totobeta

bo gacor hari ini 353Jutaan kata 305582Orang-orang telah membaca serialisasi

《totobeta》

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Uni Eropa kecam pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan oleh Israel******

London (ANTARA) - Uni Eropa mengecam pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diterapkan oleh Israel, demikian kata kepala kebijakan luar negeri blok tersebut Josep Borrell pada Sabtu.

Dalam pernyataannya, Borrell mengingatkan serangan terbaru Israel terhadap warga sipil di wilayah kantung yang terkepung itu, dan menyebutnya "tidak dapat dibenarkan."

Pasukan Israel pada Kamis melepaskan tembakan ke arah kerumunan warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza, menyebabkan 112 orang tewas dan 760 lainnya terluka.

"Kami meminta penyelidikan internasional yang tidak memihak atas tragedi ini sehingga memberi gambaran jelas mengenai peristiwa tersebut dan tanggung jawabnya,” katanya, sambil mendesak Israel untuk mematuhi aturan hukum internasional dan melindungi distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil.

Dia mengatakan pertempuran yang tidak mereda dan pengabaian terhadap hukum kemanusiaan internasional akan menyebabkan “kekacauan total” yang membuat distribusi bantuan kemanusiaan tidak mungkin dilakukan.

"Tanggung jawab peristiwa ini ada pada pembatasan yang diberlakukan militer Israel dan hambatan yang dilakukan oleh ekstremis kekerasan terhadap pasokan bantuan kemanusiaan,” tambah Borrell.

Dia mendesak Israel untuk "bekerjasama penuh" dengan lembaga-lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya yang terlibat dalam tanggap kemanusiaan dan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang bebas, tanpa hambatan dan aman melalui semua titik perbatasan.

“Kami mengutuk pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan pembukaan titik penyeberangan,” kata Borrell.

Borrell juga mengatakan bahwa EU mendesak Israel untuk segera menghilangkan hambatan di penyeberangan Kerem Shalom, dan membuka akses di utara. di penyeberangan Karni dan Erez, dan untuk membuka pelabuhan Ashdod bagi bantuan kemanusiaan serta memungkinkan koridor kemanusiaan langsung dari Yordania.

“Jeda kemanusiaan segera, yang mengarah pada gencatan senjata jangka panjang, sangat diperlukan untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dalam skala besar dan perlindungan warga sipil di Gaza.”

Lebih dari 30.000 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober oleh kelompok Palestina Hamas. Serangan ini juga menyebabkan pengungsian massal, kehancuran dan kekurangan kebutuhan pokok.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, dan keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Kepala kebijakan luar negeri UE mengaku ngeri atas serangan Israel
Baca juga: Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah
Baca juga: Borrell desak Israel tidak melakukan serangan darat ke Rafah

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pola gacor rezeki nomplok、easy go pinjol ilegal、cara dapetin uang banyak

Terkait：situs web gacor、playaja、agen slot dan togel、xyz388、slot langsung menang、okb88、slot4d2、tafsir mimpi 4d bergambar 2021、slot resmi terbaru、kumpulan pola maxwin olympus

---

---

bab terbaru：daftar situs slot gacor hari ini（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29