petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor 4d malam ini

erek 35 796Jutaan kata 755243Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor 4d malam ini》

KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu******

KPPS di Natuna dekor TPS seperti kerajaan melayu
KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat saat foto bersama. ANTARA/Muhamad Nurman
Natuna (ANTARA) - KPPS di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Ranai Darat seperti ruangan pertemuan kerajaan kerajaan melayu. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Natuna, Raja Devi, di Natuna, Rabu mengatakan setiap TPS yang unik akan diberikan penghargaan oleh pihaknya. "TPS unik dan mampu meningkatkan partisipasi pemilih akan kita berikan penghargaan," ucap dia. Sementara, Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus mengatakan di bagian depan ruangan TPS mereka menyediakan tepak sirih lengkap dengan isinya. Kata dia, sirih yang disediakan boleh dimakan oleh pemilih yang datang memilih. "Konsep ini merupakan ide bersama dari teman-teman KPPS," ucap dia.
Tepak siri. ANTARA/Muhamad Nurman
Kemudian untuk di dalam ruangan mereka menghiasinya dengan kain-kain khas, yang biasanya digunakan untuk mendekorasi pelaminan pengantin adat melayu.
Kain yang yang ditempelkan didinding ruangan didominasi oleh warna merah yang dikombinasikan dengan warna kuning, hijau dan ungu.Selain itu, pihaknya juga menyajikan cemilan berupa kue-kue khas melayu didalam talam yang ditutupi dengan tudung saji yang terbuat dari daun.

Para petugas KPPS laki-laki menggunakannya baju kurung melayu lengkap dengan tanjak dan kain songket.

Sedangkan petugas KPPS wanita menggunakan baju kurung lengkap dengan aksesoris seperti mahkota di bagian kepala. "Ini salah satu bentuk dukungan masyarakat melayu dalam menyukseskan Pemilu 2024," ujar dia.
Ketua KPPS 06 Kelurahan Ranai Darat Idrus saat menunjukkan kue yang disajikan untuk pemilih. ANTARA/Muhamad Nurman

Tujuannya lain mereka menghiasi TPS tersebut sambung dia, untuk melestarikan budaya warisan para leluhur mereka.

Ia mengaku niat utama mereka menghiasi TPS adalah untuk memeriahkan Pemilu 2024. "Sebenarnya di ruang tunggunya kami tidak mau pake kursi, maunya kami pemilih duduk di lantai seperti zaman dulu, tapi tidak jadi," imbuh dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Puan usai mencoblos: Alhamdulillah semoga rakyat juara******

Puan usai mencoblos: Alhamdulillah semoga rakyat juara
Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (tengah) usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap bahwa rakyat menjadi juaranya di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Alhamdulillah, semoga rakyat juara. Berikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih yang menjadi harapannya," kata Puan usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 053, Jalan Kebagusan IV Dalam, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu.

Puan kemudian mengajak seluruh pihak pada momen pemungutan suara untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan netral.

"Kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, semuanya harus netral," ujar putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu.

Puan mengingatkan bahwa Pemilu merupakan momentum bagi rakyat dalam menggunakan haknya untuk menentukan pilihan pemimpin Indonesia di masa mendatang.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Puan: Parlemen negara sahabat pantau pemilu sesuai kesepakatan AIPA
Baca juga: Puan: Kalau ada yang intimidasi, tabrak, lawan!
Baca juga: Puan tak masalah pendukung lain hadiri 'Hajatan Rakyat' Banyuwangi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun******

Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun
Arsip Foto - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memberikan keterangan di ASEEC Unair, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Ananto Pradana/am.
Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...
Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya. 

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia. 

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi. 

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bandarsloto

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
situs slot 7777
rtp untung99
cara mendapatkan uang gratis di shopee
erek erek bergambar 4d
togel vespa
lintasqq
mpo333bet
akulaku aplikasi
eat maxwin apk
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjol ilegal gak usah dibayar
Bab 2 menaikkan limit shopee pinjam
Bab 3 web judi terpercaya
Bab 4 hercules99
Bab 5 pinjaman online di instagram yang terpercaya
Bab 6 agen slot 77
Bab 7 cheat pola maxwin slot.apk
Bab 8 main slot tergacor
Bab 9 erek2 24
Bab 10 mom4d
Bab 11 rajacuan69
Bab 12 kokoslot
Bab 13 poipet 15 paito
Bab 14 judi slot gacor gampang menang
Bab 15 cara menghasilkan uang dari shopee
Bab 16 rrq slot188
Bab 17 situs slot gacor 138
Bab 18 arisan4d com
Bab 19 beli makan pakai kredivo
Bab 20 kupon oyo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2463bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Menantu paling kaya, Lu Feng

bocoran admin harmonibet
Ketua MUI imbau jaga suasana kondusif jelang pencoblosan pemilu
Arsip Foto - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh usai menyampaikan hasil fatwa MUI, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2).

