slot cepat jp

ox4d slot 304Jutaan kata 718483Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot cepat jp》

Sentimen Prabowo******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) terus menguat pada penutupan perdagangan sesi I ke level 6.859, Rabu (25/10) siang.

Pergerakan IHSG positif sejak pengumuman pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Mengutip RTI Infokom, indeks saham menguat 53 poin atau 0,78 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pada penutupan sesi I ini, sebanyak 309 saham menguat, 213 terkoreksi dan 209 saham lainnya stagnan.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan penguatan IHSG ini tak sepenuhnya terjadi karena pendaftaran bacapres dan bacawapres ke KPU.

"Kami melihat korelasi pergerakan IHSG dengan pendaftaran capres cawapres tidak begitu besar, dalam artian sentimen tersebut tidak mempengaruhi ke pergerakan IHSG secara signifikan," jelas Herditya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

Ia melihat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG belakangan ini. Salah satunya, menjelang tahun politik, secara historis pergerakan IHSG cenderung bergerak menguat.

"Saat ini, sentimen global masih cukup besar mempengaruhi pergerakan IHSG," lanjut dia.

Adapun sentimen global yang tengah terjadi termasuk perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah, investor yang masih mencermati perkembangan ekonomi AS dan kebijakan The Fed dalam suku bunganya, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini masih cenderung melemah.

Senada, pengamat pasar modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi menuturkan penguatan IHSG tak begitu signifikan karena pendaftaran Prabowo-Gibran ke KPU.

Ia berpendapat hal ini masih minim untuk menopang IHSG di tengah kondisi suku bunga tinggi untuk waktu lama dan potensi perlambatan ekonomi global di tengah inflasi tinggi yang masih membebani pasar.

"Kalau dilihat dari sisi politis memang ini menjadikan kepastian bahwa Gibran sebagai cawapres diharapkan akan bisa menjadi suksesor dari Jokowi. Saya melihat respon politis ini disambut positif pasar, karena kalau kita lihat IHSG selama kepemimpinan Jokowi tumbuh konsisten rerata 5,23 persen sejak 2014 sampai saat ini," jelas Oktavianus, Rabu (25/10).

Prabowo dan Gibran resmi mendaftar ke KPU sebagai capres dan cawapres pagi ini. Sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran capres dan cawapres diserahkan secara simbolis oleh Airlangga kepada Ketua KPU Hasyim Asyari.

[Gambas:Video CNN]

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Sri Mulyani Ingatkan Konten Kreator: Jangan Musuhi Pajak******

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada konten kreator agar jangan memusuhi pajak, terutama kepada mereka yang sudah terkenal dan mendapat pemasukan dari profesinya tersebut.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menekankan pajak adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia (WNI). Ia mengingatkan bahwa penerimaan pajak nantinya juga akan kembali ke masyarakat, termasuk dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

"Jadi kalau Anda sudah jadithe famous content creator, lihat dan rapikan dari sisi kewajiban perpajakan Anda," pesan Ani.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Ani lantas berharap para konten kreator dalam platform digital bisa tetap menjaga sikap baik. Harapannya, Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, serta bermartabat.

Di lain sisi, ia menyinggung soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ada yang dipakai untuk sambungan listrik hingga fasilitas publik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara.

"Semua untuk bisa menghubungkan masyarakat Indonesia dengan digital teknologi dan konektivitas secara digital," tandasnya.

Lihat Juga : Jokowi Pamer Lampung-Palembang Hanya 3,5 Jam Berkat Tol Trans Sumatera

Label：rtp koin33、bos303、hokiqq

Terkait：kacaslot03、situs baru langsung jp、cara kredit hp online tanpa dp、69 di erek erek、duniabet303、situs slot hari ini gacor、link slotgacor、delima88、daftar pinjaman resmi ojk 2022、cicilan tanpa kartu kredit lazada

bab terbaru：pinjaman di adakami（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01