link slot min depo 5k

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Jasa Marga Jual 40 Persen Saham Tol MBZ, Dapat Rp4,38 T******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk resmi menjual 40 persen sahamanak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yang mengelola Jalan Layang MBZ, yakni PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) kepada PT Margautama Nusantara (MUN), dengan nilai transaksi mencapai Rp4,38 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan langkah ini merupakan lanjutan program asset recyclingsebagai bagian dari strategi korporasi.

Tujuan penjualan tol MBZ ini untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan kesinambungan bisnis Jasa Marga serta mengoptimalkan portofolio bisnis perusahaan.

Penjualan 40 persen saham PT Jasamarga Jalanl ayang Cikampek (JJC) sebenarnya sudah diumumkan sejak Oktober lalu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham atau Sales Purchase Agreement (SPA) pada Senin (10/10).

Dengan begitu, saat ini 40 persen kepemilikan saham PT JJC dimiliki PT JTT yang merupakan subholding dari Jasa Marga, kemudian 40 persen dimiliki PT MUN yang merupakan anak usaha dari PT Nusantara Infrastructure Tbk (NI), dan 20 persen lainnya dipegang PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP).

Sebelumnya, Direktur Utama PT MUN Danni Hasan mengatakan Jalan Layang MBZ merupakan proyek strategis yang diharapkan dapat menjadi salah satu aset unggulan perusahaan sesuai dengan target investasi.

Menurutnya, akuisisi jalan tol tersebut juga dilakukan guna meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus menjadi bukti konkret kontribusi PT MUN dalam hal mendukung penciptaan konektivitas nasional.

[Gambas:Video CNN]

Orang Suci tidak terkalahkan

Opini Bank Dunia vs Pemerintah soal Beras Indonesia Termahal se******

Bank Dunia (World Bank) dan pemerintah Indonesia berbeda pendapat soal harga berasdi Indonesia.

Bank Dunia dalam laporan terbarunya 'Indonesia Economic Prospects Desember 2022' menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) lainnya.

Mahalnya harga beras di Indonesia dipicu oleh dukungan harga pasar bagi produsen di bidang pertanian, yang terdiri dari kebijakan yang menaikkan harga domestik untuk produk pertanian pangan.

Namun, laporan tersebut langsung dibantah oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Ia mempertanyakan dasar perhitungan dan kapan data tersebut diambil oleh Bank Dunia.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambil sampling-nya atau random sampling statistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta.

Menurutnya, waktu pengambilan data menjadi penting. Sebab, kalau Bank Dunia mendata pada saat musim tanam, memang tidak ada panen. Ketiadaan ini membuat harga beras tinggi.

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia juga meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk sampling statistiknya)?" jelasnya.

Senada dengan Syahrul, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan perhitungan harga beras di Indonesia harus dilihat berdasarkan rata-ratanya karena musiman.

Ketika masuk musim liburan tahun baru atau lebaran, harga beras pasti naik, tapi saat musim panen justru turun.

"Kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal, tidak. Iya mungkin juga bukan yang termurah, mungkin yah, tapi agak murahlah di atas termurah mungkin yah. Tapi bukan yang termahal," ujar Ma'ruf usai membuka Konferensi Islam Asean kedua, yang digelar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (22/12).

Ma'ruf mengklaim kebijakan pemerintah terkait beras sudah cukup baik. Kebijakan itu termasuk pengadaan, kualitas, dan distribusi beras.

"Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali, semuanya sudah berjalan, pengadaan dan semua. Sehingga dua tahun, kita bahkan tidak impor beras. Sekarang pun sebenarnya cukup, cuman cadangan. Jadi ada impor itu katanya hanya untuk cadangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sanatorium Sanjie

Mentan Bantah Bank Dunia soal Beras RI Termahal di ASEAN******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyangkal temuan Bank Duniayang menyebut harga berasIndonesia paling mahal se-Asia Tenggara.

Syahrul heran dengan dasar perhitungan harga beras Bank Dunia. Selain itu, ia mempertanyakan kapan data tersebut diambil.

"Menurut para pakar yang ada, tidak betul itu! Terus, mengambilsampling-nya atau random samplingstatistiknya di mana? Kapan?," katanya di sela-sela rapat kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu (21/12).

"Kalau di saat kita lagi menanam, ya nggak ada lagi panen, tentu harga juga melakukan dinamika," ucapnya.

Ia meragukan data Bank Dunia lantaran berbeda dengan temuan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Menurut badan pangan di bawah naungan PBB itu, beras Indonesia justru tergolong murah.

"Data FAO kita nomor 2 (paling rendah). Yang mana yang dipakai (untuk samplingstatistiknya)?" pungkasnya.

Bank Dunia melaporkan harga eceran beras Indonesia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Data tersebut dimuat dalam Laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect (IEP) December 2022.

Temuan Bank Dunia, harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras di Filipina.

Bahkan, harga beras Indonesia disebut dua kali lipat lebih mahal dari beras di Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]