togelsdy

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Kosong dan kacau

AirNav Prediksi Traffic Penerbangan Baru Kembali Normal pada 2025******

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan atauAirNav Indonesia memperkirakan lalu lintas (traffic) penerbanganbaru akan normal pada 2025 setelah babak belur dihantam pandemi covid-19.

AirNav mencatat usai pandemi covid-19 pergerakan lalu lintas penerbangan di ruang udara Indonesia untuk domestik sudah mencapai 85 persen dan untuk internasional di atas 100 persen.

"Untuk internasional sudah cukup bagus dan over flaying-nya sudah bagus. Kalau internasional kita sudah sangat baik dan di atas 100 persen. Domestik yang masih 85 persen dibandingkan sebelum pandemi covid-19," kata Direktur Utama Airnav Indonesia Polana B Pramesti usai menghadiri Internasional Canso Asia Pacific Conference, di Kuta, Bali, Rabu (12/7).

"Ada 5.095 (trafficpenerbangan). Catatan dua hari yang lalu itu total pergerakan di seluruh wilayah Indonesia ada 5.095," ujarnya.

Ia memberikan indikator sebelum pandemi covid-19 pergerakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Cangkareng, Tangerang, itu mencapai 1.200. Saat ini, trafficnya sudah mencapai di angka 1.050 hingga 1.100.

"Itu sudah menyentuh angka 1.000 (trafficpenerbangan). Artinya apa, kita sudah mendekati kondisi normal, kita sudah 85 persen," ujarnya.

Ia juga menyatakan untuk bandara tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta, Cangkareng, Tangerang, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Selain itu, trafficpenerbangan itu biasa meningkat bila ada libur panjang, seperti lebaran, tahun baru dan liburan anak sekolah.

"Bandara tersibuk Soekarno Hatta dengan tujuan Bali. Itu paling yang sangat sibuk, antara dua bandara itu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Seorang pencuri ulung

Erick Thohir Laporkan Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung Akhir Bulan******

Menteri BUMN Erick Thohir akan melaporkan dana pensiun(dapen) BUMNyang bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada akhir Juli 2023. Saat ini, ia sedang menunggu data dari Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.

"Dapen sama ya, sesuai dengan rencana yang kita akan laporkan ke kejaksaan di akhir bulan untuk dana pensiun. Pak Jaksa Agung, saya sudah laporkan, Pak Jampidsus sudah mengontak, tapi tunggu data-datanya dari Pak Tiko," kata Erick di Kementerian BUMN, dikutip dari detik.com, Senin (17/7).

Dengan langkah tersebut, Erick berharap dapen BUMN bisa bersih dan punya standar yang sama, seperti yang telah dilakukan pada Jiwasraya dan Asabri.

"Bukan semuanya korupsi, ada juga yang salah tapi bukan korupsi. Mungkin dari satu, sebagian kecil, ada yang korupsi, di situ kita akan dorong, kalau memang korupsi," katanya.

Tahun lalu, Erick mengungkap dugaan korupsi dana pensiun BUMN. Ia menyebut salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset.

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem', yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan marah kepada Bank Dunia karena menurunkan rangking logistik Indonesia hingga 17 tingkat.

Luhut bahkan berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis. Sebab, ia menilai laporan Logistics Performance Index (LPI) tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

"Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia), tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 jadi 63," katanya di Gedung KPK, Selasa (18/7).

Lihat Juga : Luhut Marah ke Bank Dunia Soal Peringkat Logistik RI Turun Drastis

Survei LPI sendiri dilakukan Bank Dunia terhadap 139 negara. Setidaknya, ada enam indikator yang diukur, yakni kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timelines, dan tracking & tracing.

Untuk Kepabeanan, skor Indonesia sebetulnya naik dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023). Untuk infrastruktur skornya tetap sama yakni 2,9.

Sedangkan untuk skor pengiriman internasional mengalami penurunan dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023). Begitu juga dengan kompetensi dan kualitas logistik di Indonesia skornya turun dari 3,10 (2018) menjadi 2,9 (2023).

Untuk skor indikator tracking & tracing dan timelines juga turun. Tracking & tracing dari skor 3,3 (2018) menjadi 3 (2023) dan timelinesdari 3,67 (2018) menjadi 3,3 (2023).

Diketahui, negara dengan peringkat LPI tertinggi adalah Singapura di posisi pertama, kemudian diikuti oleh Finlandia di peringkat kedua, lalu Denmark peringkat ketiga, Jerman peringkat keempat, dan Belanda berada di rangking lima.

Sementara, negara tetangga Indonesia lainnya seperti Australia ada di peringkat 19, Malaysia di posisi 31, Thailand peringkat 37 dan India peringkat 38.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Bahlil Tegur Keras IMF: Jangan Urus Rumah Tangga Orang Lain******

Menteri Investasi/Kepala Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk tidak ikut campur dalam kebijakan Indonesia terkait hilirisasi.

Bahlil menegaskan hanya Pemerintah Indonesia dan rakyatnya yang tau ke mana negara ini diarahkan, bukan IMF. Bahlil bahkan meminta IMF untuk mengurusi negara-negara yang sakit.

"Kalau pikiran mereka baik, cocok untuk negara Indonesia, kita pakai. Tapi kalau pikiran mereka nggak cocok untuk Indonesia ya sorry. Jangan urus rumah tangga orang. Jadi tolong sampaikan kepada mereka urus saja negara-negara yang kondisi ekonominya lagi sakit," tegas Bahlil, dikutip dari detik finance, Kamis (13/7).

