petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!
petir 123 slot 393Jutaan kata 659005Orang-orang telah membaca serialisasi
《sukajp》
Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri******Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Sebagaimana dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi, di Jakarta, 12 Februari 2024.
Dalam Pasal 20 ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.
Pertimbangan diterbitkannya perpres itu yakni untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.
PPG: Gunung Semeru erupsi beberapa kali dalam sehari******
Masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)
Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Petugas Pos Pengamatan Gunung (PPG) Semeru, Ghfufron Alwi menyatakan, Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi beberapa kali dalam sehari.
Pada Minggu (3/3) tercatat Gunung Semeru erupsi sebanyak lima kali yakni pada pukul 00.13 WIB, 15.16 WIB, 19.10 WIB, 21.07 WIB, dan pukul 11.47 WIB. Kemudian pada Senin ini tercatat sudah tiga kali erupsi.
"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada 4 Maret 2024 pukul 06.15 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut," kata dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin.
Baca juga: Berita unggulan terkini, Paus Fransiskus serukan gencatan senjata di Gaza hingga erupsi Gunung Semeru
Kemudian kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 125 detik.
Erupsi terjadi kembali pada pukul pukul 07.18 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut.
"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 117 detik," tuturnya.
Selang hampir lima jam, erupsi Gunung Semeru kembali terjadi pada pukul 11.49 WIB, namun visual letusan tidak teramati dari Pos Pengamatan Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
"Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik," katanya.
Sejak 1 Januari hingga 4 Maret 2024 pukul 16.00 WIB tercatat 96 kali jumlah letusan Gunung Semeru yang pernah tercatat oleh petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru yang berada di Lumajang.
Baca juga: Gunung Semeru erupsi semburkan abu vulkanik setinggi 800 meter
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, erupsi yang terjadi selama beberapa pekan pada 2024 tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas warga yang berada di lereng Gunung Semeru.
Status gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu masih berstatus siaga atau level III, sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).
Di luar jarak tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.
Kemudian masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).
Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
Baca juga: Empat truk penambang pasir terjebak aliran lahar dingin Gunung Semeru
Rupiah Kamis pagi menguat menjadi Rp15.582 per dolar AS******
menguat 22 poin atau 0,14 persen menjadi Rp15.582 dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.604 per dolar AS
Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat 22 poin atau 0,14 persen menjadi Rp15.582 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.604 per dolar AS.
Baca juga: Rupiah melemah tipis jelang pemilu RI dan rilis data inflasi AS
Baca juga: Rupiah meningkat di tengah investor mencermati pemilu 2024
KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah waktu pemungutan suara di Jakut******
Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penambahan waktu pemungutan suara mengingat adanya pelaksanaan TPS di wilayahnya yang molor akibat banjir.
"Penambahan waktu secara aturan memang tidak diperbolehkan tapi ini situasi berbeda karena adanya banjir," kata anggota KPU Jakarta Utara Ibnu Affan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka yang terdaftar di TPS yang molor jadwal pemilihannya.
Kondisi TPS banjir dan ambruk sehingga mereka ada yang mulai absensi pada pukul 10.50 WIB sementara jadwal pemungutan hanya diperkenankan hingga pukul 13.00 WIB.
"Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana," kata dia.
Ia menegaskan hal pertama yang dilakukan adalah pemungutan secara normatif agar pemilih mengambil daftar hadir sebelum pukul 13.00 WIB dan ditutup sesuai jadwal.
"Selanjutnya kompromi KPPS dengan pengawas di masing-masing TPS saja karena ini ada pemberlakuan khusus karena keterlambatan," kata dia.
Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan pengawas apa akan menambah waktu agar seluruh pemilih dapat menunaikan hak pilih mereka.
Selain itu, lanjutnya KPPS boleh menambah bilik suara agar mengurai antrean orang yang ingin mencoblos surat suara di TPS tersebut.
"Menambah bilik suara diperbolehkan dan kami sudah sampaikan itu kepada mereka semua," kata dia
Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin ada puluhan TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa dinihari.
"Kami masih melakukan pendataan terkait jumlah TPS yang terendam banjir di wilayah Jakarta Utara," kata di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan untuk di wilayah Pegangsaan dua ada 58 TPS yang terendam banjir selain itu ada di Sukapura.
