rtp slot gacor hari ini live

Pemecahan

DPR: Smelter Manyar PTFI Akan Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di area proyek pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jumat (24/2).

"Keberadaan smelter akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga, yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

Agenda kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kemajuan pembangunan smelter Manyar sebagai salah proyek strategis pengembangan industri hilir nasional. Saat ini, pembangunan smelter Manyar telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.

Di sisi lain, Presiden Direktur PTFI, Tony Wena, menilai kemajuan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Terutama DPR RI, sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.

"Masyarakat dan para pelaku usaha lokal senantiasa menjadi pemangku kepentingan yang kami rangkul untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi Jawa Timur," papar dia.

Sebagai informasi, PTFI telah menanamkan investasi hingga 1,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27 triliun rupiah dari total tiga miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun rupiah.

Dalam pembangunan smelter Manyar, PTFI memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal Jawa Timur, khususnya masyarakat Gresik.

Di samping itu, PTFI juga memprioritaskan pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter, seperti konsumsi, transportasi, dan seragam karyawan, hingga office supply.

Dua puluh tahun angin musim semi

Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.

Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. 

"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.

"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Pengusaha Pastikan Pasokan Gula Melimpah Saat Ramadan******

Asoasi Gula Indonesia (AGI) memastikan stokgulaaman menjelang Ramadan. Sekretaris Eksektuif AGI Dwi Purnomo mengatakan stok gula pada Januari 2023 mencapai 1,196 ton ditambah gula impor yang akan masuk sebanyak 500 ribu ton.

"Aman. Stok Januari 1,196 juta ton sementara kuartal keempat keluar izin impor tambahan 500 ribu ton. Konsumsi per bulan 260 ribu ton," kata Dwi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/2)

Dwi menambahkan pada Januari hingga Maret sudah ada penggilingan tebu di Sumatra sehingga akan menambah stok gula.

"Kemarin, (kuota) impor gula 500 ribu ton, yang dilaksanakan itu kira-kira 300 ribu ton, 200 ribu ton yang nggak melaksanakan, itu nanti kita penalti ya," kata Zulhas, Desember tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Badan Pangan Prediksi Harga Cabai******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi harga cabai-cabaian akan turut dalam waktu dekat. Hal itu seiring dengan mulainya musimpanenraya pada Maret mendatang.

"Kemungkinan akan mulai panen di Maret ini sehingga diharapkan harga bisa turun," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/2).

Astawa menjelaskan hampir semua provinsi melakukan gerakan tanam cabai pada Oktober dan Desember 2022. Namun, saat ini sedang musim hujan sehingga panen cabai belum merata dan membuat harganya naik.

Kelima faktor ini membuat harga gabah di tingkat petani naik. Faktor keenam adalah kurangnya ketersediaan padi karena belum memasuki musim panen raya. Hal itu yang membuat harga beras di konsumen meningkat.

"Januari dan Februari baru mulai panen, belum banyak sehingga penggilingan padi berlomba lomba cari padi," ujarnya.

Astawa memprediksi harga beras akan turun seiring puncak musim panen raya, di Maret dan April.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Kamis (23/2), harga rata-rata cabai merah keriting Rp45.650 per kilogram (kg). Padahal pada Kamis (16/2) lalu, rata-rata harganya masih Rp44.150 per kg.

Di DKI Jakarta, cabai merah keriting bahkan dihargai Rp60 ribu per kg, di Jawa Barat Rp52.450 per kg, di Banten Rp53.800 per kg, dan di Yogyakarta Rp46.250 per kg.

Harga aneka cabai lainnya juga naik. Cabai rawit merah naik Rp61.800 per kg. Padahal pada 16 Februari harga cabai rawit merah hanya Rp58.650 per kg. Kemudian naik jadi Rp61.250 pada 20 Februari.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 147 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023.

"Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, di Jakarta, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

Tepatkah Langkah Jokowi Bubarkan Merpati?******

Nasib PT Merpati Nusantara Airlines(Persero) setelah sekarat selama beberapa tahun belakangan ini akhirnya terang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines akhirnya membubarkan maskapai pelat merah tersebut.

Dalam PP yang ditandatangani Jokowi pada 20 Februari 2023 itu, pembubaran Merpati Airline tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby 2 Juni 2022 yang menyatakan perusahaan pailit.

Selanjutnya, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran perseroan Merpati Airlines dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Lalu, peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kemudian, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun penyelesaian pembubaran Merpati Airlines termasuk likuiditas dilaksanakan paling lambat lima tahun terhitung sejak perusahaan dinyatakan pailit.

Berdasarkan aturan tersebut, setelah dibubarkan, semua kekayaan sisa hasil likuidasi Merpati Airlines disetorkan ke kas negara.

Dalam kesempatan terpisah Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi memaparkan 1.225 karyawan eks maskapai Merpati Airlines akan mendapatkan hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Ia menyebut pembagian hasil penjualan aset tahap pertama ini akan diberikan kepada kreditur, termasuk eks karyawan.

"Pembagian ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban Merpati Airlines kepada para kreditur dengan mengedepankan asas keadilan bagi seluruh pihak, termasuk kepada eks karyawan," kata Yadi.

Selain itu, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai pembubaran ini sudah tepat. Maklum, penyakit keuangan Merpati Airline sudah kronis sejak 2008 lalu.

Kala itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun. Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Menurut Rizal, apabila Menteri BUMN Erick Thohir sudah mengambil langkah strategis dalam upaya penyehatan perusahaan tetapi tetap tak 'nendang', tentunya keputusan pailit menjadi tepat. Asalkan bisa mendorong kesehatan perusahaan plat merah yang lainnya di bidang perhubungan udara.

Meski begitu, kata Rizal, pembubaran ini ada konsekuensi berkaitan dengan sisa aset dan nasib pekerjanya. Hal ini tentu harus diselesaikan dan diberikan kompensasi yang tidak menjadi beban berikutnya pasca dibubarkan.

"Terutama bagi para pekerja yang dirumahkan. Pun demikian, sisa aset setelah dipenuhi kewajiban bagi pekerja dan perusahaan, harus segera dikembalikan ke negara," ucapnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan sebenarnya sekarang ini masih banyak BUMN yang kondisinya seperti Merpati. Ia mengatakan pemerintah juga harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah itu.

Kalau masih bisa diselamatkan, ia mengatakan pemerintah bisa mengobati BUMN itu berbagai treatment dan pengobatan. Terutama injeksi berkaitan dengan keuangan perusahaan.

"Setidaknya dapat memberikan 'darah segar' bagi perusahaan plat merah yang makin turun penerimaan usaha dan laba nya," imbuh Rizal.

Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak mampu, tentunya mesti cermat dan tepat dalam memilih perusahaan mana yang akan dipailitkan berikutnya.

Hal ini tentu dengan segala pertimbangan yang panjang, baik terkait dengan bisnis strategis, penyelamatan perusahaan negara, dan agen pembangunan sebagai lokomotif ekonomi nasional.

Sudah Miliki Garuda dan Maskapai Swasta

Pedang yang sombong mengguncang dunia

Kemenhub Bersuara soal Impor KRL Bekas: Harus Segera Dilaksanakan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal polemik impor gerbong KRL bekasdari Jepang. Pengajuan impor sudah diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kepada Kementerian Perdagangan, tetapi terganjal surat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan dalam pengadaan KRL ada kebutuhan pengadaan dengan menggunakan produk dalam negeri yang dibuat PT Industri Kereta Api (INKA). Tetapi perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI.

Pasalnya, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun Di sisi lain, ada urgensi pengadaan melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL. Beberapa gerbong akan pensiun pada tahun ini dan tahun depan.

"Perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani," ujarnya.

"Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," imbuh Adita.

Jika impor KRL bekas dari Jepang itu disetujui, Kemenhub meminta KCI memastikan kelayakan komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

"Kami berharap PT KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru," tuturnya.

Adita mengingatkan agar pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Ia juga mengimbau agar kereta bekas itu nantinya direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal. 

[Gambas:Video CNN]

Impor KRL memicu polemik belakangan ini. Rencana impor muncul terkait upaya PT KCI memenuhi kebutuhan KRL untuk menambal armada yang pensiun pada tahun ini dan 2024 mendatang. 

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tambalan dibutuhkan karena banyak armada KRL yang harus dipensiunkan. 

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah armada yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Kini katanya, proses izin impor masih dihambat oleh Kementerian Perindustrian. Namun tuduhan itu dibantah Kementerian Perindustrian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).