situs baru 138

Master Pedang Samsara

UMP Aceh 2024 Cuma Naik Rp47 Ribu Jadi Rp3,46 Juta******

Upah minimum provinsi (UMP) Aceh2024 cuma naik Rp47.006 dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672.

Kenaikan upah sebesar 1,38 persen ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husein.

"Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki per hari ini 20 November 2023 telah menetapkan UMP Aceh untuk 2024 sebesar Rp3.460.672. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1666/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2024," kata Akmil, dikutip dari situs Pemprov Aceh, Selasa (21/11).

Ia menyebut ada dua usulan yang masuk ke Pemprov Aceh. Pertama,kenaikan UMP 2024 sebesar 1,38 persen. Kedua,tuntutan serikat buruh yang ingin upahnya naik 15 persen di tahun depan.

Pada akhirnya opsi kenaikan 1,38 persen dipilih oleh orang nomor satu di Aceh. Kadisnakermobduk Akmil menyebut pilihan ini diambil berlandaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tentang Pengupahan.

"UMP Aceh 2024 merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja 5 hari per minggu," jelasnya.

Akmil menegaskan UMP Aceh teranyar ini resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.

Ia mewajibkan pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan. Ini dilakukan agar upah pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu. Selain itu, kepada perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah," tandasnya.

Sebelumnya, Aliansi Buruh Aceh menolak usulan kenaikan UMP 2024 sebesar Rp 47 ribu. Mereka meminta agar kenaikan upah itu sebesar Rp500 ribu atau 15 persen dari upah sebelumnya.

Buruh menilai dalam kondisi ekonomi saat ini tidak berlebihan jika menaikkan upah sebesar Rp500 ribu menjadi Rp3,9 juta pada 2024.

Ketua DPW FSPMI Aceh,Habibi Inseun mengatakan, berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan oleh buruh, kenaikan UMP Rp47 ribu itu masih jauh dari hasil rata-rata survei KHL di Aceh.

Menurutnya, untuk menyeimbangkan daya beli masyarakat harus di naikkan upah minimum sekurang-kurangnya 15 persen.

Meskipun mereka mengetahui bahwa formulasi saat ini yang digunakan untuk kenaikan UMP tidak sampai 3 persen, secara konstitusional buruh tetap mendesak agar keputusan tersebut dikaji kembali.

"Kami mengetahui formulasi saat ini membuat kenaikan itu bahkan tidak sampai 3 persen. Oleh karena itu secara konstitusional kami menyampaikan ke pemerintah untuk mengkaji kembali kenaikan upah minimum," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan energi

Mahfud Ungkap Alasan Investor Bisa Kuasai Lahan IKN hingga 190 Tahun******

Calon wakil presiden nomor urut 3Mahfud MD mengungkap alasan pemerintah memberikan izin penggunaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi Kalimantan Timur mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan kebijakan ini ditetapkan demi mempermudah investasi ke tanah air, khususnya ke IKN. Ia pun menyinggung bahwa kebijakan tersebut sudah banyak dilakukan sejak zaman Presiden Suharto.

"HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan), itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun, terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah ini menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun," kata Mahfud dalam acara dialog Ganjar-Mahfud dengan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11).

Pasalnya, kebijakan tersebut bisa saja diberikan secara bertahap dan tak langsung 190 tahun.

Syarat khusus yang bisa diberikan misalnya penambahan keterlibatan tenaga kerja dan lain-lain, yang akan menguntungkan Tanah Air.

"Lahan itu tidak akan, tidak akan langsung dimiliki dengan sesukanya tentu saja oleh investor," sambung dia.

Mahfud menyebut kebijakan ini bisa direvisi atau diubah, tergantung dengan perkembangan kondisi riil yang ada.

"Karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Itu tentu saja bisa bisa dievaluasi ulang, bisa dihitung ulang relevansinya dengan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Mahfud.

Berdasarkan salinan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Pasal 16 A mengatur soal hak atas tanah investor di IKN.

Untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang; mencapai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama,jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus keduadengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk HGB dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

[Gambas:Video CNN]

malam yang rusak

24,8 Juta Pelaku UMKM Terdampak Covid Dapat Bantuan Pemerintah Rp44 T******

MenteriKoperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki 24,8 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi covid-19 telah menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah selama periode 2020-2021.

Ia mengungkap total BPUM yang disalurkan ke24,8 juta UMKM tersebut mencapai Rp44,16 triliun. Rinciannya; sebanyak Rp28,8 triliun disalurkan pada 2020 dan Rp15,36 triliun lainnya disalurkan pada 2021.