Ia juga menyinggung langkah Eropa yang menggugat program hilirisasi Indonesia ke WTO. Namun hiliriasi tetap berjalan dan Indonesia terus melakukan perlawanan.

"Kita membangun hilirisasi kita dihadang oleh WTO. Tapi kita jalan terus. Karena kita ini tujuan negara ini kita yang tahu, bukan mereka. Kalau mereka mengarahkan kita, dia ada something. Emang kita merdeka ini hasil pemberian?" tanya Bahlil.

"Silakan saja kalau mereka (IMF) lawan, negara kita sudah merdeka kok. Saya mengatakan kepada mereka, jangan campur aduk dan jangan campur-campur urusan negara kami," tegasnya.

Lihat Juga : Perusahaan Telat Bayar Iuran BPJS Kesehatan Terancam Bui-Denda Rp1 M

Mantan ketua umum HIPMI ini juga buka-bukan jika dirinya tidak setuju dengan sejumlah rekomendasi IMF.  Lembaga tersebut dinilai merusak investasi dalam negeri, termasuk menyebabkan deindustrialisasi saat krisis ekonomi tahun 1998. Padahal kontribusi di sektor industri saat itu cukup tinggi.

"Justru jantung pertahanan ekonomi kita sekarang itu investasi. Makanya itu saya agak tidak setuju dengan IMF itu. Ngomongnya itu merusak investasi kita, deindustrialisasi itu adalah rekomendasi IMF saat krisis ekonomi (tahun) 1998," terangnya.

Adapun rekomendasi IMF saat itu adalah meminta tidak melakukan ekspansi di sektor industri. Hal ini mengakibatkan sejumlah industri strategis tutup, salah satunya adalah PT Dirgantara Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Choo Chong Ngen Berharta Rp41,8 T Berkat Bisnis Hotel di Singapura******

Hotel 81 menjadi salah satu hotel andalan para wisatawan yang berkunjung ke Singapura. Pasalnya, hotel tersebut cukup terjangkau dan mudah ditemukan karena tersebar di penjuru Negeri Singa tersebut.

Dibalik populernya jaringan Hotel 81, ada sosok Choo Chong Ngen, salah satucrazy richSingapura yang mendirikan hotel tersebut.

Mengutip Forbes, Choo menjadi orang terkaya ke-19 di Singapura pada 2022 dan taipan ke-1.067 di dunia pada 2023. Hartanya telah mencapai US,8 miliar atau setara dengan Rp41,8 triliun (asumsi Rp14.933 per dolar AS).

Masa kecil Choo sangatlah pas-pasan. Untuk bisa memiliki uang saku, Choo yang kala itu berusia 10 tahun harus menjual es krim.

Pada usia 14 tahun, dia keluar dari sekolah dan menjadi penjual ikan.untuk membantu keluarganya mencukupi kebutuhan hidup.

Selang tiga tahun kemudian, saat ia berusia 17 tahun, Choo kembali beralih dari pedagang ikan menjadi pedagang tekstil. Saat itu, ia sudah membuka lapak tekstil sendiri di pasar.

Dari hasil berjualan kain/tekstil tersebut dan pinjaman dari bank, Choo berhasil membeli properti pertamanya, yaitu sebuah unit toko dengan hak milik bersama di Katong Shopping Centre.

Lihat Juga : TAIPANJack Ma, Mantan Tour Guide yang Jadi Konglomerat Berharta Rp344 T

Dari satu unit toko itu, usaha tekstilnya kemudian berkembang. Ia pun memberi beberapa unit toko untuk usahanya. Tak lama kemudian, dia mulai mengembangkan gedung apartemen. Usahanya terus tumbuh. Pada akhirnya Choo memutuskan fokus pada investasi properti.

Pada 1993, berbekal pengalaman menginap di hotel untuk karyawan di Jepang, Choo meluncurkan Hotel 81 pertamanya.

Berbeda dari hotel lainnya, Choo menyewakan kamar hotel tersebut mulai dari US untuk dua jam hingga US per malam.

Sejak itu, bisnis hotel milik Choo berkembang menjadi jaringan hotel berbiaya rendah terbesar di Singapura, dan Hotel 81 kini menjadi salah satu dari enam merek hotel dalam portofolionya, yang lainnya adalah Value Hotel, Venue Hotel, V Hotel, Hotel Boss, dan Hotel Mi.

Lihat Juga : TAIPANMa Huateng, Sang Raja Gim Berharta Rp552 T dari China

Jumlah keseluruhan hotel-hotel tersebut mencapai 38 di Singapura, dengan lebih dari 6.500 kamar, yang merupakan sekitar 10 persen dari total persediaan hotel di negara ini.

Pada akhir 2015, Choo membuka Hotel Boss, sebuah hotel berlantai 19 dengan 1.500 kamar yang terletak di antara Arab Street dan Little India, tidak jauh dari pusat kota Singapura. Harga yang ditawarkan US per malam.

Sejak 2017, bisnisnya telah berkembang ke Thailand, Malaysia, dan Australia dengan tujuh hotel yang dikelola oleh Travelodge dan Holiday Inn. Pada 2018, dia mengganti nama grupnya menjadi Worldwide Hotels.

Choo pertama kali muncul dalam daftar Orang Terkaya di Singapura versi Forbes pada 2012.

[Gambas:Video CNN]