wede303

Angin datang dari hati

bocoran slot gacor admin riki

Kepala OIKN: Presiden akan "groundbreaking" fasilitas perbankan di IKN******

Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) kelima berupa fasilitas perbankan dan pendidikan di IKN dalam 2-3 minggu mendatang.

"Insya Allah dalam 2-3 minggu ke depan Presiden akan memimpin kembali groundbreakingyang kelima," ujar Bambang dalam seminar "Masa Depan Jakarta Pasca IKN" secara daring di Jakarta, Sabtu.

Bambang menyampaikan, groundbreakingtahap kelima tersebut akan meliputi sektor perbankan dan beberapa fasilitas pendidikan.

"Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan. Salah satu yang sudah masuk kan Jakarta International School, tapi di sana jadi Nusantara International School, NIS," kata Bambang.

Total investasi publik dan swasta yang masuk IKN hingga Januari 2024 sebesar Rp47,5 triliun. Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreakingdan sekarang berproses.

Beberapa investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah mulai membangun hotel bintang lima, kawasan pergudangan dan logistik, Nusantara Warehouse hingga Nusantara Logistic Hub.

Bambang menyebutkan investasi tersebut bisa menjadi sebuah stimulan atau kepercayaan pasar terhadap rencana pemerintah.

"Investasi pemerintah ini akan memicu swasta-swasta lain untuk masuk ke dalam dan makin lama akan macam-macam," ucapnya.

OIKN menargetkan investasi tahun ini sebesar Rp100 triliun, baik dari publik maupun swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan pembangunan Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur, telah mencapai 55 persen per 8 Februari 2024.

Kementerian PUPR memastikan bahwa pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai, dan dapat dimanfaatkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 ini di IKN.

Sebagai informasi, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Presiden RI juga mengatakan bahwa perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.


Baca juga: Progres duplikasi Jembatan Pulau Balang Penajam capai 71,02 persen
Baca juga: PUPR: Tol IKN bisa diterapkan teknologi pengisian daya mobil listrik
Baca juga: PUPR: Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN capai 78 persen

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Agen Ratu: Selir Backgammon

jitu slot 777

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pemasok Dewa dan Iblis

inajp

Kepala OIKN: Presiden akan "groundbreaking" fasilitas perbankan di IKN******

Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama) kelima berupa fasilitas perbankan dan pendidikan di IKN dalam 2-3 minggu mendatang.

"Insya Allah dalam 2-3 minggu ke depan Presiden akan memimpin kembali groundbreakingyang kelima," ujar Bambang dalam seminar "Masa Depan Jakarta Pasca IKN" secara daring di Jakarta, Sabtu.

Bambang menyampaikan, groundbreakingtahap kelima tersebut akan meliputi sektor perbankan dan beberapa fasilitas pendidikan.

"Sektor perbankan akan masuk di sana dan beberapa fasilitas pendidikan. Salah satu yang sudah masuk kan Jakarta International School, tapi di sana jadi Nusantara International School, NIS," kata Bambang.

Total investasi publik dan swasta yang masuk IKN hingga Januari 2024 sebesar Rp47,5 triliun. Sedangkan untuk investasi yang berasal hanya dari swasta sekitar Rp35,9 triliun yang sudah dilakukan groundbreakingdan sekarang berproses.

Beberapa investor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah mulai membangun hotel bintang lima, kawasan pergudangan dan logistik, Nusantara Warehouse hingga Nusantara Logistic Hub.

Bambang menyebutkan investasi tersebut bisa menjadi sebuah stimulan atau kepercayaan pasar terhadap rencana pemerintah.

"Investasi pemerintah ini akan memicu swasta-swasta lain untuk masuk ke dalam dan makin lama akan macam-macam," ucapnya.

OIKN menargetkan investasi tahun ini sebesar Rp100 triliun, baik dari publik maupun swasta. Investasi publik tersebut bisa berasal dari BUMN hingga lembaga non-pemerintah.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) mengungkapkan pembangunan Istana Negara di IKN, Kalimantan Timur, telah mencapai 55 persen per 8 Februari 2024.

Kementerian PUPR memastikan bahwa pembangunan Istana Negara, lapangan upacara, kawasan istana dan Kantor Presiden tetap sesuai target serta diharapkan bisa selesai, dan dapat dimanfaatkan untuk Upacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 ini di IKN.

Sebagai informasi, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Presiden RI juga mengatakan bahwa perayaan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI diselenggarakan di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.


Baca juga: Progres duplikasi Jembatan Pulau Balang Penajam capai 71,02 persen
Baca juga: PUPR: Tol IKN bisa diterapkan teknologi pengisian daya mobil listrik
Baca juga: PUPR: Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN capai 78 persen

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Penukaran Poin Super

erek08

Kepala OIKN: Jakarta akan jadi pusat bisnis dan finansial******

Bisnis dan financial center akan di sini, kita akan punya financial superhub baru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis dan finansial setelah pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Tentu Jakarta akan menjadi financial center, pasti. Bisnis dan financial center akan di sini, kita akan punya financial superhubbaru," ujar Bambang dalam seminar Masa Depan Jakarta Pasca IKN di Jakarta, Sabtu.

Bambang menyebutkan financial superhubbaru ini sudah dilakukan oleh Kazakshtan dengan Astana, ibu kota baru setelah Almaty. Oleh karena itu, Indonesia dan Kazakshtan menandatangani nota kesepahaman dan menjadikan IKN dan Astana sebagai sister city.

Pemindahan ibu kota ke IKN akan menciptakan hubungan yang saling menguatkan bagi dua kota, yakni Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan finansial, sedangkan IKN kota cerdas dan inklusif.

Jakarta tetap menjadi magnet yang menarik untuk tetap berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa semakin berkembang dan merata.

"Kita akan mempunyai economy superhubdi luar Jakarta," kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Abdul Malik mengatakan, peran Jakarta menjadi sangat penting setelah ibu kota negara pindah ke IKN. Sebab, Jakarta sudah menjadi kawasan metropolitan nomor dua terbesar di dunia setelah Tokyo.

Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia.

"Banyak ahli meramalkan, arahnya itu akan menjadi dua sistem megapolitan, yaitu Jakarta dan cekungan Bandung. Itu akan menjadi dua motor penggerak utamanya," ucap Abdul.

Baca juga: Menkeu lakukan koordinasi terkait aset negara di IKN maupun Jakarta
Baca juga: Heru: Seluruh OPD harus bergerak membangun Jakarta menuju kota global
Baca juga: Jokowi minta desain Nusantara Superblock asal Kaltim saingi Jakarta

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

sultan86

Web KPU sarana pengecekan hasil Pemilu 2024******

Semarang (ANTARA) - Untuk mengetahui hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masyarakat bisa mengakses web KPU dengan mengeklik infopemilu.kpu.go.id, kemudian mencocokkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan fasilitas yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), publik akan tahu apakah hasil hitungan suara Pemilu 2024 di TPS, Rabu (14 Februari 2024), sudah masuk dalam sistem atau belum, kemudian apakah sudah sesuai.

Pesta demokrasi terakbar sepanjang sejarah kepemiluan pasca-Reformasi ini meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Misalnya, ingin mengetahui hasil hitung suara dan rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tinggal klik "lihat" muncul diagram lingkar yang menunjuk perolehan suara ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada pemilu tahun ini terdapat tiga peserta pilpres, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1 (Paslon 01), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 (Paslon 02), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3 (Paslon 03).

Progres hasil hitung suara Pilpres 2024 hingga Kamis pukul 09.00 WIB, baru 337.602 TPS (41,01 persen) dari total 823.236 TPS yang memberi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (Formulir Model C1-PPWP).

Untuk sementara, Paslon 01 meraih 5.459.425 suara (24,55 persen), Paslon 02 mendapatkan 12.476.925 suara (56,11 persen), dan Paslon 03 memperoleh 4.300.835 (19,34 persen).

Publik jika ingin mengetahui perolehan di TPS masing-masing, tinggal klik nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nomor TPS.