"Jadi sejak 2020 hingga 2021, pemerintah telah menyalurkan bantuan produktif BPUM sebesar Rp44,160 triliun kepada 24,8 juta pelaku usaha mikro selama covid-19," ucap Teten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (23/11).

Total penyaluran PEN selama pandemi covid tersebut bernilai Rp1,29 triliun.

"Selain itu, pada 2020 juga telah dilaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berupa penyaluran dana bergulir pada 100 mitra LPDB dengan total penyaluran sekitar Rp1,29 triliun," sambung dia.

Sektor UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Saat pandemi covid-19 melanda, mereka ikut terdampak.

Berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2020, sebanyak 163.713 UMKM dan 1.785 koperasi dilaporkan terdampak negatif covid-19. Karena itulah, pemerintah melaksanakan Program BPUM.

Program ini diharapkan menjadi penyelamat bagi pelaku UMKM untuk bertahan di situasi krisis saat ini.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Anak Buah Airlangga Ungkap Bisnis Dulang Cuan Jelang Pemilu 2024******

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yakin sejumlah sektor industri mendulang cuan saat Pemilu 2024.

Susi mengatakan siklus lima tahunan ini semestinya menjadi momentum positif bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat kampanye 2,5 bulan mulai 28 November (2023), pasti akan positif untuk beberapa sektor, mulai dari konveksi, percetakan, periklanan, media, kemudian transportasi, logistik, makanan minuman," ujarnya dalam Hajatan Politik & Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Susi mengatakan profit di sederet sektor tersebut akan berdampak langsung pada komponen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ia memprediksi PDB di sektor konsumsi akan naik 0,7 persen hingga 1 persen.

Ada juga dampak tidak langsung yang akan muncul dari ingar-bingar Pemilu 2024. Susi mengatakan efeknya akan terasa pada komponen Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT).

"Karena lembaga politik atau ormas ada di situ. LNPRT kita proyeksikan di 2023 mungkin naik 4,5 persen-5 persen dan di 2024 mestinya lebih tinggi," ramal Susi.

"Yang lain, konsumsi rumah tangga juga pasti terdorong naik. Kita berharap ada tambahan PDB di 2023 maupun 2024 (sebesar) 0,2 persen-0,25 persen, kita bisa dorong. Artinya aktivitas pemilu berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB kita," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA David Sumual menegaskan perlu ada 'jualan' yang ditawarkan ketiga pasangan calon di Pilpres 2024.

Ia mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu ada kandidat yang 'berjualan' infrastruktur, kemudian di Pilpres 2019 beralih ke aktivitas hilirisasi (downstreaming).

"Dari ketiga kandidat ini jualannya apa? Karena kalau setiap kita mau dorong ekonomi, perlu ada katalis. Kalau tidak ada bahan, kita sulit juga nanti, apa pendorongnya di 2024 ke depan?" tutur David.

Ia juga mengomentari dana pemilu yang sangat besar, mulai dari 'menjaga suara' di tingkat desa hingga pusat. Selain itu, ada pengeluaran yang tak kalah jumbo dari para paslon untuk iklan.

"Jadi yang penting di sini antara produktivitas dan peredaran uangnya. Kalau jumlah uang beredar meningkat, tapi produktivitas menurun, tentu akan berpengaruh ke inflasi. Apalagi produktivitas menurun dan barangnya banyak dari luar, ini juga tambahan tekanan untuk inflasi karena ada tekanan tambahan dari kurs," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Suharso Jenguk Luhut di Singapura: Indonesia Masih Butuh Abang******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjenguk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang tengah dirawat di Singapura.

Momen ini dibagikan Suharso dalam unggahan akun Instagramnya. Suharso mengaku punya panggilan khusus untuk Luhut, yakni 'abang'.

"Indonesia masih perlu abang (Luhut), kita punya senior. Kita belajar dari abang ini," kata Suharso dalam video di akun Instagramnya, dikutip Sabtu (25/11).

"Thank youSo (Suharso), minister Harso thank you so much. Pokoknya kita atur ramai-ramai lah ya. Salam hormat buat keluarga sama teman-teman di Bappenas. Saya kira Bappenas di bawah kamu paten!" balas Luhut.

Bos Bappenas itu mengaku sudah hampir 40 tahun mengenal Luhut. Suharso menganggapnya sebagai sosok pemikir dari kalangan militer yang sering beradu argumentasi dengannya.

Menko Marves Luhut dikabarkan jatuh sakit sejak Jumat (6/10) lalu. Pada akhirnya ia muncul di media sosial dan membenarkan kabar tersebut pada Selasa (10/10).

Sejak saat itu, Luhut rutin membagikan kondisinya yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura.

[Gambas:Instagram]