slot tergacor 461Jutaan kata 639544Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek erek 3 angka abjad》
1.310 Karyawan Waroeng SS Belum Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan******Yogyakarta, CNN Indonesia--
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Waroeng SS(WSS) yang beberapa lalu sempat viral memotong gaji pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum mendaftarkan semua karyawan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal salah satu syarat pekerja bisa menerima mendapat BSU itu sendiri adalah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Karena itu, selain telah menginstruksikan pencabutan kebijakan pemotongan BSU, Disnakertans DIY juga meminta WSS agar mendaftarkan pekerja mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Jalu Amanda menambahkan, WSS memiliki sebanyak kurang lebih 3.100 karyawan berdasarkan hasil pendataan pihaknya.
Dari sekian banyak karyawan, hanya 1.790 pekerja saja yang diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih ada sekitar 1.310 yang belum menjadi peserta.
[Gambas:Video CNN]
"(Jumlahnya) sekitar itu, seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan (WSS) akan didaftarkan," kata Jalu.
Waroeng SS beberapa waktu lalu sempat viral karena memotong gaji pekerja yang menerima BSU dari pemerintah sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.
Pemotongan diketahui dari surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat itu, pemotongan dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.
"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.
Lihat Juga :Rektor UGM Klaim Siap Bayar Kerugian LPS Rp29 M karena Bank Gagal |
Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.
Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia.
Buntut dari kebijakan itu, manajemen Waroeng SS akhirnya dipanggil dan diperiksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY). Usai diperiksa, akhirnya Disnakertrans DIY mengumumkan Waroeng SS bersedia mencabut edaran pemotongan gaji itu.
"Sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang ada di kami, hari ini pihak WSS dan pimpinannya sendiri sudah hadir dan sudah menandatangani berita acara untuk pencabutan surat edaran (pemotongan gaji)," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di kantornya, Kamis (3/11).
Lihat Juga :Kronologi LPS Tuntut Ganti Rugi Rektor UGM Rp29 M karena Bank Gagal |
Jokowi Wajibkan Industri Serap Garam Petani Paling Lambat 2024******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan industri menyerap garam produksi petani lokal. Kewajiban itu ia tuangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Beleid tersebut mengatur peran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sentra garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam yang dimaksud termasuk garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.
Dalam pasal 2, garam kebutuhan industri yaitu industri pangan, penyamakan kulit, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan water treatment.
Selain itu, dalam aturan tersebut pemerintah juga mempercepat pembangunan pergaraman nasional dilakukan pada sentra ekonomi garam rakyat atau SEGAR.
SEGAR ditetapkan pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Kriterianya memiliki lahan untuk produksi garam, tersedianya sarana dan prasarana, terdapat pangsa garam, dan dapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.
Aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional ini akan ditetapkan setiap lima tahun, dengan pendanaan berasal dari APBN, APBD atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
Elon Musk Bakal PHK 3.700 Karyawan Twitter?******Jakarta, CNN Indonesia--
Elon Musk dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada 3.700 karyawan Twitter. Jumlah itu setara hampir setengah dari total karyawan Twitter.
Musk bersama tim penasihatnya diklaim tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk melakukan PHK massal. Tujuannya, demi memangkas biaya oeprasional.
Namun, skema PHK ini masih bisa berubah. Yang pasti, karyawan yang kena PHK akan mendapat uang pesangon selama 60 hari.
Kendati demikian, Musk sempat membantah pemberitaan New York Times yang mengatakan akan terjadi PHK besar-besaran di Twitter setelah akuisisi dirampungkan bos Tesla dan SpaceX tersebut.
"Ini salah," bantah Musk soal kabar PHK, tulisnya di Twitter pada Senin (31/10).
Namun, kini muncul kabar bahwa daftar PHK disusun dan diberi peringkat berdasarkan kontribusi individu terhadap kode Twitter selama mereka bekerja di perusahaan. Penilaian diklaim dilakukan oleh personel Tesla dan manajer Twitter.
Lihat Juga :Kabar XL Axiata PHK Karyawan Dibantah Manajemen |
Terlepas dari kepastian kabar PHK ini, Musk sudah memecat tiga eksekutif Twitter usai dia merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Yakni, mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.
Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.
Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar.
Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).
Lihat Juga :ANALISISPemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa? |
Sementara, eks CFO Ned Segal diperkirakan mendapatkan pesangon US,5 juta alias Rp696 miliar. Lalu, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde akan mengantongi US juta (Rp312 miliar).
Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.
"Eksekutif yang dipecat harus mendapatkan pembayaran (pesangon) ini, kecuali Elon Musk memiliki alasan untuk memberhentikan dengan penyebab dalam kasus ini biasanya karena mereka melanggar hukum atau melanggar kebijakan perusahaan," kata Direktur Penelitian Equilar Courtney Yu kepada Reuters, Jumat (28/10).
[Gambas:Video CNN]
Label:slot yang pasti menang、megaslot188、easycash ojk atau tidak
Terkait:situs slot 100 new member、ada 777 slot gacor、pajakbola、trik angka jitu hk、slot gacor deposit dana 5000、situs slot gacor dan terpercaya、situs slot online、puja138、dewatigel、kredit di tokopedia
bab terbaru:situs gacor hari ini 2023(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《erek erek 3 angka abjad》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,server thailand bonus new member 100Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek erek 3 angka abjad》bab terbaru。