aplikasi belanja online bayar nanti

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

slot bonus 500 di depan

Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki sistem Daru

heylink bonus new member 25+25

Deretan Diskon Barang Elektronik di Transmart Full Day Sale Cibubur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ingin mencari LED TV 65 inci? Coba saja datang ke Transmart Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

LED TV 65" UHD Smart tengah mendapatkan potongan diskon besar-besaran. Anda bisa mendapatkannya hanya dengan kisaran harga Rp4 jutaan saja di Transmart Full Day Sale.

Sejumlah barang elektronik di Transmart Cibubur mendapatkan diskon gede-gedeanhari ini, Minggu (28/1).

Pilihan Redaksi Sepeda Gunung hingga BMX Diskon hingga 50% di Transmart Full Day Sale AC di Transmart Cuma Rp2 Jutaan Masih Dapat Banyak Bonus Diskon Gede, Pengunjung Beli Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale

Apabila Anda penasaran dengan produk elektronik yang didiskon di Transmart Full Day Sale, berikut deretan produk yang mendapatkan potongan:

• LED TV 65" UHD Smart harga diskon Rp7.199.200 dari harga normal Rp11.209.000 per unit. Diskonnya sampai Rp4.009.800.

• LED TV 50" UHD Smart harga diskon Rp4.799.200 dari harga normal Rp6.969.000 per unit. Diskonnya mencapai Rp2.169.800.

• AC Split 1/2 PK harga diskon Rp2.699.200 dari harga normal Rp4.199.000 per unit. Diskonnya mencapai Rp1.499.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

• AC Split 1/2 PK harga diskon Rp2.799.200 dari harga normal Rp3.899.000 per unit. Diskonnya sampai Rp2.099.800. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.

• Kulkas SBS 472L harga diskon Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Diskonnya mencapai Rp3.249.800. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.

• Kulkas SBS 472L harga diskon Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Diskonnya mencapai Rp3.409.800. Harga berlaku di luar Jawa, Bali, dan Lampung.

Transmart Full Day Sale digelar hari ini, Minggu (28/1) di seluruh gerai Transmart di Indonesia. Anda masih bisa memburu barang diskonan hingga jam operasional tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Anda bisa mendapatkan diskon besar-besaran hingga 50 persen, ditambah 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Transmart Full Day Sale ini berlangsung serentak di seluruh gerainya se-Indonesia. Jika ada gerai Transmart terdekat, segera kunjungi untuk mendapatkan promo diskon menarik hari ini.

(can/asr)

[Gambas:Video CNN]

Dasar perapian

uang logam 2d togel

UNFPA: Pemenuhan hak perempuan penting dorong Indonesia Emas 2045******

Jakarta (ANTARA) - Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), sebuah badan PBB yang terlibat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi dan ibu di seluruh dunia, menekankan pentingnya pemenuhan hak perempuan, termasuk hak reproduksi, untuk mendorong tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Kami percaya pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan di Indonesia akan menjadi landasan tercapainya gender equality.Dan kesetaraan jender juga menjadi landasan untuk menuju Indonesia Emas 2045," kata Spesialis Program Gender UNFPA Indonesia Risya Kori, dalam sebuah konferensi pers untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Jakarta, Jumat.

Risya mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk hak dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, penting untuk diupayakan untuk memenuhi hak asasinya sebagai manusia dan mewujudkan kesetaraan jender sehingga perempuan bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Namun sayangnya, Risya menggarisbawahi adanya praktik-praktik kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik lain yang membahayakan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual perempuan di dalam kehidupan masyarakat.

Risya menyebutkan bahwa berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021, 1 dari 4 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya, baik secara fisik maupun secara seksual.

Data SPHPN 2021 juga menunjukkan bahwa 55 persen perempuan usia 15-49 tahun mengatakan anaknya mengalami Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Sementara data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan bahwa 1 di antara 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

"Kita tahu ketika seorang anak dikawinkan di usia sangat muda, secara kesehatan reproduksi itu belum siap. Kemudian, secara sosial ekonomi itu juga sangat berpengaruh," kata Risya.

Dia menilai bahwa jika seorang anak perempuan disunat, lalu dikawinkan pada usia yang sangat muda, mereka akan sangat rentan mengalami kekerasan berbasis jender dan juga rentan terhadap risiko-risiko kesehatan reproduksi mereka di masa mendatang.

"Bagaimana mereka akan mencapai pendidikan yang memadai kalau mereka sudah dikawinkan di usia sangat muda? Kemudian ke mana mereka akan mencari pekerjaan?," kata dia lebih lanjut.

