erek senter
situs judi daftar langsung dapat bonus tanpa deposit 2022 994Jutaan kata 943193Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek senter》
Bahlil soal Anies******
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut kritik soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) baru-baru ini tidak berdampak pada keberlanjutan IKN.
Bahlil memastikan isu kritik AMIN tidak berdampak pada investor. Ia justru menilai keberlanjutan IKN mungkin mengganggu pasangan tersebut.
"Enggak (berefek, mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).
Ia pun meminta agar PKB konsisten dalam segala perkataan dan tindakannya.
"Apa yang mau dikritik? Itu kan PKB juga setuju," kata Bahlil.
Bahlil mengklaim pembangunan IKN bakal terus berlanjut. Apalagi ketentuan tersebut sudah tertuang dalam UU, sehingga semua pihak menurutnya wajib mengikuti amanat hukum tersebut.
"Itu adalah undang-undang, dan sekarang IKN jalan terus. Ya itu merupakan kewajiban, apanya yang menjadi masalah?" pungkasnya.
Kubu pasangan AMIN kompak melontarkan kritik terhadap proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dicetuskan Presiden Joko Widodo.
Kritik itu dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.
Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, namun justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.
Padahal menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.
Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.
Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari mega proyek itu.
[Gambas:Video CNN]
Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo******
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.
Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.
Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.
Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.
"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.
Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.
"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.
Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.
Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.
Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.
"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.
Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.
Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.
"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label：slot gacor max、bocoran trik gacor、cash rumah pinjol
Terkait：gading slot88、rtp idncash、mansion77、maxwin hari ini、agen slot gacor malam ini、pola gacor mahjong ways、slot gacor max、10001 mimpi、situs paling terpercaya、rog777 co
bab terbaru：rtp calon4d（2024-06-27）
Perbarui waktu：2024-06-27
- Bab 1 buku mimpi ular 4d
- Bab 2 ptogel
- Bab 3 cara pinjam di pnm mekar
- Bab 4 slot gacor 10k
- Bab 5 mpo69
- Bab 6 pussy888 terbaru
- Bab 7 bonus new member slot 100 to 5x
- Bab 8 mbah barong bergambar 2d
- Bab 9 slot terbaru gampang menang
- Bab 10 dosentoto
- Bab 11 voucher gojek gocar
- Bab 12 web judi terpercaya
- Bab 13 bank artos pinjaman online
- Bab 14 slot games slot
- Bab 15 turbo slot 888
- Bab 16 pinjam uang lewat dana
- Bab 17 joker123 airbet88
- Bab 18 erek erek 26 2d
- Bab 19 rtp jingga888
- Bab 20 spay pinjam
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah8556bab
Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi
juara99 slot
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim kehadirane-kataloguntuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi kasus korupsi.
"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).
Menurut dia, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.
"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.
Di sisi lain, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.
"Jadi kita harus betul target, jadi UMKM itu harus betul menikmati penggunaan produk dalam negeri yang (mencapai) Rp1.600 triliun. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita," imbuhnya.
Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.
Misalnya, Luhut menjelaskan dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial (bansos) sesuai dengan target sasaran.
"Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi gov tech itu yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai Dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi-korupsi ya makin susah," tegasnya.
Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata Luhut, juga mulai ditiru negara lain. Misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal yang sama.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Pak, saya akan bertengkar di rumah
registrasi slot
Nanti kita juga turun langsung ke lapangan bersama BPOM dan pihak terkait untuk memastikan takjil di Banda Aceh aman dikonsumsi masyarakatBanda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 26 lokasi pusat jajanan berbuka puasa Ramadhan 1445 Hijriah yang tersebar di sejumlah titik strategis wilayah kota itu.
Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, Senin, mengatakan sentra kuliner Ramadhan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 104 Tahun 2024.
"Tujuannya agar lebih tertib dan menjaga tata kota," kata Amiruddin di Banda Aceh.
Ia menjelaskan lokasi penjualan penganan khusus Ramadhan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat, terutama para pedagang.
"Warga pun bisa lebih mudah membeli penganan untuk berbuka puasa," katanya.
Baca juga: Kapal cepat Express Bahari mulai docking, trip ke Sabang tetap normal
Baca juga: Pemkot gelar pasar murah bantu warga Banda Aceh menjelang Ramadhan
Di samping itu, Pemkot Banda Aceh juga menegaskan kepada penjual makanan dan minuman untuk memperhatikan kehigienisan dagangan. Harus halal, bersih, dan tidak mengandung bahan berbahaya.
"Nanti kita juga turun langsung ke lapangan bersama BPOM dan pihak terkait untuk memastikan takjil di Banda Aceh aman dikonsumsi masyarakat," ujarnya.
Adapun 26 sentra kuliner Ramadhan 1445 Hijriah di Banda Aceh meliputi Jalan Tentara Pelajar, Jalan Tgk Dibaroh atau bekas bioskop Garuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Daud Beureueh, Jalan T Nyak Arief.
Selain itu Jalan Tgk Chik Ditiro, Jalan Pocut Baren, Jalan T Hasan Dek, Jalan Mr Mohd Hasan, Jalan Sultan Iskandar Muda atau Sp 7 Ulee Kareng, Jalan Teuku Umar, Jalan Hasan Saleh dan Jalan Tgk Imum Lueng Bata.
Kemudian Jalan HT Daudsyah atau Peunayong, Jalan Rama Setia, Jalan Hamzah Bendahara, Jalan Syiah Kuala, Taman Ratu Safiatuddin, Jalan Station H Dimurthala, Jalan T Iskandar, Jalan Prof Ali Hasyimi, Jalan P Nyak Makam, Jalan Abd Rahman atau Jaya Baru, Jalan Mohd Jam, Jalan KH Ahmad Dahlan dan Jalan Malikul Saleh.
Baca juga: ARC USK Banda Aceh targetkan 20 ton minyak nilam untuk ekspor 2024
Baca juga: Trip penyeberangan Banda Aceh-Sabang dibatalkan karena cuaca buruk
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Pernikahan
nekoslot
Pengusaha di Jawa Timur keberatan dengan keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, buruh juga kecewa dan mengancam mogok lantaran kenaikan UMK tidak 15 persen.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan kenaikan UMK tahun depan cukup tinggi, padahal situasi ekonomi baru bangkit.
"Melihat situasi perekonomian yang tengah merangkak, sebenarnya keputusan tersebut terbilang cukup tinggi. Namun karena sudah diputuskan, pengusaha akan berusaha bisa memenuhi itu" ujar Adik saat dikonfirmasi, Jumat (1/12).
"Harapan kami kedua belah pihak harus saling memahami situasi perekonomian. Kalau pekerja memaksakan, maka tidak bisa berjalan bersama, tidak bisa bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Jatim mengancam bakal menggelar aksi besar-besaran untuk memprotes kenaikan UMK 2024 di Jatim yang tak sesuai dengan tuntutan mereka, yakni sebesar 15 persen.
"Kita merasa kecewa keputusan Gubernur Khofifah. Tuntutan kita kan 15 persen. Faktanya di Ring 1 rata-rata kenaikan 4 persen. Ada satu daerah, Tuban, malah di bawah rekomendasi bupati, di bawah formulasi PP 51 Tahun 2023," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Jatim Nuruddin Hidayat.
Ia mengatakan seluruh buruh sedang berkonsolidasi untuk mogok kerja nasional. Selain itu, FSPMI akan menempuh upaya hukum, yakni menggugat Khofifah ke pengadilan.
"Kami rencana akan melayangkan gugatan ke PTUN karena gubernur menetapkan tidak sesuai (usulan) bupati/wali kota. Sementara yang tahu kondisi di lapangan bupati dan wali kota, bukan gubernur," katanya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah resmi menetapkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2024.
"Bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rekomendasi Bupati/Wali Kota dan hasil rapat sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur," tulis keputusan tersebut.
Berikut ini daftar lengkap UMK 2024 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:
1. Kota Surabaya Rp4,725,479
2. Kabupaten Gresik Rp4.642.031
3. Kabupaten Sidoarjo Rp4.638.582
4. Kabupaten Pasuruan Rp4.635.133
5. Kabupaten Mojokerto Rp4.624.787
6. Kabupaten Malang Rp3.368.275
7. Kota Malang Rp3.309.144
8. Kota Pasuruan Rp3.138.838
9. Kota Batu Rp3.155.367,00
10. Kabupaten Jombang Rp2.945.544
11. Kabupaten Probolinggo Rp2.806.955
12. Kabupaten Tuban Rp2.864.225
13. Kota Mojokerto Rp2.832.710
14. Kabupaten Lamongan Rp2.828.323
15. Kota Probolinggo Rp2.701.086
16. Kabupaten Jember Rp2.665.392
17. Kabupaten Banyuwangi Rp2.638.628
18. Kota Kediri Rp2.415.362
19. Kota Blitar Rp2.330.000
20. Kabupaten Bojonegoro Rp2.371.016
21. Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000
22. Kabupaten Lumajang Rp2.281.469
23. Kota Madiun Rp2.274.277
24. Kabupaten Kediri Rp2.340.668
25. Kabupaten Nganjuk Rp2.258.455
26. Kabupaten Sumenep Rp2.249.113
27. Kabupaten Blitar Rp2.256.050
28. Kabupaten Madiun Rp2.243.291
29. Kabupaten Magetan Rp2.238.808
30. Kabupaten Ponorogo Rp2.235.311
31. Kabupaten Pamekasan Rp2.221.135
32. Kabupaten Pacitan Rp2.199.337
33. Kabupaten Sampang Rp2.182.861
34. Kabupaten Ngawi Rp2.241.054
35. Kabupaten Bondowoso Rp2.183.590
36. Kabupaten Trenggalek Rp2.223.163
37. Kabupaten Situbondo Rp2.172.287
38. Kabupaten Bangkalan Rp2.240.701
[Gambas:Video CNN]
(frd/pta)Cincin Dewa Memasak
mpo45
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Ayah dari enam bayi dalam satu anak ini sungguh luar biasa
voucher gojek november 2022
PT Mayora Indah Tbk menegaskan tak memiliki hubungan bisnis dan investasi apa pun dengan Israel.
Emiten yang menjual produk makanan seperti Roma Kelapa, Kopiko, hingga Energen tersebut membantah kabar yang sempat ramai beredar di media sosial soal dugaan produk air mineral Le Minerale diproduksi di Israel.
Manajemen menyatakan produk perusahaan seluruhnya berasal dari Indonesia dan diproduksi di Indonesia.
Manajemen menegaskan Le Minerale dan produk Mayora lainnya tak memiliki operasional, maupun investasi dalam bentuk apapun di Israel.
Terkait masalah geopolitik Israel-Palestina, Mayora menyatakan mengambil sikap yang sama dengan pemerintah Indonesia.
Perusahaan tak punya hubungan bisnis apa pun dengan Israel.
"Sangat tidak benar bila Le Minerale dituduh sebagai produk asing, apalagi sampai disebut mendukung Israel. Sebagai perusahaan Indonesia, Le Minerale berani mengambil sikap yang sama dan sejalan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia." lanjut bunyi pernyataan manajemen.
[Gambas:Video CNN]
Kamu Ruxi Xie Chicheng
dewa slot 777
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
《erek senter》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kinislot orgHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek senter》bab terbaru。