Tidak hanya hasil penghitungan suara pasangan calon, tetapi juga hasil penghitungan Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Tinggal pilih "PILEG DPR", "PILEG DPRD PROVINSI", "PILEG DPRD KAB/KOTA", dan "PEMILU DPD" akan menampilkan hasil penghitungan suara. Misalnya, mau melihat hasil pemilu anggota legislatif (pileg) di masing-masing daerah pemilihan (dapil), tinggal pilih DAPIL.

Waspadai serangan DDoS

Namun, sayang begitu pencoblosan surat suara pada Pemilu 2024 pada hari Rabu (14/2) selesai, websiteKPU tidak dapat diakses. Hal ini pun diakui oleh anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos.

Menurut Betty Epsilon Idroos, situs utama KPU memang mengalami serangan siber berupa serangan DDoS (distributed denial of services) dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai ratusan juta serangan siber ke situs web tersebut.

Tim Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC lantas berusaha mengakses situs KPU menggunakan akses VPN (virtual private network) dari beberapa negara seperti Singapura, Australia, dan Jepang. Namun, situs tersebut juga tidak dapat diakses.

Pada saat pengecekan konektivitas menggunakan ping, server KPU masih merespons. Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Dr. Pratama Persadha menyimpulkan server dalam kondisi hidup dan terkoneksi ke internet, hanya saja layanan webnya yang tidak dapat diakses meskipun pada saat melakukan port scanning(pemindaian port) ke server KPU port 80 yang biasanya dipergunakan untuk layanan internet terbuka.

Serangan DDoS adalah jenis serangan ketika sejumlah besar permintaan data atau lalu lintas internet dikirimkan secara bersamaan ke sistem atau server target dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan tersebut.

Serangan ini membanjiri sistem target dengan lalu lintas yang tidak valid atau palsu sehingga menyebabkan sistem menjadi overloadatau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

Serangan DDoS menargetkan situs web dan server dengan mengganggu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Pelaku di balik serangan ini membanjiri situs dengan lalu lintas yang menyimpang sehingga fungsionalitas situs web menjadi buruk atau membuatnya offlinesama sekali. Jenis serangan ini sedang meningkat.

Serangan DDoS, menurut dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Pratama Persadha, memiliki jangkauan yang luas, bahkan menargetkan semua jenis industri dan perusahaan dengan semua ukuran di seluruh dunia, seperti permainan, e-niaga, dan telekomunikasi.

Serangan DDoS merupakan beberapa ancaman siber yang paling umum. Namun, dapat berpotensi membahayakan bisnis, keamanan daring (online), penjualan, dan reputasi pengguna. Serangan ini sering pula untuk menyerang sistem pemilu karena dampaknya yang dapat mengganggu jalannya proses pemilu secara signifikan.

Bisa jadi serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menimbulkan keraguan integritas hasil pemilu dengan menyebabkan gangguan pada sistem pelaporan atau penghitungan suara.

Selain itu, serangan DDoS yang sukses dapat mengganggu proses pemilu secara keseluruhan, menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan integritas sistem pemilu serta dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis dan melemahkan legitimasi pemerintah yang terpilih.

Tip atasi serangan

Setelah publik bisa mengakses kembali web KPU, pakar keamanan siber Pratama Persadha memberi saran (tip) bagaimana cara mengatasi serangan DDoS agar situs utama lembaga penyelenggara pemilu ini tidak mendapat serangan lagi dari peretas.

Ada beberapa langkah menanggulangi serangan DDoS, antara lain, meningkatkan kapasitas infrastruktur jaringan untuk menangani lalu lintas yang tinggi dan mengantisipasi serangan siber tersebut yang menyebabkan website down.

Langkah berikutnya menggunakan layanan content delivery network (CDN) atau jaringan pengiriman konten untuk mendistribusikan beban lalu lintas dan mengurangi dampak serangan.

Bisa pula menggunakan firewall(tembok pelindung) yang kuat untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar, memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berasal dari sumber yang tidak dikenal.

KPU perlu menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target. Bisa pula menggunakan layanan proteksi DDoS dari penyedia layanan keamanan siber untuk mendeteksi dan merespons serangan DDoS secara otomatis.

