kumpulan situs slot terpercaya

slot piala 21Jutaan kata 345Orang-orang telah membaca serialisasi

《kumpulan situs slot terpercaya》

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Misteri Langka Beras di Ritel Versi Bulog: 1 Ton Habis Setengah Jam******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi mengungkap ada misteri di balik kelangkaan berasdi toko ritelmodern.

Misteri terkait pasokan beras Bulog ke ritel. Ia mengklaim Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

Bayu menekankan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sampai ke ritel modern agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya.

Ia menduga ludesnya pasokan beras itu bukan dibeli oleh konsumen rumah tangga. Ia mengatakan kalau misteri itu tak segera diungkap, Bulog akan berat dalam menjalankan tugasnya.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

Pasokan beras di toko ritel modern langka sejak beberapa hari belakangan. Kelangkaan salah satunya terjadi di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), imbas kelangkaan pasokan itu, pembelian beras dibatasi maksimal 1 pack isi 5 kilogram (kg) per konsumen.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Indonesia Berpotensi Alami 'Stroke' yang Ketiga

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dibatasi 2 pack per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pack sejak pekan lalu.

"Sebelumnya beras itu sama (dibatasi) 2 pack. Sekarang jadi 1 pack sejak minggu kemarin. Kalau yang 2 pack udah dari bulan-bulan kemarin. Iya (karena langka)," katanya.

Kelangkaan beras terlihat dari stok yang sudah habis selama tiga hari belakangan di Indomaret tersebut. Stok beras yang tersisa hanya beras Bulog yang dibanderol Rp54.500 per 1 pack isi 5 kg.

"(Beras) yang lain lagi kosong sudah tiga hari. Stoknya belum ada lagi," katanya.

Sementara itu pengusaha ritel mengatakan kelangkaan terjadi karena mereka kesulitan mendapatkan suplai beras premium kemasan 5 kilogram.

Kesulitan ini dipicu masa panen yang belum datang. Pasalnya, masa panen diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Maret 2024.

Selain itu, kesulitan juga terjadi akibat beras tipe medium (SPHP) yang diimpor pemerintah belum masuk hingga saat ini.

Kesulitan itu menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga beras.

"Situasi dan kondisi yang tidak seimbang antara suplai dan demand inilah yang mengakibatkan kenaikan HET beras pada pasar ritel modern dan pasar rakyat," kata Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey, Minggu (11/2) seperti dikutip dari Antara.

Aprindo karena itu meminta pemerintah merelaksasi HET dan harga acuan lainnya agar peritel dapat membeli bahan pokok dari produsen.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

---

Label：angka kadal hk、kdslot77、qq88 gacor

Terkait：situs judi online terpercaya、ondel4d、pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar、slot177、hotogel、kikislot、tokopedia pakai kredivo、dewa888、cara dapat uang online、simulasi perhitungan kredivo

---

---

bab terbaru：akunjp（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01