pinjaman indodana

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

DPR Duga Beda Alokasi dan Realisasi Jadi Penyebab Pupuk Subsidi Langka******

Komisi IV DPR menyoroti perbedaan alokasi dan realisasi kontrakpupuk subsidi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia. Ia menduga kondisi itu menjadi penyebab kelangkaan pupuk subsidi.

"Kita semua tahu dari presiden sampai seluruh jajaran termasuk anggota DPR, DPRD Kotamadya, DPRD provinsi setiap turun ke bawah pasti ditanyakan masalah pupuk, kelangkaan pupuk," kata Sudin dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (30/8).

Sudin mengatakan Kementan mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 7,85 juta ton pada 2023. Namun, dalam kontrak Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Pupuk Indonesia, realisasinya hanya 6,68 juta ton.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menjelaskan realisasi kontrak subsidi pupuk subsidi memang hanya 6,68 juta ton dan alokasi 7,65 juta ton.

Menurutnya, masalah terletak pada anggaran Kementan untuk pupuk subsidi sebesar Rp25 triliun yang cukup hanya untuk 6,68 juta ton.

"Karena kondisi anggaran kita cuma Rp25 triliun mampunya segitu untuk harga pokok penjualan (HPP) pupuk subsidi," kata Ali.

Maka dari itu, Kementan meminta tambahan anggaran pupuk subsidi ke Kementerian Keuangan. Dengan begitu, alokasi 7,65 juta ton pupuk subsidi diharapkan bisa terpenuhi.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kesimpulan dari Kementerian Keuangan," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Terlahir kembali sebagai istri militer

Menakar Magnet Investasi di IKN Usai Aguan Cs Merapat******

Sejumlah konglomerat dalam negeri, seperti Sugianto Kusuma alias Aguan, mulai berminat berpartisipasi dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Badan Otorita IKN mengklaim sembilan dari 270 investor yang berminat investasi, akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara Agung Wicaksono menyebut Aguan melalui Agung Sedayu akan berinvestasi sekitar Rp20 triliun untuk sektor hiburan atau play di IKN.

Selain dari Agung Sedayu, Agung juga menyebut nama-nama developer domestik ternama di antaranya Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para hartawan itu rencananya akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di ibu kota baru. Selain nama-nama besar tadi, nama miliarder Sukanto Tanoto juga disebut bakal masuk di proyek IKN.

Namun, detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN belum diketahui. Hanya saja, investasi itu berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

Agung menjelaskan saat ini sedang dilakukan feasibility study atau studi kelayakan atas proyek tersebut.

Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) work tadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek) live. Nah kemudian yang (proyek) play itu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya.

Munculnya beberapa nama investor kakap Tanah Air ini bisa dibilang buah dari upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merangkul mereka untuk bergabung membangun IKN.

Tak hanya investor dalam negeri, Jokowi juga getol membujuk investor global untuk menanamkan modal di proyek kebanggannya itu.

Lihat Juga : OJK Awasi Ketat Pinjol Macet TaniFund hingga Investree

Tengoklah, pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek IKN pada Juni lalu.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu. Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Dari sejumlah upaya Jokowi tersebut, tentu masuknya para konglomerat Tanah Air bukan tanpa alasan.

Lihat Juga : Satgas BLBI Kembali Sita Aset Tanah Dua Obligor

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya konglomerat sebagai investor di IKN lebih ditujukan sebagai business guarantee.

"Ini untuk pancingan saja, bahwa pelaku usaha domestik terlibat di IKN. Sebagai signaling dalam rangka menarik investor asing yang lebih kakap," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

Apalagi, mengajak investor lokal memang lebih realistis. Sebab, investor asing pertimbangannya lebih banyak.

Bhima berpendapat investor asing ada yang khawatir soal risiko politik. Maklum, pasca pemilu bisa saja proyek IKN tidak berlanjut.

Ada juga investor asing yang melihat kondisi makro-ekonomi global kurang mendukung, suku bunga mahal, hingga risiko geopolitik tinggi. Dengan kata lain, ada kehati-hatian dalam masuk proyek infrastruktur.

Bhima mengatakan sebagian investor asing lainnya pun punya standar ketat dalam menanam modalnya. Misalnya, dari sisi lingkungan mereka akan bertanya soal deforestasi di lokasi IKN.

"Dampak sosialnya bagaimana jangan sampai proyeknya tidak lolos standar ESG (environment, social, governance). Kalau konglomerat lokal mungkin agak lebih longgar ya dengan standar-standar tadi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya

Bisakah investasi pengusaha dalam negeri menarik minat para investor asing?

Fenghuang

Harga Beras Diramal Turun Saat Bansos Mulai Disalurkan pada September******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memprediksi harga beras akan turun pada September mendatang seiring dengan dimulainya penyaluran bansos pangan. 

