4keyd

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

call centre kredivo

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

sensadelapan38

Jepang cabut peringatan tsunami******

Tokyo (ANTARA) - Badan Meteorologi Jepang pada Rabu mencabut peringatan tsunami yang dikeluarkan untuk pulau-pulau di wilayah selatan menyusul serangkaian gempa dahsyat mengguncang pantai timur Taiwan.

Di situs Badan Meteorologi, pulau-pulau di Prefektur Okinawa, Jepang diwarnai biru di peta wilayah, yang artinya wilayah tersebut mungkin mengalami perubahan ketinggian perairan pantai.

Pada Rabu pagi serangkaian gempa dahsyat tercatat di lepas pantai Taiwan.

Juru bicara Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa terkuat bermagnitudo 7,7 dan kemudian disusul magnitudo 6,6 dan magnitudo 6,3, menurut data otoritas.

Warganet di X mengunggah video yang memperlihatkan sejumlah bangunan di Taiwan miring dan sebagian hancur.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada awak media bahwa sejauh ini belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa di Jepang.

Dia menambahkan bahwa pemerintah masih mengumpulkan informasi terkait gempa.

Guncangan gempa turut dirasakan di Prefektur Okinawa di Jepang selatan.

Pascagempa terjadi, peringatan tsunami dikeluarkan untuk Pulau Okinawa, Miyako dan Yaeyama.

Otoritas mengatakan gelombang tsunami bisa mencapai ketinggian tiga meter.

Media Jepang memberitakan bahwa gelombang tsunami setinggi 0,3 meter mencapai Pulau Yonaguni dan gelombang kecil juga mencapai pelabuhan Ishigaki.

Pemerintah Jepang mendirikan kantor pusat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi pascagempa dahsyat di dekat Taiwan dan peringatan tsunami di pulau-pulau Jepang selatan.

Sumber: Sputnik

Baca juga: BMKG: Gempa Taiwan Mw7,4  tak berdampak tsunami di Indonesia
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Ji Youjiang Yuchu

pusat slot 888

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak yang aneh

yang lagi gacor slot hari ini

IHSG Melemah ke 7.310 Usai 364 Saham Ambruk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.310 pada Rabu (27/3). Indeks saham melemah 55,57 poin atau minus 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,48 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,76 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 364 terkoreksi, dan 214 lainnya stagnan.Terpantau sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 2,47 persen.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,14 persen, indeks CAC 40 di Prancis stagnan, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,08 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah.

Indeks S&P 500 turun 0,28 persen, indeks NYSE melemah 0,10 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

sistem kredit di kredivo

Daftar Moda Transportasi Favorit Pemudik Hasil Survei Kemenhub******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan kereta api menjadi moda transportasi yang paling diminati masyarakat untuk menemani perjalanan menuju kampung halaman saat Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah 2024.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan data ini berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi dengan stakeholder terkait.

Lihat Juga : Tiket Kereta Tambahan Lebaran Masih Tersedia 450 Ribu Kursi

[Gambas:Video CNN]

Moda transportasi pilihan terbanyak kedua adalah bus dengan 19,4 persen atau 37,51 juta orang. Lalu, ada mobil pribadi sebesar 18,3 persen atau 35,42 juta orang.

Kemudian, pilihan selanjutnya adalah sepeda motor sebesar 16,07 persen atau 31,12 juta orang.

Pilihan Redaksi Tiket Kereta Tambahan Lebaran Masih Tersedia  Kemenhub Prediksi Pemudik Lebaran 2024 193,6 Juta Orang

Minat masyarakat tersebut dipengaruhi beberapa faktor, seperti tidak adanya covid-19, ekonomi keluarga, cuti bersama,liburan anak sekolah, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi, serta kondisi cuaca," jelas Budi.

Kemenhub turut memperkirakan lonjakan pemudik hingga 71,7 persen pada tahun ini. Sehingga, pemudik diperkirakan menjadi sebanyak 193,6 juta orang pada 2024, dari 123,8 juta orang pada 2023.

Adapun perkiraan puncak hari mudik berdasarkan pilihan masyarakat adalah H-2 atau Senin, 8 April 2024 (mulai cuti bersama) dengan potensi pergerakan 26,6 juta orang (13,7 persen.

Sementara itu, perkiraan puncak arus balik adalah H+3 yakni Minggu, 14 April 2024 dengan potensi pergerakan 41 juta orang (21,2 persen).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/chri)

Wanita muda terkemuka

yang gacor malam ini

Basuki soal Didoakan DPR Jadi Menteri Prabowo: Jabatan Jangan Diitu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersuara soal kemungkinan lanjut menjadi menteri.

Jawaban itu dilontarkan usai dirinya ramai-ramai didoakan DPR RI agar kembali menjadi menteri PUPR di kabinet selanjutnya.

"Jabatan itu jangan diitu (dibahas), enggak ada, enggak ada," kata Basuki merespons doa wakil rakyat usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Basuki memilih irit bicara soal potensi menjadi menteri setelah lengser dari kabinet Presiden Joko Widodo. Padahal, dirinya mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan 'Pak Bas' sudah paham seluk-beluk Kementerian PUPR.

"Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan jadi menteri (PUPR) kalau Gerindra mau melamarnya," ucapnya dalam Raker dengan Kementerian PUPR di Jakarta Pusat, Senin (1/4).

"Senang hati kita di sini (Komisi V DPR RI) dengan Pak Bas, karena Pak Bas sudah paham," tegas Lasarus.

Doa baik juga dipanjatkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat Irwan. Ia mengapresiasi kinerja Basuki selama 10 tahun di Kementerian PUPR, di bawah komando Presiden Jokowi.

Irwan bahkan menilai performa Basuki makin top di periode kedua ini. Ia turut menyinggung soal keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang selama ini digarap PUPR di bawah komando Basuki.

"Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dan masuk Kabinet Indonesia Maju (Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto) berikutnya," harap Irwan.

Bahkan, Politikus Partai Gerindra Mulyadi sampai punya harapan khusus di IKN yang diharapkan dirampungkan Basuki. Menurutnya, apa yang dilakukan 'Pak Bas' selama ini tidak sembarangan.

Mulyadi meminta adanya evaluasi terhadap apa yang sudah dibangun. Ia menyinggung aspek-aspek yang kudu dipelototi ke depan, mulai dari proyeksi perencanaan hingga hasil pembangunan.

"Concern IKN betul-betul tepat waktu dan tepat sasaran. Aset yang kita banggakan dan kita jadikan logistik terbaik," kata Mulyadi.

"Kita berharap di IKN harusnya ada Basuki University, infrastruktur university itu cocok pak untuk menciptakan tenaga bidang konstruksi di sana. Saya kira itu usulan di IKN," tandasnya.

Pemenang Pilpres 2024 versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon nomor urut 2 itu mengantongi 96.214.691 suara atau unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi.

Kendati, kemenangan Prabowo-Gibran masih mendapatkan perlawanan dari paslon nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta paslon tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemenangan paslon nomor urut 2 itu masih dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)