"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia setiap warga negara diberi hak untuk memilih. Hak tersebut harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Baca juga: MUI Lebak haramkan politik uang dalam Pemilu 

Baca juga: MUI Lampung: Jaga persaudaraan meskipun beda pilihan dalam pemilu

Menurut Niam, proses memilih pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi mengemban amanah kepemimpinan guna mewujudkan kemaslahatan umum.

"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tablighatau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.

"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.

Ia mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.

"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.

Baca juga: MUI Depok imbau penyelenggara dan warga jaga pemilu jurdil dan sejuk

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

jayabet
Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim
Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

tukang sampah pesawat

paito 2022 sgp
Tenda TPS di Kelurahan Cempaka Baru ambruk akibat hujan
Suasana TPS ambruk di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat akibat hujan yang mengguyur di wilayah tersebut. ANTARA/HO-dokumentasi pribadi.
pelaksanaan pemungutan suara dipastikan akan terganggu
Jakarta (ANTARA) - Tenda sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) ambruk di wilayah Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat akibat hujan yang mengguyur di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, beberapa kotak suara juga mengalami kerusakan di wilayah Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat akibat terjangan hujan disertai angin sejak dini hari tadi.

“Beberapa tenda TPS ambruk akibat guyuran hujan di wilayah Kelurahan Cempaka Baru. Ini roboh akibat tidak kuatnya menahan terjangan hujan,” kata Ketua KPPS 69 Kelurahan Cempaka Baru, Leonard Panjaitan di Jakarta, Rabu.

Leonard mengatakan akibat ambruknya tenda TPS tersebut, pelaksanaan pemungutan suara dipastikan akan terganggu. Jika sesuai jadwal, maka warga dijadwalkan bisa mencoblos pada pukul 07.00 WIB.

“Pastinya ini jadi terganggu karena tenda tempat nyoblos ambruk. Kita juga masih menunggu instruksi apakah akan dipindahkan atau seperti apa kita masih menunggu instruksi,” jelas Leonard.

Di sisi lain, ketua RW 05 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Chyssa Firdauso mengatakan ada tiga kotak suara yang rusak akibat sempat terkena banjir.

“Kalau di kami ada tiga kotak suara agak sedikit rusak karena sempat kena lintasan air. Saat ini sudah kita evakuasi bersama jajaran Polsek Kemayoran ke tempat yang lebih tinggi,” kata Chyssa.
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu rekomendasi relokasi TPS terdampak banjir di Jakarta Utara
Baca juga: KPU Jakarta Utara distribusikan logistik Pemilu hingga tingkat TPS

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

mimpi bintang yang sempurna

prediksi togel nepal
PGI ajak masyarakat hormati hasil pemilu, saatnya kembali bangun RI
Ketua Umun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom (kanan). ANTARA/HO-PGI/am.
Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung
Jakarta (ANTARA) - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajak masyarakat menghormati setiap hasil pemilihan umum (pemilu) seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden.

"Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia pun mendorong agar masyarakat kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya.

"Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Baca juga: KPU minta bantuan PGI dalam mewujudkan pemilu damai berkualitas

Senada dengan Gomar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mengajak masyarakat untuk kembali merajut kebersamaan demi membangun Indonesia seusai pemilu.

"Hak suara telah kita tunaikan bersama. Saatnya kembali membangun kebersamaan untuk membangun Indonesia," katanya.

Niam mengatakan proses pemilu merupakan karunia dan nikmat yang harus disyukuri, karena menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi.

Selain itu ia menyebutkan pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang antara lain mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum.

"Ikhtiar telah dilakukan, selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bisa jadi selama kontestasi ada debat, adu program, adu gagasan, yang berdampak pada ketegangan dan perselisihan," katanya.

Baca juga: Muhammadiyah imbau pihak keberatan hasil pemilu ambil jalur konstitusi
Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar Loli yang Berubah

link slot bagus
Warga Demak terdampak banjir mengungsi ke Kudus 3.393 jiwa
Pengungsi di Terminal Induk Jati Kudus, Jawa Tengah, diajak senam bersama untuk membantu menormalkan aliran darah dan melatih urat saraf yang kaku dan stamina tubuh karena sebelumnya lebih banyak duduk-duduk di tenda pengungsian. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Kudus (ANTARA) - Warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang terdampak banjir dan mengungsi ke Kabupaten Kudus jumlahnya saat ini mencapai 3.393 jiwa.

