aob633

angkasa168 rtp 405Jutaan kata 494689Orang-orang telah membaca serialisasi

《aob633》

KPK dalami pengadaan pupuk saat SYL jabat Menteri Pertanian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mendalami soal proyek pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian saat Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Hal tersebut didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap Direktur PT Dwimitra Tommy Nursamsu Mardisusanto pada Senin (8/1).

"Saksi ini hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengetahuannya soal pelaksanaan proyek pengadaan pupuk di Kementan RI pada saat tersangka SYL menjabat sebagai Mentan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.

Baca juga: Penyidik KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi SYL

Perkara dugaan korupsi tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2023. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta (MH) untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, selanjutnya KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.

Baca juga: Penyidik KPK terus dalami gratifikasi SYL dan dua tersangka lain

Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan-nya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar. Meski demikian, tim penyidik KPK masih terus melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap jumlah pastinya.

SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK periksa Stafsus Mentan soal pengumpulan uang dari ASN
Baca juga: KPK sebut SYL dkk gunakan uang korupsi untuk umrah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat sebut Prabowo tak bisa sembarangan buka data Kemhan ke publik******

menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan calon presiden (capres) sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak bisa sembarangan membuka data Kementerian Pertahanan (Kemhan) kepada publik, karena ada data yang bersifat konfidensial.

Rezasyah mengatakan hal itu untuk merespons Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1), ketika capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak Prabowo untuk membuka data terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan beberapa kebijakan lain di Kemhan.

"Pak Prabowo pasti punya data. Beliau sangat tegas menafsirkan data itu konfidensial. Sebenarnya, beliau bisa saja mengatakan data itu bisa dibagi dua, mana yang konfidensial untuk umum dan mana yang harus terbuka dalam negeri," kata Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Baca juga: TKN nilai skor buruk menhan dari Ganjar-Anies tak sesuai sikap partai

Data konfidensial adalah data yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan untuk mengaksesnya.

Rezasyah menjelaskan bahwa data konfidensial juga hanya dapat dibuka oleh orang-orang tersumpah serta memiliki kompetensi dan keahlian untuk mengelola data tersebut.

"Betul, enggakbisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," kata dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu.

Dalam debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri tersebut, beberapa kebijakan pertahanan Prabowo menjadi sasaran kritik oleh Anies dan Ganjar.

Baca juga: Prabowo soal tak bersalaman dengan Anies: Dia ngak datang ke saya

Selama debat, Ganjar dan Anies beberapa kali mengkritik kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo. Ganjar dan Anies juga kompak mengkritik proses perencanaan pertahanan Kemhan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo merespons kritikan kedua rivalnya itu dengan mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh kedua pasangan calon tersebut keliru. Prabowo menyatakan bahwa dia bersikap transparan dan mengajak keduanya bertemu di luar sesi debat.

"Penjelasannya, ya, di tempat ini, bukan di ruang tertutup yang tidak diketahui publik. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui," kata Anies merespons ajakan Prabowo.

Namun, Prabowo menilai bahwa membahas masalah internal pertahanan suatu negara adalah tidak pantas dilakukan secara terbuka.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara, terbuka. Masa kita mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo.

Baca juga: Mau bersalaman dengan Prabowo, Anies: saya cari sudah tidak ada

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

OJK gelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Magelang******

Magelang (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan edukasi keuangan bagi masyarakat umum di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di Balkondes Ngargogondo, Kecamatan Borobudur.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Magelang menyampaikan, Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Jateng yang memiliki potensi dalam membangun perekonomian Indonesia.

Hal tersebut didasari bahwa Kabupaten Magelang memiliki kekayaan alam dan SDM berupa tempat wisata, budaya, kuliner dan usaha lokal masyarakatnya yang sudah berkembang hingga saat ini. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah usaha dari masyarakat lokal yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut dia UMKM diminati masyarakat karena mudah dan cepat dalam membuka usahanya. Oleh karena itu, UMKM menjadi unit usaha terbesar di Indonesia dengan jumlah sebanyak 99 persen dengan menyumbang Pendapatan Domestik Bruto sebanyak 61 persen atau Rp9,5 triliun serta berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen di tahun 2023.

Namun, di samping mudahnya membuka usaha UMKM, seringkali UMKM tidak stabil dalam menjaga pendapatan dan keuntungan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya edukasi dan sosialisasi keuangan terhadap pelaku UMKM.

Untuk mencegah hal tersebut, katanya maka OJK mengadakan kegiatan edukasi keuangan bagi masyarakat umum di Kabupaten Magelang, sosialisasi ini menargetkan pelaku UMKM di Kabupaten Magelang dengan tujuan meningkatkan kualitas dalam mengatur UMKM.

"Mulai dari bijak mengatur keuangan, mengelola keuntungan dan kerugian serta menetapkan rencana dan target usaha. Selain itu, sosialisasi ini juga mengedukasi pentingnya membedakan pinjaman legal dan ilegal serta menginvestasikan pendapatan untuk perkembangan usaha," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menyampaikan, OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

"Edukasi mengenai pentingnya kesadaran keuangan (Financial Literacy) untuk masyarakat Indonesia perlu terus ditingkatkan, agar masyarakat mampu mengelola keuangannya secara cerdas dan dapat mempersiapkan masa depan dirinya dan keluarganya menuju masyarakat yang sehat secara financial (financial freedom)" kata Adi.

Dia menjelaskan, dengan pemilihan lembaga yang memberikan jasa investasi maupun pinjaman, terutama investasi/pinjaman online, masyarakat agar tetap hati-hati dan waspada dalam menanggapi penawaran tentang investasi, maupun pinjaman melalui media masa, agar tidak terjebak dan tertipu, atau bahkan menjadi korban dari kejahatan tersebut, apabila ingin berinvestasi dan meminjam modal, cari investasi dan pinjaman yang legal.

"Investasi ilegal atau investasi bodong dan pinjaman online ilegal, akhir-akhir ini benar-benar meresahkan masyarakat, karena tidak sedikit dari masyarakat yang telah menjadi korban dari investasi tersebut. hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan keuangan masih sangat rendah," katanya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sangat mendukung kegiatan edukasi keuangan ini, dengan harapan agar masyarakat hati-hati dan waspada dengan maraknya investasi ilegal dan pinjaman online ilegal.

Ia berharap, kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada kita semua, sekaligus masyarakat akan semakin mengenal tentang keberadaan, fungsi, tugas dan peran lembaga OJK serta memahami produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, manfaat, fitur, risiko dan kewajiban, cara mengakses biaya yang dikeluarkan serta terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Pemkab Magelang juga menghimbau kepada pengelola Balkondes dan para pelaku usaha di Kabupaten Magelang, agar mengelola keuangan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel, sehingga keberlangsungan usaha bisnisnya tetap terjaga dan semakin maju.

Baca juga: OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah
Baca juga: OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Baca juga: OJK sebut realisasi penerimaan mencapai Rp8,58 triliun
 

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sports369、daftar situs slot gacor、supermoney88

Terkait：situs slot aman、pola main mahjong ways 2、pola jitu mahjong ways 2、new member depo 10k、situs slot jp hari ini、kumpulan slot gacor hari ini、slot gacor situs、sbobey、dolarslot88、jadwal gacor slot pragmatic

---

---

bab terbaru：slot depo 25 bonus 100（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12