curus88

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Gubernur Bali Minta Pempus Rombak Kebijakan Ramah Impor Pangan******

Gubernur Bali I Wayan Koster mengusulkan pemerintah pusat untuk mengubah kebijakan yang memudahkan masuknya pangan impor. Padahal peraturan tersebut tidak mendukung potensi pertanian dalam negeri.

"Regulasi yang ramah impor menurut saya harus dirombak secara lebih radikal agar pro rakyat dan pro daerah di Indonesia. Banyak sekarang perpres yang terbit pada zaman orde baru masih berlaku sampai sekarang, yang sangat menyulitkan kita memberdayakan potensi ekonomi daerah," kata Wayan dalam Musrenbangnas Penyusunan RPJPN 2025-2045, Senin (22/5).

Wayan mengatakan setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pertanian. Namun, Indonesia justru mengimpor berbagai pangan.

"Yang laku adalah beras impor. Beras kita lebih mahal sehingga tidak laku," kata Wayan.

Ia mengaku sempat bertemu dengan pihak Bulog Kanwi Bali yang ingin membawa masuk 5.000 hingga 10 ribu ton ke Bali. Ia pun langsung menolak beras impor tersebut ke Bali karena wilayah tersebut mengalami surplus beras.

"Kalau Bulog mau beli, beli lah (beras) petani kita. Jangan beli beras Vietnam, menurut saya begitu harusnya. Walaupun lebih mahal kan yang sejahtera rakyat kita. Lebih murah kita beli disana kan yang sejahtera petani Vietnam. Menurut saya ngapain," kata Wayan.

Bulog kembali mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengimpor dua juta ton beras pada tahun ini. Padahal, saat ini sudah menjelang musim panen.

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan alasan di balik rencana impor beras tersebut. Ia mengatakan beras itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Monster

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap

Pahlawan yang berbeda

Pesawat Penumpang Terbesar Dunia Bakal Mendarat di Bali 1 Juni Besok******

Pesawat penumpang terbesar dunia Airbustipe A380-800 akan mendarat pertama kalinya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada 1 Juni 2023.

Pesawat penumpang komersial ini rencananya akan melayani penerbangan rute Dubai-Denpasar-Dubai dan dioperasikan maskapai penerbangan Emirates.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi menyatakan Bandara I Gusti Ngurah Bali siap menyambut kedatangan A380-800 yang dioperasikan Emirates.

Ia menjelaskan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Angkasa Pura I dan tim Emirates telah melaksanakan penilaian fasilitas airside dan lanside di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bandara pun telah memenuhi spesifikasi untuk melayani penerbangan dengan Airbus A380-800.

Fahmi menambahkan untuk pergerakan penumpang dari pesawat ke terminal bandara atau sebaliknya, telah disiapkan garbarata dengan dua belalai untuk mengakomodir pesawat Airbus A380-800.

"Untuk menangani penempatan Airbus A380-800, akan dilaksanakan pengaturan parkir pesawat di sekelilingnya.Parking standdi sekelilingnya hanya dialokasikan untuk pesawat berbadan sedang atau narrow bodyuntuk mengakomodasi dimensi A380-800, yang memiliki rentang sayap sepanjang 79,5 meter," imbuhnya.

Pesawat Airbus A380-800 adalah pesawat penumpang komersial terbesar yang beroperasi saat ini, baik dari sisi kapasitas maksimal penumpang maupun dimensi pesawat. Rencananya, Emirates akan mengoperasikan dua tipe pesawat A380 di Indonesia, yakni tipe dua kelas atau bisnis dan ekonomi dan tipe tiga kelasfirst class, business,dan economy.

"Sekali lagi kami siap menyambut kedatangan Airbus A380-800 Emirates Airlines, dan kami berharap momen yang akan menjadi sejarah ini dapat memberikanmultiplier effectpositif terhadap pertumbuhan pariwisata dan ekonomi baik di Bali maupun secara nasional," ujar Faik.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

Viral Arisan Rp2,5 M 'Ibu******

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulsel, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) menyatakan sedang memantau kegiatan arisanibu-ibu di Makassardengan nilai diduga mencapai lebih dari satu miliar.

Kegiatan arisan itu diketahui berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Makassar. Dalam video itu tampak sejumlah ibu-ibu berkumpul dan salah satu wanita memegang nama-nama peserta yang akan dikocok di salah satu kafe di Makassar. Kemudian terlihat tumpukan uang yang ditaksir mencapai Rp 2,5 miliar.

Lihat Juga : KPK Cecar Adik Rafael Alun Soal Kepemilikan Aset Bernilai Tinggi

Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulselbarta pun memantau pemilik arisan tersebut yang diduga seorang pengusaha kosmetik di Makassar.

"Kami memantau mereka. Apalagi ketika mereka online di salah satu media sehingga pemantauannya dari situ, mulai dari gaya hidupnya, gaya pamer hartanya semua. Termasuk jualan online dan itu transaksinya pasti kita pantau," kata Plt. Kabid P2Humas Kanwil DJP Sulselbarta, Alimuddin Lisaw, Minggu (21/5).

Menurut Alimuddin, sejumlah pengusaha yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat bertransaksi banyak yang tidak taat pajak.

Ia pun mengimbau pengusaha, selebgram dan youtuber agar melaporkan SPT dan pajak penghasilannya.

"Tapi, pajak terus memantau, tapi bukan hanya sekarang. Itu sudah menjadi kerjaan rutin kami dan sosial media adalah sumber informasi untuk lebih memantau mereka," ujarnya.

Lihat Juga : PPATK Duga Puluhan Miliaran Rupiah di Deposit Box Rafael Hasil Suap

mitos dan legenda kuno

Aliran Modal Asing Topang Gerak IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (23/5).

Namun, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat penguatan IHSG akan ditopang aliran modal asing di pasar modal Indonesia yang masih tinggi.

Namun, aksi tunggu pasar terhadap rilis data perekonomian dan kebijakan bunga acuan BI akan membatasi penguatan.

Dengan sentimen itu, ia memprediksi indeks saham bergerak di rentangsupport6.636 danresistance6.789 pada hari ini.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan SMGR, BMRI, ITMG, ASRI,AKRA, dan TLKM.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan menguji resisten Fibonacci Retracement terdekat di level 6.777 karena membentuk candle bullishpada Selasa ini.

"IHSG akan membuka jalan menuju 6.852 apabila tutup di atas 6.777 pada chart harian," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk hari ini, Ivan meminta investor memperhatikan beberapa saham berikut sebelum mengoleksinya yakni ADRO (speculative buy), AMRT (hold), BBNI (trading buy), EMTK (speculative buy), dan GOTO (buy on weakness).

IHSG ditutup di level 6.729 pada Senin (22/5). Indeks saham menguat 29 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,65 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 255 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 0,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki