bertujuan menciptakan budaya baru masyarakat dalam menggunakan angkutan massal. Dengan integrasi antarmoda dari first milehinggalast mile, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam mengakses angkutan massal.

"Membangun angkutan massal adalah keniscayaan, karena jika tidak dilakukan kerugiannya mencapai ratusan triliun per tahun akibat kemacetan," ujarnya dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Budi mengungkapkan tujuan merubah budaya masyarakat untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara yang bersumber dari banyaknya pengguna kendaraan pribadi, sehingga dirinya bersama stakeholderterkait membangun berbagai moda transportasi massal seperti BRT, KRL, LRT, MRT, hingga kereta cepat.

"Kita tentu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan kepada kita, karena kita bukan lah apa-apa apabila tidak ada kolaborasi pentahelix," ucap dia.

Di sisi lain, Mantan Menteri Perhubungan, Evert Ernest Mangindaan, turut menyampaikan integrasi transportasi sudah menjadi proyek strategis pemerintah sejak 50 tahun lalu.

"Dibuat merata secara bertahap saja, karena dipaksakan nanti terbengkalai sebagainya, prosesnya. Ini sudah dikatakan, sebenarnya program strategis sejak 50 tahun lalu. Ini diterjemahkan perhubungan itu, secara bertahap kita atasi semua dalam rangkainterconnectedkonektivitas," tuturnya

Sementara itu, Mantan Menteri Perhubungan, Agum Gumelar, menyebut transportasi massal seperti halnya LRT memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama di perkotaan karena meminimalisir polusi dan kemacetan.

"LRT juga membanggakan, itu produk dalam negeri dan LRT juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap sistem transportasi, mengurangi dampak-dampak tidak baik seperti polusi, kemudian macet lah. Itu kan sudah bisa teratasi walaupun belum sepenuhnya terselesaikan," kata Agum.

Diharapkan integrasi antarmoda dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan massal. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya kemacetan dan polusi udara di Indonesia.

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

Profil Sampoerna Agro, Perusahaan Singapura Terseret Kasus Karhutla******

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel lahan perkebunan sawit terbakar milik PT Sampoerna Agro yang terletak di Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

KLHK menyebut Sampoerna Agro merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan Penanaman Modal Asing (PMA) Singapura.

Mengutip situs resmi Sampoerna Agro, pemegang saham pengendali perseroan adalah Sampoerna Agri Resources Pte Ltd.

Sampoerna Agri memiliki komposisi kepemilikan saham perusahaan itu sebesar 67,05 persen.

Mengutip Bloomberg, Sampoerna Agri Resources Pte berbasis di Singapura. Perusahaan berlokasi di 180 Clemenceau Avenue No 02-02 Haw Par Centre Singapura. Perusahaan ini didirikan pada 2006.

Sementara, Sampoerna Agro awalnya didirikan dengan nama PT Selapan Jaya pada 7 Juni 1993. Nama perseroan kemudian diganti menjadi PT Sampoerna Agro Tbk pada 2007.

Perusahaan bergerak dalam produksi produk kelapa sawit, benih kelapa sawit unggul, dan produk non sawit yang meliputi sagu, dan karet. Kelapa sawit menjadi bisnis inti perseroan karena kontribusi dari CPO dan inti sawit mencapai lebih dari 95 persen pada pendapatan konsolidasi pada 2022.

Sejak menjadi perusahaan publik pada 2007, total areal perkebunan kelapa sawit inti Perusahaan meningkat hampir tiga kali lipat, mencapai 82.973 hektare pada 2022.

Kantor pusat Sampoerna Agro, dengan berbagai anak perusahaan di antaranya, PT Telaga Hikmah, PT National Sago Prima, PT Sampoerna Bio Fuels, PT Nusantara Sago Prima, Sampoerna Palma Pte Ltd, dan PT Agro Planindo Utama.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu terkait penyegelan yang dilakukan KLHK, Sampoerna Agro melalui Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri mengatakan sebenarnya api yang membakar perkebunan perusahaan berasal dari luar.

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," katanya.

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]