Kemudian di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Penjaringan dan lainnya. Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir Baca juga: BPBD DKI jemput pakai perahu karet warga terdampak banjir menuju TPS Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman
Menko Muhadjir harapkan pemimpin terpilih penuhi janji kepada rakyat******Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengharapkan pemimpin terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa memenuhi janji-janji kepada rakyat.
Di sela-sela pemungutan suara di 027 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, Muhadjir mengatakan bahwa siapapun pasangan calon yang terpilih pada Pemilu 2024 tersebut, bisa bertanggung jawab sebagai pemimpin bangsa.
"Mudah-mudahan, siapapun yang terpilih, merupakan pilihan rakyat Indonesia dan akan memenuhi seluruh janji dan memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin bangsa," kata Muhadjir.
Muhadjir menjelaskan, seluruh pasangan calon yang berkontestasi pada Pemilu 2024 baik untuk calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota legislatif, sudah menjalani proses yang cukup panjang pada tahapan Pemilu 2024.
Menurutnya, para calon pemimpin dan wakil rakyat tersebut, sudah teruji dalam proses selama tahapan Pemilu 2024 termasuk saat berkampanye. Sebagai informasi, masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
"Semua calon sudah menyiapkan diri dengan baik. Baik untuk legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Semua adalah calon-calon yang baik dan sudah teruji dalam proses yang cukup panjang," katanya.
Ia berharap pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan serentak pada 14 Februari 2024 tersebut bisa berjalan satu putaran agar lebih efisien. Namun, hal tersebut diserahkan kepada masyarakat yang menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024.
"Berdoa, semoga cukup satu putaran, karena lebih simple, efisien dan dari segi biaya lebih rendah. Namun tentu, semua terserah rakyat juga, rakyat yang menentukan," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).
Kemudian, juga diusung oleh Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Baca juga: Menko PMK Muhadjir gunakan hak pilih di TPS 027 Jatimulyo Kota Malang Baca juga: Menko PMK bantah presiden politisasi bansos Baca juga: Menko PMK berharap Pilpres 2024 satu putaran
Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri******Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Sebagaimana dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi, di Jakarta, 12 Februari 2024.
Dalam Pasal 20 ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.
Pertimbangan diterbitkannya perpres itu yakni untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.
Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini******Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A Chaniago membenarkan adanya laporan polisi terhadap Connie Rahakundini yang diterima SPKT Bareskrim Polri. "Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Erdi di Jakarta, Selasa. Erdi menyebut laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan pelapor Rosan Perkasa Roeslani. Rosan diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa". Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Dengan adanya laporan polisi yang diterima SPKT Bareskrim Polri, kata Erdi, selanjutnya penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Kemudian, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. "Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," kata Erdi. Terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya Senin (12/2). Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan. "Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.
Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu
Baca juga: Polri sebut pemungutan suara di TPSLN berjalan lancar
Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa******Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.
"Bilamana ada persengketaan pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," ujar Haedar Nasir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Ia bersama keluarga menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Kampung Rukeman, Peleman, Kelurahan Tamantirto, Kepenewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.
Ia berharap, pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi hingga proses penghitungan tuntas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan serta bisa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan beretika.
Apabila terjadi sengketa pemilu, katanya, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penyelesaian pun harus akuntabel dan terbuka sehingga nanti memuaskan semua pihak.
"Karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," kata dia.
Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU
Haedar juga berpesan kepada pemenang pemilu nantinya tetap legawa dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jemawa dan tetap rendah hati.
Oleh karena, menurut dia, di balik kemenangan itu ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.
"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," katanya.
Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi khidmat dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama.
Ia juga mengajak semua kalangan untuk menjaga persatuan.
Jika ada retak di tubuh bangsa ini karena pemilu, katanya, ada rekonsiliasi dengan kuncinya di para tokoh dan elit yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.
"Masyarakat dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pascapemilu karena terlalu mahal harganya karena pemilu menjadi retak antaranak bangsa," kata dia.
Baca juga: Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo gunakan hak pilih Pemilu 2024 Baca juga: Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024 Baca juga: Pasien RS Jiwa di Padang gunakan hak pilih pada Pemilu 2024
Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.
"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.
"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat
Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam
Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.
Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.
"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).
Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.
"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote” Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"
《sukajp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjam di tokopediaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《sukajp》bab terbaru。