prediksi togel paling jitu

Pertempuran Galaksi

slot bet 138

AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut calon presiden Prabowo Subianto mendorong dirinya untuk bisa berperan di pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan AHY saat menjawab pertanyaan wartawan soal ada tidaknya pembahasan alokasi kursi menteri dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Selasa (20/2) malam.

“Beliau mengucapkan selamat (atas amanah sebagai menteri Jokowi) dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” kata AHY di Jakarta, Rabu.

Pertemuan AHY dengan Prabowo dilakukan di suatu tempat, Selasa (20/2). Pertemuan itu diunggah AHY di akun Instagram @agusyudhoyono.

Niat AHY menemui Prabowo adalah untuk melaporkan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY merasa perlu melaporkan amanah yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo selaku senior sekaligus capres yang didukung partainya.

Adapun meski mendapat dorongan untuk berperan di pemerintahan lima tahun ke depan, AHY mengaku belum membahas secara spesifik mengenai tugas apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan, jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

“Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” jelasnya.

Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan

Baca juga: AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Katalog dewa perang terkuat

pola gacor malam ini olympus

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Conan Sistem Detektif Saya

situs slot gacor hari ini 2023

SBY restui AHY gabung ke kabinet Jokowi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merestui putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Agus yang merupakan ketua umum Partai Demokrat dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri ATR/kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto, yang juga secara bersamaan dilantik menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Bapak SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk Mas AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Rabu.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Ossy, yang juga sekretaris pribadi SBY itu, menyampaikan bahwa AHY bertemu SBY, Selasa malam (20/2), di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk memohon doa restu untuk perjalanannya ke depan dalam mengemban amanah sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Ossy mengatakan SBY, yang juga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, tidak menghadiri pelantikan putra sulungnya sebagai menteri ATR/kepala BPN, karena baru tiba di kediamannya di Cikeas usai kunjungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Bapak SBY sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas,” tambah Ossy.

Pelantikan AHY itu memberi sinyal berakhirnya posisi Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintahan Jokowi selama hampir 10 tahun.

Baca juga: Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, Demokrat kerap menegaskan posisinya sebagai partai oposisi pemerintah.

Namun, situasi politik pada Pemilu 2024 menempatkan Partai Demokrat berada dalam gerbong yang sama dengan Jokowi melalui Koalisi Indonesia Maju.

Hal itu menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin pada tahun terakhir kepemimpinan mereka yang tersisa kurang lebih delapan bulan.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

pinjaman online kirim ke dana

BI jadikan bank masa pemerintah Hindia Belanda sebagai museum******

BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum

Padang (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjadikan bekas gedung De Javasche Bank bangunan pada masa Pemerintah Hindia Belanda sebagai museum edukasi tentang sejarah rupiah di Tanah Minangkabau.

"BI Perwakilan Sumbar memutuskan menjadikan Gedung Memorabilia atau yang dikenal Bank Indonesia Muaro sebagai museum," kata Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar Dandy Indarto Seno di Padang, Sabtu.

Dandy mengatakan gedung bersejarah tersebut selesai dibangun pada tahun 1925. Artinya, pada 2025 museum yang juga cagar budaya itu genap berusia 100 tahun. Sebelumnya, gedung tersebut digunakan untuk ruang kerja para karyawan bank.

Namun, sejak 1977 seluruh kegiatan BI Perwakilan Provinsi Sumbar dipindahkan ke Jalan Sudirman atau Gedung BI saat ini. Selepas itu, BI Muaro hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja.

"Mulai hari ini, gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan yang umum atau public space," ujarnya.

Di dalam gedung tersebut terdapat seputar informasi mengenai sejarah perekonomian di Sumbar sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, sejarah gedung hingga sejarah mata uang yang pernah beredar di Ranah Minang.

Selain itu, terdapat juga beberapa barang-barang atau koleksi lama yang dipamerkan dan pernah digunakan oleh karyawan bank saat BI masih berkantor di gedung bersejarah itu.

"Pengunjung juga bisa melihat langsung lemari besi berukuran besar yang dulunya digunakan untuk penyimpanan uang. Termasuk emas moneter," ucapnya.

Untuk tahap awal, masyarakat yang ingin berkunjung ke museum tersebut terlebih dahulu harus mengirimkan surat ke BI Perwakilan Sumbar. Sebab, pihak pengelola akan membatasi jumlah pengunjung termasuk menyesuaikan jadwal kunjungan.

"Masuk ke gedung ini gratis. Jadi kalau sudah ada yang mendaftar maka bisa masuk," ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia targetkan 12,3 juta warga Sumbar gunakan QRIS
Baca juga: BI Sumbar siapkan uang tunai laik edar hadapi Natal-tahun baru-pemilu

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Q menghancurkan langit

link slot gacor terpercaya

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak******

Manado (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara tiba di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk meresmikan Bendungan Lolak, Jumat.

Presiden Jokowi tiba di Bendungan Lolak menggunakan helikopter.

Terlihat ada tiga helikopter yang merapat ke helipad dekat bendungan.

Usai mendarat, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung menuju lokasi peresmian yang jaraknya beberapa ratus meter dari helipad.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi mal di Manado
Baca juga: Presiden Jokowi apresiasi efisiensi di Makassar New Port
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Inpres Jalan Daerah di Kabupaten Pangkep

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Ketakterbatasan Wisatawan

trabas007

DJP catat 4,39 juta wajib pajak sudah lapor SPT per 21 Februari******

Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari periode yang sama 2023

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 4,39 juta wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 per 21 Februari 2024.

“Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari jumlah yang diterima DJP di periode yang sama tahun 2023 di angka 4,1 juta,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.

Suryo menjelaskan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4,25 juta atau tumbuh 2,18 persen. Sementara wajib pajak badan sebanyak 139.637 SPT atau tumbuh 1,25 persen.

Menurut Suryo, kebanyakan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, hanya 89.232 SPT yang dilaporkan secara manual.

Baca juga: Ditjen Pajak kumpulkan PPN PMSE Rp551,7 miliar pada Januari 2024

Baca juga: DJP sebut 3,78 juta wajib pajak telah lapor SPT per 18 Februari

Dia mengatakan DJP telah menyediakan sejumlah opsi untuk melaporkan SPT secara elektronik, seperti melalui e-fillingmaupun e-form. Kendati begitu, DJP tetap menerima laporan SPT yang dilakukan secara manual.

Batas penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan untuk wajib pajak badan 30 April 2024.

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni senilai Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk mengingatkan masyarakat melaporkan SPT Tahunan, DJP akan mengirimkan email blastkepada 20 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pengiriman email akan dilakukan secara bertahap.

Namun, Suryo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada email penipuan. Email blastnantinya dikirim melalui email resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan domain @pajak.go.id.

Suryo meminta masyarakat untuk jeli dan tidak keliru terjebak pada email yang bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: DJP merinci penghitungan tarif efektif PPh 21

Baca juga: DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024