link untuk main slot

Perjalanan Orang Asing

Lebaran Tampil Kece, Makeup sampai Tas Diskon Gede di Transmart******

Tampil cantik tentu menjadi idaman bagi semua perempuan, termasuk ketika momen kumpul keluarga di Hari Raya Idul Fitri.

Nah, biar semakin cantik dan kece coba variasi makeupbaru dengan produk-produk yang ada di Transmart.

Lihat Juga : Gesit Emak-emak Borong Daging Saat Full Day Sale Transmart Dibuka

Promo diskon 20 persen ini juga berlaku untuk pembelian produk Emina dan Purbasari. Sementara produk La Tulipe dan LT Pro diskon 15 persen untuk semua item.

Selain itu, ada juga promo beli 2 diskon 25 persen untuk produk Wardah. Tak ketinggalan, diskon 30 persen untuk produk Amaranthine.

Nah, biar semakin cantik, coba juga tas-tas baru yang lagi diskon juga di Transmart. Salah satunya berbagai tas dari Les Femmes yang diskon 50 persen.

Lihat Juga : Transmart Hadirkan Promo Pesona Gaya Diskon Lebaran sampai 50 Persen

Wah, gede banget kan diskonnya? Buruan langsung serbu aja Pesona Gaya Diskon Lebaran Transmart di cabang terdekat sebelum kehabisan!

Impian Hiburan Tiongkok

Erick soal Letusan Senpi Dirut BUMN: Masa Ketemu Rakyat Bawa Pistol?******

Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara soal kabar dirut BUMN membawa pistol di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia akan mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika dirut BUMN yang diduga berinisial HW itu membawa senjata api.

"Pasti dong (ada sanksi tegas), kalau sudah ada hitam di atas putihnya. Menterinya aja gak bawa pistol, masa mau ketemu rakyat bawa pistol? Ketemu rakyat harus melayani. Kalau pistol air boleh kali buat lucu-lucuan, biar segar," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/4).

Ia juga mengaku heran lantaran dirinya pun tidak pernah mengantongi senjata api.

"Mestinya (dirut BUMN) enggak boleh (bawa pistol). Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," ujarnya.

Pistol milik seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial HW sebelumnya meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Senin (17/4).

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar (ada peristiwa itu)," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo Resmi Jadi Komisaris Semen Indonesia******

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo diangkat menjadi komisaris PT Semen Indonesia (Persero) TBK berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023.

RUPST 2023 mengubah jajaran direksi dan komisaris. Rapat tersebut memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Astera Primanto Bhakti sebagai Komisaris, Aas Asikin Idat sebagai Komisaris Independen.

Kemudian, Aulia Mulki Oemar sebagai Direktur Bisnis dan Pemasaran, dan Adi Munandir sebagai Direktur Supply Chain.

Direktur Utama PT Semen Indonesia Donny Arsal menyatakan perusahaan bakal meningkatkan inovasi produk serta layanan demi peningkatakan kinerja pada 2032.

Selain itu, penguatan jaringan distribusi dan optimalisasi fasilitas produksi serta peningkatan aktivitas operasional juga akan dimaksimalkan.

"SIG berkomitmen untuk terus menjaga kepemimpinan pasar dan mempertahankan kinerja yang positif demi terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan bernilai tambah bagi para pemegang saham," kata Donny Arsal dalam keterangannya, Senin (17/4).

Berikut jajaran direksi dan komisaris yang baru.

Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama Rudiantara
2. Komisaris Arief Prasetyo Adi
3. Komisaris Lydia Silvanna Djaman
4. Komisaris Sony Subrata
5. Komisaris Yustinus Prastowo
6. Komisaris Independen Saor Siagian
7. Komisaris Independen Nasaruddin Umar

Direksi Perseroan

1. Direktur Utama Donny Arsal
2. Direktur Bisnis dan Pemasaran Subhan
3. Direktur SDM dan Umum Agung Wiharto
4. Direktur Operasi Reni Wulandari
5. Direktur Supply Chain Yosviandri
6. Direktur Keuangan dan Manajemen Portofolio Andriano Hosny Panangian

RUPST 2023 juga menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 untuk ditetapkan sebagai dividen dan cadangan keuangan. Nominalnya sebesar Rp2,36 triliun. 

