link web slot

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Menhub Budi Karya Sumadi Pimpin Koor Mars Perhubungan di Hub Fest 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin para pengunjung untuk berdiri sebelum menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perhubungan.

Kedua lagu tersebut dibawakan sebagai pembuka acara Hub Fest untuk peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Berada di kursi VIP di tengah-tengah ratusan pengunjung, Menhub Budi yang mengenakan kemeja batik berwarna ungu terlihat mengajak seluruh insan transportasi untuk berdiri.

"Sambung sebelah kiri, 'perhubungan!'," sambung Menteri Budi Karya sebelum seluruh penonton berdiri untuk menyambut lagu Indonesia Raya yang diiringi angklung sebagai musik latarnya.

Usai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, giliran ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perhubungan yang naik panggung untuk membawakan Mars Perhubungan.

Dalam membawakan lagu ini, ibu-ibu DWP juga diiringi oleh permainan alat musik tradisional kolintang sebagai musik pengiringnya. Di kejauhan, nampak Budi Karya ikut antusias bernyanyi hingga Mars Perhubungan selesai dibawakan.

Sebelumnya, pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubungan resmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan.

Lihat Juga : Kemenhub Pastikan Operasi Kereta Cepat Sesuai Jadwal

Dalam perhelatan bertajuk Hub Fest dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, terdapat juga beragam aktivasi dan panggung hiburan yang meramaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023.

Selanjutnya, pertunjukan di area Indoor akan menghadirkan pertunjukan paduan suara dan tari tradisional dari DWP Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung oleh Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.

Tuhan sangat mulia

Usai Tembus 7.000, IHSG Dibayangi Tekanan Menanti Rilis Suku Bunga BI******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Kamis (21/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mewanti-wanti potensi koreksi wajar usai IHSG tembus ke atas level 7.000 kemarin. Jika benar terjadi koreksi, investor tetap bisa melakukan akumulasi pembelian saham.

"Sentimen tingkat suku bunga hari ini menjadi salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang. Hari ini IHSG berpotensi tertekan," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan JSMR, WIKA, ADHI, PTPP, PWON, DMAS, SMRA, BBCA, dan BBNI.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat indeks saham bakal mencoba membentuk tren baru. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.900 dan resistance 7.077.

"Dengan berhasilnya level 7.000 ditembus, maka kita sudah bisa mengatakan IHSG memulai uptrend. Pasar sekarang sedang mengantisipasi Fed Fund Rate," ungkapnya.

IHSG merangsek ke posisi 7.011 pada perdagangan Rabu (20/9). Indeks saham menguat 31,35 poin atau plus 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp14,03 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,07 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Konflik Rempang di Tengah Urgensi Kelanjutan Investasi Asing******

Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan sejumlah warga setempat.

Warga menolak direlokasi demi memuluskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Penolakan pun berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9) lalu.

Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena terkena gas yang membuat dada terasa panas itu.

Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pegawai di PT Makmur Elok Graha, perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata.

Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar PSN 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengutip situs BP Batam, kawasan ekonomi ini rencananya dikembangkan di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Selain itu, kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China, Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Xinyi Group bakal membangun pabrik yang digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China. Demi pembangunan ini, warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan.

Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10 ribu jiwa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bentrokan di Pulau Rempang terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik.

"Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan," kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9).

Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk turun tangan terkait persoalan itu. Ia pun mempertanyakan mengapa masalah itu harus sampai ke presiden.

"Masa urusan begitu harus sampai presiden?" imbuh Jokowi.

Jokowi menekankan dalam pembangunan PSN tidak boleh dilakukan pendekatan represif ke masyarakat. Pasalnya tujuan PSN adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat akan senang jika diberi ganti rugi dengan harga terbaik dalam pembebasan lahan.

Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.

Bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal di tempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan. Selain itu, BP Batam akan akan memberikan rumah seharga Rp120 juta ukuran 45 meter persegi bagi mereka yang tak memiliki tempat tinggal lain.

Karena konflik terus bergulir, Jokowi pun mengutus Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan kasus di sana. Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

Meski demikian, Bahlil mengatakan proyek Rempang Eco-city harus tetap berjalan. Ia menilai akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika Xinyi Group batal berinvestasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil.

Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tinjau Ulang Proyek Rempang

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Luhut Akui Pemerintahan Jokowi Belum Sempurna******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmengakui pemerintahan PresidenJokowi saat ini belum sempurna.

Pengakuan ia sampaikan saat menghadiri UAE-Indonesia Economic Business Forum 2023 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (21/9). Meski belum sempurna,  Luhut meminta masyarakat untuk tak mengkerdilkan pencapain yang sudah dilakukan pemerintah.

Ia juga meminta masyarakat untuk selalu bangga dengan Indonesia.  Pasalnya, di tengah pencapaian pemerintah yang belum sempurna, banyak negara yang justru memerlukan Indonesia. 

Selain membahas soal pemerintahan Jokowi, Luhut juga membahas soal potensi besar yang dimiliki Indonesia. Potensi besar salah satunya menyerap 400 giga ton emisi karbon melalui teknologi Carbon Capture Storage (CCS).

Ia mengklaim ini adalah yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, Luhut gencar mempromosikan investasi di sektor tersebut. 

"Investasi global baru-baru ini di CCS telah mencapai US,4 miliar dan Asia memberikan kontribusi sebesar US,2 miliar. Indonesia siap menjadi bagian utama dari investasi teknologi ini," katanya dalam keterangan di Jakarta beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Pengamat Yakin Fase Penguatan Tiba, IHSG Diramal Bangkit Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (19/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut IHSG memang tengah bergulat dengan fase konsolidasi wajar. Namun, ia meyakini kondisi perekonomian tanah air yang oke sanggup menopang gerak indeks ke depan.

"Peluang koreksi wajar di tengah membaiknya kinerja emiten dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian, mengingat IHSG dalam jangka panjang masih berada dalam jalur uptrend," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, KLBF, TLKM, BBCA, TBIG, ASRI, PWON, HMSP, dan ICBP.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengklaim indeks saham bakal menguat berdasarkan indikator MACD. Ia memprediksi IHSG bergerak di level support 6.900 dan resistance 7.000.

"Dalam dua pekan di bulan ini kami melihat IHSG semakin mendekati resistance ketimbang melemah, sehingga saat ini pandangan kami adalah uptrend is coming," ungkapnya.

IHSG amblas ke posisi 6.936 pada perdagangan Senin (18/9). Indeks saham melemah 46,70 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,98 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,06 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.