Langkah lainnya, memanfaatkan teknologi pengenalan dan mitigasi serangan DDoS yang canggih untuk mengurangi dampak serangan, mempersiapkan rencana penanganan darurat yang jelas dan terstruktur untuk merespons serangan DDoS dengan cepat dan efektif.

Website utama KPU memang tidak untuk menampilkan hasil rekapitulasi karena hasil rekapitulasi melalui situs infopemilu.kpu.go.id. Akan tetapi, jika terjadi serangan pada situs utama KPU, menyebabkan situs utama tersebut tidak dapat diakses.

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat luas tentang kemampuan serta kredibilitas dari Tim Gugus Tugas Keamanan Siber KPU dalam mengamankan sistem KPU. Bahkan, akan menimbulkan pertanyaan lanjutan apakah sistem KPU lainnya masih akan aman, ataukah akan menjadi sasaran serang selanjutnya.

Pratama menyarankan ada baiknya tim teknologi informasi dan Gugus Tugas Keamanan Siber KPU memantau lalu lintas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali atau pola lalu lintas yang tidak biasa yang mungkin merupakan indikasi serangan DDoS.

Saran lainnya, KPU menggunakan alat analisis lalu lintas yang canggih untuk mengidentifikasi sumber dan pola serangan serta mengambil tindakan yang sesuai. Di samping itu, KPU berkoordinasi dengan penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP) untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas yang berasal dari sumber yang mencurigakan.

KPU perlu mendiskusikan solusi mitigasi bersama dengan ISP untuk melindungi sistem pemilu dari serangan DDoS.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi seorang Buddha

qq88 gacor

KLHK ungkap pencapaian deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan RI******

... beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan ... salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto memastikan pemerintah terus melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor kehutanan yang tidak hanya menekan laju deforestasi tapi juga pemanfaatan hutan berkelanjutan.

"Atas langkah kerja yang telah ditempuh oleh pemerintah, sebagai contoh beberapa yang berupa indikator kinerja pembangunan sektor kehutanan dapat diturunkan menjadi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, yang salah satunya adalah ukuran pencapaian tingkat laju deforestasi terendah dalam sejarah kehutanan Indonesia selama ini," kata Dirjen PHL KLHK Agus saat membuka seminar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan data KLHK per Januari 2024, deforestasi neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu hektare. Jumlah itu memperlihatkan penurunan jika dibanding periode 2020-2021 yang mencapai 113,5 ribu hektare.

Deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996 sampai 2000 sebesar 3,5 juta hektare per tahun, sementara periode 2002-2014 tercatat 0,75 juta hektare per tahun. Titik terendah laju deforestasi tercapai pada 2022 sebesar 104 ribu hektare.

Baca juga: KLHK kaji metodologi deforestasi Global Forest Watch
 

Selain konservasi dan pengurangan deforestasi, lanjutnya, pemerintah terus melakukan transformasi dalam konteks pemanfaatan hutan, salah satunya lewat skema multiusaha kehutanan yang berfokus tidak hanya pada produksi kayu tapi pengelolaan hutan berbasis lanskap.

Multiusaha kehutanan merupakan implementasi dari sistem pemanfaatan hutan yang terintegrasi yang mendorong peningkatan produktivitas lahan melalui berbagai usaha kehutanan baik berupa produk maupun jasa lingkungan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga memperluas akses pemanfaatan hutan tidak hanya kepada korporasi, tapi juga masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Menurut data KLHK, sampai saat ini telah dikeluarkan 9,642 SK perhutanan sosial yang memberikan 1.288.004 kepala keluarga akses legal untuk memanfaatkan 6,3 juta hektare kawasan hutan tersebar di seluruh Indonesia.

"Ini menunjukkan pemerintah telah secara nyata mengimplementasikan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan yang berpihak kepada masyarakat," kata Agus.

Baca juga: Tiga negara kehilangan jutaan hektare hutan setiap tahun
Baca juga: KLHK ingatkan kegiatan ekonomi perlu perhatikan kelestarian ekologi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024