Meski demikian, dampak dari penyaluran bansos pangan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap harga beras tidak terlalu signifikan.

"Kalau misalnya (bansos) September, ya September seminggu itu sudah mulai kelihatan harga pasti akan turun, tapi enggak signifikan," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Sayangnya, saat ini penggilingan sulit mendapatkan gabah kering panen (GKP). Bahkan banyak penggilingan padi yang sudah tutup sehingga jumlahnya berkurang dari 180 ribu menjadi 169 ribu. Akibatnya, harga GKP pun melonjak. 

"Begitu harga GKP tinggi, maka harga beras naik," kata Arief.

Arief mengatakan harga GKP saat ini dibanderol Rp6.700 per kg. Sehingga, harga beras khususnya medium yang saat ini mencapai Rp12 ribu sulit untuk turun ke HET Rp10.900 per kg. 

"Yang agak sulit dilakukan hari ini harga beras medium karena GKP sudah Rp6.700. Jadi untuk harga beras medium Rp10.900 agak susah. Beras medium sekarang angkanya di Rp12 ribuan. Solusinya? Tingkatkan produksi," kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah mengatur harga beras berdasarkan zonasi sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bapanas Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras.

Untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp10.900 per kg sedangkan beras premium Rp13.900 per kg.

Sementara untuk zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp11.500 per kg dan beras premium Rp14.400 per kg.

Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp11.800 per kg, dan untuk beras premium sebesar Rp14.800 per kg. 

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Hilirisasi 9 Komoditas Akan Libatkan Pengusaha Cilik******

Menteri Koperasidan UKM Teten Masduki menyebut pihaknya sudah membuat 9 daftar komoditas dalam program hilirisasi yang melibatkan pengusaha cilik, yakni usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi.

"Hilirisasi sumber daya alam (SDA) berbasis UMKM, sebagaimana arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) disampaikan dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023 bahwa hilirisasi atau industrialisasi menjadi langkah penting Indonesia menjadi negara maju di 2045," kata Teten dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).

"Untuk menjadi negara maju, kita perlu menaikkan pendapatan per kapita. Hari ini US.500, menjadi minimum US ribu lebih. Hari ini 97 persen lapangan kerja itu di sektor mikro dan informal, jadi tugas besar kita bagaimana menghadirkan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, program hilirisasi yang melibatkan UMKM dan koperasi harus dikaitkan dalam konteks ini," imbuhnya.

Ia mengatakan untuk nikel hilirisasi dengan melibatkan pengusaha cilik bisa dilakukan dalam proses pengolahan tambang itu menjadi perkakas rumah tangga hingga alat kesehatan. Sedangkan rotan bisa dibuat produk furniture oleh UMKM..

Kemudian, kelapa sawit diproyeksikan menjadi minyak makan merah selaku produk hilirnya. Sedangkan hilirisasi ikan bersama UMKM dan koperasi diharapkan menghasilkan susu ikan, tepung protein, biskuit, makanan hewan, kolagen, hingga minuman asam amino.

Teten lantas meminta dukungan Komisi VI DPR RI untuk merealisasikan hilirisasi yang melibatkan pengusaha kecil tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi meminta kepadanya untuk memperbanyak program hilirisasi dalam rumah produksi bersama hingga menyentuh skala besar.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

Beras Impor Bulog Capai 1,6 Juta Ton Per Agustus******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan realisasi impor berasyang ditugaskan kepada Perum Bulog sudah mencapai 1,6 juta ton, dari target 2 juta ton, per Agustus 2023.

Sedangkan sisanya, sebanyak 400 ribu ton masih dalam proses pencarian. 

"Dari luar (impor) realisasinya sekitar 1,6 juta ton. Masih 400 ribu ton yang harus dicari lagi," kata Arief di Gedung DPR, Rabu (30/8).

Arief mengatakan ke depan, kuota impor pada tahun ini tidak akan bertambah dari 2 juta ton. 

"Makanya yang sekarang yang harus kita dorong produksi dalam negeri," katanya. 

Lihat Juga : Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023

Sebelumnya Arief menjelaskan alasan penugasan kepada Perum Bulog untuk mengimpor beras 2 juta ton pada tahun ini. Menurutnya, hasil panen raya tidak memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Pada saat stok (beras Bulog) 220 ribu ton, kita semua merasa perlu untuk top upstok Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita undang 25 penggiling padi besar, kita minta tolong supaya top upstok Bulog. Hasilnya hanya 60 ribu ton. Jadi usaha itu sudah kita lakukan semua," kata Arief di Kantor Bapanas, Senin (27/3).

Arief mengatakan alasan impor beras lainnya adalah untuk menjaga ketersediaan beras apabila terjadi El Nino yang bisa mengganggu panen.

[Gambas:Video CNN]