Jika dirinci, 70 persen atau Rp1,65 triliun ditetapkan sebagai dividen tunai. Lalu 30 persen atau Rp709,45 miliar sebagai cadangan lainnya.

baca berita selengkapnyadi sini.

Dunia suci pergi

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh seluruh dunia

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

Indonesia Jalin Kerja Sama Investasi US,9 M di Hannover Messe 2023******

Ajang Hannover Messe 2023 terbukti membawa dampak positif terhadap tingkat investasi di Indonesia. Kementerian Perindustrian menyebut, ada 27 kesepakatan kerja sama yang akan ditandatangani pemerintah dengan nilai komitmen hingga lebih dari US,9 milar.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, perjanjian kerja sama merupakan salah satu tujuan keterlibatan Indonesia sebagai Partner CountryHannover Messe 2023, yaitu mewujudkan kerja sama industri dan penanaman modal asing.

Salah satu perjanjian adalah antara pemerintah Indonesia dengan Jerman atau Government to Government(G to G). Kemudian, ada empat kesepakatan secara Government to Business(G to B) atau pemerintah dengan pelaku bisnis, dan 22 kesepakatan secara Business to Business(B to B) atau kerja sama antar perusahaan.

Selanjutnya, pada lingkup kerja sama secara G to B, perjanjian kerja sama antara lain meliputi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan dan transformasi industri 4.0, pengelolaan limbah menjadi energi, pengelolaan limbah menggunakan sirkular ekonomi, serta kolaborasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada area kerja sama secara B to B, perjanjian kerja sama yang dilakukan terkait pengelolaan teknologi energi yang berkesinambungan, investasi tentang penggunaan energi solar, hingga pengembangan semikonduktor, peralatan medis dan keamanan industri manufaktur.

Selain itu, ada pula kerja sama terkait pengelolaan limbah menjadi energi, pengadaan pusat pabrik kimia dan molding, pendirian pusat pembelajaran, serta kerja sama pada ekosistem pengisian ulang kendaraan listrik (electric vehicle-EV) dan informasi digital industri 4.0.

"Selain itu, pengembangan Internet of Things(IoT), mesin Computerized Numerical Control(CNC) millingdan sistem pembelajaran tentang ventilator medis, solusi digital untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan servis secara digital, serta kerja sama pembuatan radar. Para pihaknya terdiri dari berbagai macam perusahaan swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," papar Agus.

Menurut Agus, Hannover Messe 2023 sebagai ajang kelas dunia kerap menjadi peluang untuk memperkenalkan kekuatan teknologi industri nasional, serta mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memiliki nilai sebagai negara yang memiliki potensi kekuatan pasar dunia, namun juga arti dan peranan penting dalam kontribusi pengembangan teknologi industri beserta pendukungnya.

Pada gelaran Hannover Messe kali ini, Indonesia mencanangkan empat agenda utama. Pertama, memperkenalkan visi Indonesia pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Berikutnya, mempromosikan kerja sama industri.

Ketiga, mempromosikan investasi dan ekspor. Terakhir, peningkatan hubungan kerjasama bilateral dengan Jerman dan memasuki jejaring rantai suplai global.

Dalam kesempatan yang sama, Agus pun menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Agus yakin, upaya tersebut dapat mengakselerasi daya saing industri lebih tinggi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penandatanganan kerja sama industri ini dapat membawa banyak perubahan dalam peningkatan industri di berbagai bidang, dan juga membuka akses pasar industri yang lebih luas," ujarnya.