slot receh terbaru

Hubungi Rasul Terakhir

OIKN Curhat Butuh Waktu Bereskan Setumpuk Masalah IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meminta seluruh pihak bersabar dalam proses membereskan setumpuk masalah di IKN Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan ada sejumlah kelemahan yang dimiliki lembaga anyar tersebut.

"Kami sangat menyadari apa yang tadi disebutkan ibu bapak adalah fakta. Harus diakui itu ada dan harus diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Itu kan yang menjadi tugas kami. Harus bertahap, karena memang OIKN sendiri adalah lembaga baru, kurang sumber daya manusia (SDM), dan sebagainya," ucap Myrna dalam Konsultasi Publik Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN secara virtual, Rabu (27/12).

Ia pun meminta kesediaan sejumlah pihak untuk mengiringi kerja Otorita IKN. Khusus di bidang lingkungan hidup dan SDA, Myrna mengakui adanya kompleksitas persoalan di lapangan, termasuk keanekaragaman hayati (kehati).

"Kami tidak berpretensi bahwa kami mampu menyelesaikan semua itu. Kami punya banyak keterbatasan dari sisi pengetahuan, pengalaman, kekuatan, SDM, dan lain-lain. Terlalu banyak kalau dibuatkan daftarnya dari kelemahan-kelemahan yang kami miliki," aku Myrna.

Salah satu poin yang dikejar olehnya adalah penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan di IKN Nusantara. Ia mengatakan saat ini ada 37 norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat timnya dalam 6 bulan-7 bulan terakhir.

Myrna mengatakan untuk sementara OIKN membiarkan hal tersebut. Namun, ia berjanji bakal memangkas regulasi tersebut mulai 2024.

"Untuk sementara kami biarkan begitu, tapi tahun depan kami akan coba melakukan konsolidasi. Jadi, prinsipnya adalah kita kalau bisa tidak terlalu banyak regulasi, tapi itu bisa menjangkau banyak hal. Kami perlu bernapas sebentar ibu bapak untuk nanti bisa menata kembali dokumen-dokumen yang ada itu," tutur Myrna.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah tambang batu bara yang masih eksis di sekitar wilayah IKN.

Ia menegaskan OIKN sudah menetapkan bahwa tak ada penerbitan izin penambangan baru maupun perpanjangan. Myrna mengklaim unitnya bahkan sudah banyak melakukan penolakan permohonan izin di sektor pertambangan ini.

"Kami mengakui masih ada izin-izin aktif. Jadi, dalam konsolidasi data yang kami lakukan dalam 6 bulan terakhir mungkin ada sekitar 60-an izin tambang aktif yang ada di wilayah IKN dengan berbagai durasi waktu habisnya izin. Ini memang agak problematik juga karena di satu sisi ada hak-hak legal dari pemegang izin yang harus dihormati," ungkapnya.

"Kita juga tidak tahu yang lalu lalang itu masuk kategori mana (legal atau ilegal). Kami sudah bentuk satgas penanggulangan aktivitas ilegal ini, terdiri dari unsur-unsur aparat penegak hukum (APH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ESDM, dan dinas-dinas terkait di Kalimantan Timur. Saat ini kegiatan-kegiatan (tambang) ilegal itu sudah banyak juga dilakukan penertiban dan masuk proses hukum," tandas Myrna.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Dewa Super Raja segala Raja

Banting Harga, Transmart Diskon Kulkas dari Rp12 Juta Jadi Rp8 Jutaan******

Transmart Full Day Sale balik lagi, Minggu (21/1) dengan diskon gede buat berbagai kebutuhan. Produk elektronik yang banting harga salah satunya kulkas.

Kulkas side by side berbagai merek ternama mulai Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit di Transmart. Hematnya sampai Rp3,2 jutaan!

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%

Semua harga diskon tersebut bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega/Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Cara menarik bintang dengan login di awal

3 Sektor Bisnis Masih Berdarah******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat masih ada tiga sektor bisnis yang masih berdarah-darah di tengah perekonomianyang sudah pulih dan tumbuh tinggi.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto mengatakan sektor usaha yang masih tertekan sampai saat ini adalah alas kaki, tekstil dan manufaktur.

"Itu ada dua penyebabnya sebetulnya. Pertama karena pengaruh digitalisasi yang makin gencar dan dari gobal, lalu permintaan yang turun," ujarnya dalam media briefing, Kamis (21/12).

Kendati begitu, ia menyebutkan ada juga sektor usaha yang membuka lapangan kerja baru dan merekrut pekerja lagi. Misalnya sektor perhotelan yang saat ini juga telah pulih.

"Perhotelan kan kita lihat, mereka saat pandemi itu kan PHK besar-besaran, sekarang mulai rekrut-rekrut lagi. Jadi ini memang situasi usaha masih penuh dengan ketidakpastian," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

Pelabuhan Merak dan Ciwandan Update Pelayaran Selama Libur Nataru******

Pelabuhan Merak dan Ciwandan akan mengoperasikan 32 unit kapal berukuran besar untuk mengangkut penumpang selama periode liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak memprediksi puncak arus libur Nataru akan dimulai Jumat (22/12) dini hingga Sabtu (23/12).

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

Kebijakan perubahan jalur pelayaran dari Pelabuhan Ciwandan menuju Bakeuheni untuk kendaraan golongan VIII dan IX mulai berlaku Jumat dini hari pukul 00.00 WIB hingga 3 Januari 2024.

Perpindahan penyeberangan sementara dilakukan untuk mendahulukan kendaraan pribadi, penumpang umum dan kendaraan kecil melalui Pelabuhan Merak.

"Berdasarkan surat dari Dirjen Hubdat itu sampai 3 Januari, pembelian tiket tetap masih pakai sistem online, jadi kami berpesan kepada masyarakat yang akan menyeberang agar membeli tiket jauh-jauh hari, minimal satu hari sebelum berangkat, dan pastikan dalam pembelian tiket semua data penumpang yang ada di kendaraan," jelasnya.

Pelabuhan Merak akan mengoperasikan tujuh dermaga yang dimilikinya selama libur natal 2023 dan tahun baru 2024 atau momen Nataru. Sebanyak enam dermaga reguler dan satu dermaga eksekutif.

"Kapasitas di Dermaga 2 yang kemarin hanya bisa untuk kapal di bawah 5 ribu GT, sekarang sudah di atas 10 ribu GT, (kapal) sudah bisa disandarkan di Dermaga 2," ujarnya.