eden307

Arena Manju

Belanja Hemat Aneka Kebutuhan Harian di Transmart Full Day Sale******

Mau belanja kebutuhan harian dengan harga hemat? Solusinya ya belanja di Transmart.

Di periode Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini, Minggu (12/11) aneka produk kebutuhan harian bisa kamu borong sekaligus karena dijamin nggak bikin kantong bolong.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang Pakai Allo PayLater, Bayarnya Bisa Nanti

• ABC Sardine serundeng 400 gram harga normal Rp26.000 per kaleng, harga diskon jadi Rp19.920 per kaleng.
• Amidis small 5 liter harga normal Rp18.100 per kaleng, harga diskon Rp11.500 per kaleng. (Harga khusus di Transmart Pulau Jawa).
• Cap Panda grass jelly/liang tea/cincau selasih 310 ml harga normal Rp7.500 per kaleng, harga diskon jadi Rp4.800 per kaleng.
• Celebon collagen esse mask 23 gram harga normal Rp16.800 per pcs, harga diskon jadi Rp8.720 per pcs.
• Kodomo baby wipes blue/pink 50's harga normal Rp19.500 per pack, harga diskon Rp15.600.
• Pampers Merries new born size S/M/L harga normal mulai dari Rp90.200 per pack, harga diskon jadi Rp66.000 per pack.
• Pampers Merries pants good skin size S/M/L harga normal mulai dari Rp51.700 per pack, harga diskon jadi Rp38.320 per pack.
• Royco bumbu pelezat serbaguna rasa ayam/sapo 460 gram harga normal Rp21.900 per bungkus, harga diskon jadi Rp16.400.
• SoKlin liquid detergen 720ml harga normal Rp21.900 per pouch, harga diskon jadi Rp14.320 per pouch.
• Sosro teh botol isi 6 250 ml harga normal Rp19.900 per pack, harga diskon Rp14.900 per pack.
• Vanish cair/white 425ml harga normal Rp29.300 per pouch, harga diskon jadi Rp23.440 per pouch.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya otomatis mendapat diskon belanja 20 persen.

Aplikasi Allo Bank tersedia gratis di App Store atau Play Store. Cukup download Allo Bank dan registrasi untuk buka akun lalu upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah menyediakan booth di setiap gerai Transmart supaya kamu bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan dan bisa langsung dipakai untuk bertransaksi.

Jangan sampai terlewat ya karena Transmart Full Day Sale cuma berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Yuk segera belanja ke Transmart terdekat di kota kamu!

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Stasiun Dukuh Atas Ramai, Waktu Tunggu LRT Jabodebek 15 Menit******

StasiunLRT Jabodebek Dukuh Atas cukup ramai dengan penumpang LRT pada Senin (30/10) pagi. Penumpang didominasi oleh karyawan yang akan berangkat kerja.

Waktu tunggu kereta berkisar 15 menit hingga 30 menit. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada pukul 08.45 WIB, kereta menuju Stasiun Jatimulya tiba pukul 09.00 WIB. Sedangkan kereta menuju Stasiun Harjamukti dijadwalkan tiba pukul 09.12 WIB.

Saat menunggu kereta datang, mayoritas penumpang tampak fokus dengan handphone mereka masing-masing. Ada juga sejumlah penumpang yang menanyakan waktu kedatangan kereta kepada penumpang.

Sementara itu, di Stasiun Cikoko tampak lebih sepi dibandingkan di Stasiun Dukuh Atas. Hanya terlihat sekitar lima penumpang yang sedang duduk menunggu LRT Jabodebek.

LRT Jabodebek mengalami sejumlah insiden sejak perdana beroperasi pada 28 Agustus lalu.

Di antaranya, keterlambatan perjalanan pada Selasa (29/8) karena jarak waktu kedatangan antar kereta yang mencapai 20 menit. Hal itu disebabkan pada frekuensi perjalanan dan keterbatasan jumlah trainset yang dioperasikan.

Lalu, gangguan pintu kereta yang tak bisa menutup dan listrik yang padam di Stasiun Halim pada Rabu (30/8).

