opajudi

link maxwin 656Jutaan kata 86799Orang-orang telah membaca serialisasi

《opajudi》

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM******

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.465,14 ton beras dari program bantuan pangan tahap pertama 2024 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu. “Bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah telah disalurkan kepada setiap KPM,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah saat dikonfirmasi di Kuningan, Minggu. Ia menjelaskan distribusi bantuan pangan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, dalam memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi.

Baca juga: Pemkab Kuningan pastikan bantuan pangan disalurkan merata ke KPM Menurut dia, dalam program bantuan pangan tersebut setiap KPM mendapatkan beras seberat 10 kilogram serta diharapkan upaya ini bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kami juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan ini, karena program ini untuk strategi atau upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Wahyu menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak terdaftar sebagai KPM tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sebab, kata dia, Diskatan bersama Bulog Cirebon selalu mengadakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan rutin pada setiap pekan dengan menyediakan beras sekitar 10 ton atau lebih.

Baca juga: Pj Bupati Garut pastikan stok bantuan pangan tidak kedaluwarsa “Kami melakukan kegiatan GPM rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Beras sebanyak 46,5 ton telah disalurkan kepada masyarakat,” tuturnya. Ia mengemukakan upaya ini harus dilakukan, karena sejak awal tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen (month to month/mtm). Rinciannya, harga beras medium di kisaran Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.500-Rp16.000 per kilogram. Ia menyebutkan tidak hanya beras, dalam kegiatan GPM itu disediakan juga bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual lebih murah dari harga pasar. Tujuannya, kata dia, agar harga sembako di Kabupaten Kuningan tetap stabil sesuai daya beli masyarakat atau setidaknya nilai komoditas itu tidak mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2024.

Baca juga: 53.876 warga Kudus terima bantuan beras 10 kg “Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kemudian penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cece188、situs yang gacor malam ini、situs slot gacor aman terpercaya

Terkait：slot yang gacor sekarang、slot deposit dana online resmi、aston 777 slot、ligaidn、situs slot gacor、king999、slot mudah menang jackpot、bank artos pinjaman online、slot 100 member baru、slot88bet

---

---

bab terbaru：pola maxwin mahjong 1（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07