Oleh karena itu, Risya menekankan bahwa upaya penghapusan tindak kekerasan berbasis jender dan praktik-praktik berbahaya lain yang masih kerap terjadi di Indonesia ini perlu dilakukan guna memenuhi hak asasi perempuan dan juga memenuhi hak perempuan dalam memperoleh kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

Dengan terpenuhinya hak perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, maka kesetaraan jender akan dapat diwujudkan dan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia, serta mendukung upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: BKKBN bersama UNFPA bangun sinergi penanganan stunting
Baca juga: BKKBN Riau-UNFPA PBB peringati hari kependudukan dunia di Pekanbaru 
Baca juga: UNFPA: Cegah perkawinan anak lebih efektif dengan libatkan tokoh agama
 

Pewarta: Katriana
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sistem memasak Shaolin

warna paito sdy

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Cuplikan gambar sepanjang satu menit berisi iring-iringan kendaraan militer di sebuah jalan raya, terlihat dibagikan sejumlah pengguna Facebook pada akhir Februari 2024.

Beberapa tank tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terlihat muncul di video itu, diklaim mengarah ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat.

Alasan sejumlah kendaraan perang tersebut dikerahkan adalah karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Darurat Keamanan Nasional di kantor Bawaslu RI.

"DARURAT KEAMANAN NASIONAL. Jkw perintahkan TNI dengan pasukan lengkap ke Bawaslu, untuk antisipasi demo. Jokowi Jokowiiii..," demikian isi klaim yang dibubuhkan dalam unggahan video Facebook tersebut.

Lalu, benarkah Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu?
 

Penjelasan:
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menerangkan video iring-iringan kendaraan tempur TNI di jalan raya itu, bukanlah terkait status Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu RI.

"Narasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar serta berpotensi menyesatkan opini masyarakat," jelas Brigjen TNI Kristomei Sianturi melalui unggahan di laman resmi TNI AD.

Kadispenad meluruskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah rekaman iring-iringan kendaraan tempur TNI yang melintas di kawasan Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI, tanggal 5 Oktober 2023.

"Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut. Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat," kata Kadispenad.

Klaim: Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Rating: Disinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Foto Presiden Jokowi panggil sejumlah ketum parpol ke Istana usai pemilu

Baca juga: Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri

Cek fakta: Hoaks! Presiden Jokowi bagikan sembako terkait Pemilu pada Januari 2024

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Kerakusan

slot resmi online

Sri Mulyani Berharap Warga Tak Mampu Tahu dari Mana Asal Uang Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

rtp live hari ini

CORE: Manajemen pangan diperkuat untuk tekan inflasi saat Ramadhan******

Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan diperlukan untuk memastikan inflasi saat Ramadhan terjaga, mengingat hingga kini komponen bergejolak (volatile food)masih menjadi penyumbang inflasi terbesar.

“Menjelang Ramadhan permintaan terhadap bahan pangan memang biasanya mulai meningkat, sehingga terjadi inflasi terutama dipicu oleh volatile food inflation. Jadi bagi pemerintah ini perlu memperkuat manajemen pangan,” ujar Mohammad Faisal ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan bahwa penguatan manajemen pangan di sisi produksi dapat dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif untuk menurunkan biaya produksi para petani.

Sementara di sisi distribusi, hal tersebut dapat diterapkan dengan memantau stok beras yang dimiliki oleh semua distributor, tidak hanya Perum Bulog, namun juga distributor swasta.

“Dalam hal demandatau di tingkat konsumen, ini perlu ada upaya pemerintah untuk diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu jenis bahan pangan tertentu,” kata Faisal.

Menurutnya, komoditas pangan terutama beras, masih berpotensi untuk menjadi faktor pemicu inflasi pada Maret 2024, walaupun kemungkinan daya dorongnya sudah berkurang.

Ia menuturkan bahwa hal ini dikarenakan beberapa daerah penghasil beras sudah mulai panen bulan ini sehingga akan meningkatkan produksi beras.

Hasil produksi tersebut akan menambah surplus beras nasional yang sebelumnya menipis selama Januari hingga Februari 2024 karena konsumsi selama masa kampanye dan pemilihan umum serta keterlambatan masa tanam.

“Karena perubahan iklim, yang biasanya di Februari sudah mulai panen, nah ini di Maret baru mulai panen. Jadi itu juga yang membuat produksinya agak terlambat sedikit,” ucap Faisal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa beras merupakan komoditas penyumbang inflasi pada Februari 2024 dengan andil sebesar 0,21 persen terhadap inflasi bulanan (month-to-month/mtm) serta 0,67 persen terhadap inflasi tahunan (year-on-year/yoy).

Baca juga: Pengamat sarankan manajemen pengendalian harga pangan selama Ramadhan
Baca juga: Presiden: Manajemen pengelolaan beras kunci antisipasi krisis pangan
Baca juga: DPR RI minta pemerintah terapkan manajemen stok pangan yang baik

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024