sinar gacor

slot gacor deposit 5000 176Jutaan kata 69487Orang-orang telah membaca serialisasi

《sinar gacor》

BPBD Sulteng: Empat kecamatan di Kabupaten Buol terendam banjir******

Dari laporan yang kami terima, empat kecamatan yang terendam banjir tersebut yaitu Kecamatan Keramat, Lakea, Biau, dan Momonu

Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebutkan empat kecamatan di Kabupaten Buol dengan 14 desa atau kelurahan terendam banjir.
"Dari laporan yang kami terima, empat kecamatan yang terendam banjir tersebut yaitu Kecamatan Keramat, Lakea, Biau, dan Momonu," kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulteng Andy Sembiring di Kota Palu, Minggu. Ia mengemukakan intensitas curah hujan yang tinggi telah menyebabkan air sungai di masing-masing daerah setempat meluap ke pemukiman warga dan cuaca buruk juga menyebabkan gelombang pasang pada sepanjang pesisir pantai. Andy Sembiring menjelaskan tiga desa terdampak di Kecamatan Keramat yakni Desa Busak 1, Busak 2 dan Monano. Begitu juga di Kecamatan Lakea ada tiga desa terdampak yaitu Desa Ngune, Lakea II, dan Tuinan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik Sementara itu terdapat lima kelurahan terdampak di Kecamatan Biau juga terdampak banjir yakni Kelurahan Leok I, Kumaligon, Leok II, Kali, dan Kulango, serta satu desa di Kecamatan Momonu yaitu Desa Pinamula. Dia menyebut Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBP Sulteng masih berkoordinasi dengan aparat desa setempat dan melakukan asesmen di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen sementara, kata dia, sebanyak 50 jiwa atau 10 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir dengan empat rumah rusak berat dan enam rumah rusak ringan di Desa Busak 1, Kecamatan Keramat. "Untuk Desa Ngune, Kecamatan Lakea, sebanyak 228 KK atau 948 jiwa dengan 91 balita, 31 bayi, dan 22 lansia, terdampak banjir," katanya.

Baca juga: BPBD Sulteng: 4 kecamatan terdampak banjir hingga satu meter di Buol Selain itu 191 rumah,  tiga madrasah, satu fasilitas kesehatan, dua masjid, dan tiga unit perkantoran, juga terendam banjir. Selanjutnya sebanyak 78 KK dan 78  rumah terendam banjir dengan tujuh rumah rusak di Kelurahan Kumaligon, Kecamatan Biau. "Untuk daerah lainnya yang terdampak, saat ini masih sementara dilakukan asesmen," ujar Andy. Dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun 25 keluarga atau 90 orang di Desa Ngune mengungsi ke tempat aman. Menurut dia, warga terdampak banjir di Kabupaten Buol membutuhkan logistik berupa tenda, pakaian, makanan siap saji, pakaian, dan selimut, untuk warga dalam kondisi darurat ini. Karena itu dia mengimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan apabila bermukim di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor.

Baca juga: 3.570 warga terdampak banjir di Desa Pinamula Kabupaten Buol
 

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：osiris4d、kunci slot gacor、rtp vbcash88

Terkait：besar 88 slot login、slot online terpercaya、trik maxwin gate of olympus、afk77、aster88、pola gacor mahjong ways hari ini、rtp uang77、sport slot、warkop slot88、cicilan hp tanpa dp dan kartu kredit

---

---

bab terbaru：tarikan jp paus macau（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05