indobet rtp

Liu Wuxie Xu Lingxue

Pembangunan Akses ke Stasiun Kereta Cepat di Karawang Molor 6 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut pembangunan akses jalan ke StasiunKereta CepatJakarta-Bandung di Karawang bakal mundur 6 bulan.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah membangun stasiun Halim, Jakarta, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar, Bandung.

Menurutnya, wilayah Karawang sudah memadai dan didukung oleh perumahan yang cukup bagus. Erick menyebut saat ini tinggal dicarikan akses keluar-masuk jalan tol yang menghubungkan Stasiun Kereta Cepat di Karawang.

"Tetapi kalau melihat di Karawang itu perumahannya semuanya pada bagus, tinggal cari aksesnya yang masuk ke jalan tol," tambahnya.

Terkait masalah akses jalan ini, Erick balik bertanya soal siapa yang membuat akses ke stasiun Karawang. Meski begitu ia berkomitmen untuk meneruskan pembangunan akses jalan hingga rampung.

"Terus kalau ditanya yang salah Pak Erick Thohir, ya nggak tahu dulu yang bikin Karawang, Tegalluar, saha (siapa)? Cuman kita harus selesaikan," tegasnya.

Erick menambahkan wilayah Tegalluar akan dijadikan kota baru. Erick mengaku sudah ada pembicaraan dengan gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil.

Menurutnya, baik Padalarang dan Tegalluar menjadi lokasi yang berpengaruh bagi kota Bandung. Ia menilai wilayah tersebut harus dikembangkan.

Apalagi tambahnya, Kota Bandung sekarang ini cenderung macet saat hari libur.

"Karena itu dua-dua sayap di Bandung. Dan di Bandung itu hari libur 40 persen macet. Nah ini harus dikembangkan. Tegalluar sendiri Pak Emil kemarin bicara bahwa ini bisa juga kalau ada kesepakatan daerah menjadi kota baru. Ya bagus kan, supaya Bandung juga berkurang bebannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Aslan: Kesulitan

TKI Bakal Bebas Registrasi IMEI HP******

Kepala Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan pekerja migran Indonesia (PMI/ TKI) akan dibebaskan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (hp) dari luar negeri.

Benny menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui hal tersebut dalam rapat yang digelar hari ini, Kamis (3/8).

"Presiden setuju khusus PMI dibebaskan untuk IMEI hp," ujar Benny usai menghadiri rapat tersebut di Kompleks Istana Negara.

"Tentu ketika dia ganti nomor Indonesia, hpnya bisa digunakan di Indonesia, tidak perlu dikeluarkan biaya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga membahas soal barang impor e-commerce dan barang-barang pengiriman dari PMI.

Pada April 2022 silam, BP2MI telah mengusulkan kepada pemerintah agar ada peraturan khusus terkait dengan barang-barang milik pekerja migran Indonesia.

Dalam hal ini, ada tiga kategori barang. Pertama,barang kiriman yang setiap bulan atau tiap tahun selama bekerja dalam status kontrak dikirim ke Indonesia.

Kedua,yang dibawa langsung oleh pekerja migran saat cuti atau saat mereka selesai melaksanakan kontrak kerja. Ketiga,barang pindahan saat mereka selesai kontrak dan tidak memperpanjang, semua barang dipindahkan semua.

"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur secara khusus (soal pengiriman barang), ini menimbulkan problem dan masalah mereka, sering berhadapan dengan petugas di lapangan sering dilakukan pembongkaran barang mereka. Banyak juga barang mereka tidak kembali," terangnya.

Karenanya, Benny mendorong aturan tersebut disetujui, serta ada relaksasi terhadap barang milik pekerja migran. Misalnya relaksasi berkenaan dengan pajak, para pekerja migran akan diberikan relaksasi sebesar US$ 1.500 tiap tahun dalam tiga kali pengiriman barang.