"Data pengungsi tersebut merupakan hasil pemutakhiran per hari ini (Selasa, 13/2) pukul 09.00 WIB, termasuk yang mengungsi di rumah-rumah penduduk yang tersebar di sejumlah tempat di Kudus," kata Camat Jati, Kabupaten Kudus Fiza Akbar, di Kudus, Jateng, Selasa.

Ia mengungkapkan data pengungsi memang cenderung bertambah karena pada Minggu (11/2) pukul 20.00 WIB tercatat hanya 3.058 jiwa, kemudian keesokan harinya bertambah menjadi 3.305 jiwa. Sedangkan hari ini (Selasa, 13/2) bertambah lagi menjadi 3.393 jiwa.

Baca juga: Pemkab Kudus mencatat korban banjir Demak yang mengungsi 2.804 jiwa

"Dengan adanya pendataan tersebut, maka kebutuhan makan sehari-hari para pengungsi juga akan dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia," ujarnya.

Awalnya tempat pengungsian yang disediakan di Kecamatan Jati Kudus, di antaranya di atas Jembatan Tanggulangin, Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, DPRD Kudus, dan Kantor Koramil Jati.

Baca juga: Pemkab Demak pastikan pemenuhan kebutuhan pengungsi terdampak banjir

Namun, di Jembatan Tanggulangin saat ini tidak ada lagi pengungsi. Sedangkan yang masih terdapat pengungsi di Terminal Jati Kudus, Balai Desa Jati Wetan, Koramil Jati, RSUD Kudus, DPRD Kudus, Ponpes Assalwa, serta beberapa titik di rumah-rumah warga.

Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum para pengungsi di sejumlah tempat, dipenuhi oleh dapur umum yang tersedia di Terminal Induk Jati Kudus dan Jembatan Tanggulangin.

Dalam pengoperasian dapur umum tersebut, melibatkan anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari berbagai kabupaten/kota di Jateng, selain dari Kabupaten Kudus.

Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Bahkan, Pemkab Kudus bersama jajaran terjun langsung membantu korban banjir yang mengungsi di Kabupaten Kudus, termasuk dalam menyediakan makan sehari-hari hingga kebutuhan lain yang mereka butuhkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

situs slot 168 terbaru
Kepala HAM PBB kecam tindakan keji Israel di Jalur Gaza
Sejumlah warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur setelah serangan udara Israel di kota Rafah di Jalur Gaza selatan, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Xinhua/Khaled Omar/am.
Jenewa (ANTARA) - Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk mengecam tindakan Israel di Jalur Gaza sudah sampai pada taraf yang keterlaluan.

Dalam wawancara singkat dengan televisi Austria ORF pada Senin pagi waktu setempat, Turk juga mengatakan situasi di Jalur Gaza "amat mengerikan".

"Saya tidak bisa berkata-kata lagi," ucap Turk terkait kondisi masyarakat sipil Palestina di Gaza saat ini.

Apalagi, ucapnya, PBB kini justru menjadi pion dalam konflik yang terjadi.

Komisioner PBB tersebut turut mengkritisi negara-negara barat yang menangguhkan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, yang ia sebut amat tidak tergantikan bagi rakyat Palestina di Gaza.

Ia juga merasa "khawatir dan kecewa" terhadap keputusan Israel melanjutkan serangannya melawan Hamas ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

Sekitar 1,4 juta rakyat Palestina kini mengungsi dari serbuan Israel di kota yang berbatasan dengan Mesir tersebut tanpa makanan maupun bantuan kemanusiaan yang cukup, kata Turk.

Ia menyebut, saat ini sudah lebih dari 27 ribu rakyat Palestina, yang dua per tiga di antaranya adalah wanita dan anak-anak, terbunuh.

Sementara itu, lebih dari 60 ribu lainnya terluka akibat perang dengan Israel, kata Komisioner PBB itu.

Kehancuran besar rumah-rumah, ladang pertanian, dan blokade bantuan kemanusiaan yang terjadi di Gaza menunjukkan adanya hukuman kolektif kepada rakyat Palestina, ucapnya.

Padahal, kata Turk, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, terlebih dengan adanya bukti yang jelas bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Malaysia kutuk keras serangan besar-besaran Israel di Rafah
Baca juga: Inggris prihatin dengan rencana serangan darat Israel ke Rafah
Baca juga: UNRWA sebut serangan militer di Rafah adalah "sebuah resep bencana"

 

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024