Teranyar, LRT Jabodebek juga membatalkan 28 perjalanan lantaran perawatan sejumlah sarana kereta api (KA) pada Rabu (18/10).

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan saat ini pihaknya pun telah melakukan perawatan pada sejumlah trainset LRT. Ia mengatakan saat ini LRT hanya mengoperasikan 9 dari 16 trainset yang ada.

Sementara, 7 sisanya sedang dalam proses perbaikan roda.

"Operasional LRT saat ini memang mengurangi jumlah perjalanan dikarenakan sebagian trainset (rangkaian kereta) yang ada harus melakukan perawatan pembubutan roda sehingga tidak dapat kami operasikan untuk memastikan keamanan dalam operasionalnya," ucap Kuswardojo seperti dikutip dari detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Kaisar Suci yang Bangga

Anies Bicara 'Nasib' Kartu Prakerja Jika Menang Pilpres 2024******

Bakal calon presiden Koalisi PerubahanAnies Baswedan buka suara terkait peluang dilanjutkannya program Kartu Prakerja jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Ia mengatakan jika sebuah program memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka akan dilanjutkan.

Meski begitu, ia tidak memastikan secara gamblang apakah Prakerja termasuk dalam program yang akan diteruskan jika ia menjadi presiden.

Anies menjelaskan slogan perubahan yang ia usung dalam Pilpres 2024 terdiri atas empat unsur. Pertama, hal baik yang sudah ada diteruskan dan ditingkatkan.

Kedua, hal yang sudah ada tapi perlu dikoreksi. Ketiga, hal yang tidak perlu dilanjutkan. Keempat, hal-hal baru yang harus diciptakan.

"Jadi ada empat, yang diteruskan untuk ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan hal baru yang harus dikerjakan. Jadi semua yang baik harus diteruskan," katanya.

Dalam acara itu, Anies juga menyinggung bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu menekan tingkat pengangguran.

"Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara," katanya.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Maluku Utara sebesar 22,94 persen di kuartal IV 2022, namun penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 0,08 persen. Lalu, Sulawesi Tengah yang tumbuh 15,17 persen, tetapi penurunan TPT-nya hanya 0,06 persen.

"Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu," katanya.

peternakan ajaib

KAI Akan Hidupkan Jalur Kereta Rangkasbitung******

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) akan mengoperasikan kembali jalur kereta api Rangkasbitung-Pandeglang-Labuan pada 2025 mendatang

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jakarta-Banten Nur Setiawan Hadi mengatakan reaktivasi jalur kereta sepanjang 56 kilometer tersebut ditunda dari seharusnya tahun ini karena keterbatasan anggaran.

"Jika dibangun reaktivasi KA Rangkasbitung - Labuan pada 2025 dipastikan rampung 2028 dengan satu jalur" katanya, dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Rencananya anggaran reaktivasi jalur tersebut kemudian baru akan direalisasikan pada 2025.

Menurutnya, dibutuhkan anggaran cukup besar untuk mengoperasikan kembali jalur KA Rangkasbitung-Labuan. Anggaran itu untuk penyediaan lahan dan pembebasan karena banyak jalur KA tersebut sudah berubah alih fungsi menjadi pemukiman warga.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya mendukung pembangunan reaktivasi jalur KA Rangkasbitung-Labuan guna meningkatkan perekonomian.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat yang menempati lahan milik PT KAI.

"Kami tentu menyambut positif reaktivasi KA itu untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat," katanya.

Mengutip situs Kementerian Perhubungan, penghentian operasi KA Rangkasbitung - Labuan peninggalan zaman Belanda itu terjadi sekitar 1980-an. Jalur kereta api Labuan-Rangkasbitung adalah jalur kereta api yang menghubungkan Stasiun Labuan dengan Stasiun Rangkasbitung, Banten, termasuk dalam Wilayah Aset I Jakarta.

Lintas ini dibangun pada 1908 dan ditutup karena kalah bersaing dengan moda transportasi massal lainnya. Kini, rel kereta tersebut sudah tertutup oleh rumah warga, pabrik, sekolah dan jalan umum.

[Gambas:Video CNN]