"Saya yakinkan kepada presiden dan menteri kalau pekerja migran Indonesia bawa barang bekas itu jumlahnya terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

UMKM Minta Pemerintah Batasi Produk Impor Biar Jaya di Negeri Sendiri******

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meminta pemerintah membatasi masuknya produk impor. Hal itu dilakukan agar produk UMKM bisa berjaya di dalam negeri.

David, salah satu pelaku UMKM asal Jawa Timur mengatakan harapan ia sampaikan karena produk UMKM kalah dari produk impor dari sisi proses produksi. Ia mentatakan kekalahan saing terjadi karena produk impor lebih menggunakan teknologi.

"Masuknya barang-barang impor dibatasi. Itu saja. Karena kita kalahnya kan di SDM saja. Mereka kan tenaga mesin, kalau kita tenaga manusia," katanya di Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023, Kamis (2/8).

David menyebut UMKM membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terutama banyak yang belum pulih dari pandemi covid-19. Terlebih, banyak UMKM yang tidak lagi mempekerjakan sebanyak sebelum pandemi.

Misalnya, David yang memproduksi sepatu dan tas kulit. Ia bercerita sebelumnya mempekerjakan 25 orang.

Namun, saat ini ia hanya memiliki lima pekerja tetap dan empat pekerja paruh waktu.

"Sekarang habis corona kan kita juga berpikir apakah ini (usaha) bisa berjalan atau enggak. Kita ya ambil simple saja. Kita buat tenaga kerja freelance. Kalau ada orderan kita panggil, kalau enggak yang enggak dipanggil," katanya.

Pemerintah saat ini memang sedang berencana melarang penjualan barang impor di marketplace khususnya di bawah US0 atau Rp1,5 juta. Larangan itu berlaku hanya untuk skema cross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kegilaan budidaya

Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan******

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah buka suara soal usulan upah minimum naik sebesar 15 persen pada tahun depan. Usulan tersebut dikemukakan oleh Partai Buruh. 

Ida mengatakan upah minimum akan mengacu pada Undang-undang Cipta Kerja.

"Penetapan UMP-kan menggunakan dasar UU Cipta Kerja yang juga meminta membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah," kata Ida di Istana Kepresidenan, Rabu (2/8).

"Saya kira kan ump itu adalah berlaku untuk pekerja di bawah 1 tahun, di atas itu berlaku struktur skala upah, dan itu sudah diatur di undang-undang bahwa pekerja di atas 1 tahun tidak lagi menggunakan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat Generasi Biksu Bunga

Petani Madura Surati Jokowi Minta Bentuk Lembaga Penyangga Stok Garam******

Forum PetaniGaram Madura (FPGM) mengirim surat ke Presiden Jokowi dan meminta pemerintah agar membentuk lembaga penyangga stok garam.

Ketua FPGM Ubaid mengatakan keberadaan lembaga itu ia harapkan bisa berperan menjaga ketersediaan stok garam nasional.

"Sebab jika lembaga ini dibentuk, maka nantinya berperan menjaga ketersediaan stok nasional garam bahan baku dan menjaga stabilitas harga," katanya dikutip dari Antara, Rabu (2/8).

Ia mengatakan harga beli garam rakyat sebelumnya sempat mencapai Rp5.000 ribu per kilogram (kg). Namun, anjlok menjadi Rp1.500 per kg pada musim panen kali ini.

"Hemat kami, jika pemerintah menetapkan HPP pembelian garam, maka harga beli garam rakyat akan stabil. Karena itu usulan agar pemerintah segera menetapkan HPP juga merupakan bagian dari isi surat yang akan segera kami kirim ke presiden agar menjadi pertimbangan," katanya.

Petani juga mendukung Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional demi mempercepat realisasi pemberdayaan dan pengembangan sentra garam rakyat menuju hilirisasi.

Mereka juga mendukung kebijakan importasi garam yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan garam industri dan farmasi dengan kebutuhan tidak lebih dari 2 juta ton per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]