black4d

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

Deret Masalah yang Pernah Mewarnai Pembangunan Kereta Cepat******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) lagi-lagi menjadi sorotan. Proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru.

Masalah tersebut terungkap dalam dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Mengutip Reuters, Kamis (8/6), dalam laporan tersebut terungkap KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut. Padahal, stasiun kereta cepat tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Namun, hal itu dibantah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Ia mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru akan mulai diuji coba pertengahan bulan ini.

Jika ditelisik ke belakang, permasalahan yang menimpa proyek KCJB sudah beberapa kali terjadi. Berikut sederet masalah dalam proyek kereta cepat yang dirancang sejak periode pertama Jokowi itu.

1. Rebutan China dan Jepang

Pembangunan KCJB saat ini dipegang oleh China setelah menang melawan Jepang. Kedua negara ini sebelumnya bersaing untuk menjadi operator pembangunan kereta tersebut. Pada saat itu, kedua negara mengajukan proposal pembangunan kepada Indonesia di mana anggaran yang ditetapkan Jepang memang lebih besar dari China.

Proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US,13 miliar. Tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).

Sementara, Proposal Jepang berisi nilai penawaran sebesar US,2 miliar. Ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, serta pembengkakan biaya ditanggung pemerintah. Dengan biaya yang lebih murah dan tak ada pembiayaan APBN, maka China memenangkan proyek pembangunan KCJB.

[Gambas:Video CNN]

2. Jokowi Ingkar Janji Pakai APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat. Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Ternyata, pada 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. Dengan kebijakan ini, maka Presiden Jokowi mengingkari janjinya dan pada akhirnya menggunakan uang rakyat untuk membangun proyek ini.

3. Operasi Mundur

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

4. Pembengkakan Biaya

Pembangunan proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

5. Pembangunan Serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

6. Abaikan Aspek Keselamatan

Setelah proyek berjalan, tiba-tiba Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek mengabaikan aspek keselamatan. Pasalnya, proyek akan berdiri di lahan labil dan rawan yang rentan longsor, apalagi jika ingin dibangun untuk jembatan dan terowongan bawah tanah.

Tak hanya itu, menurutnya, desain proyek juga belum mengantongi sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Masalah lahan sempat dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum lama ini.

"Ada masalah lahan dan adanya perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis," ujar Arya beberapa waktu lalu.

Tapi, proyek ini tetap diupayakan berjalan dengan berbagai cara. Bahkan, ia mencatat progres akhir pelaksanaan proyek sudah hampir 80 persen, meski tak dirinci secara jelas.

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Menteri KKP Bantah Ekspor Pasir Dibuka Demi Investasi Singapura di IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggonomembantah keran eksporpasir laut kembali dibuka demi memuluskan investasi Singapura ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun aturan pembukaan keran ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak selang lama dari penandatangan beleid tersebut, sebanyak 95 pengusaha Singapura datang mengunjungi IKN Nusantara.

Singapura sendiri merupakan importir pasir laut terbesar di dunia pada 2019. Di sisi lain, Indonesia tengah getol menggenjot investasi asing untuk pembangunan IKN.

Sakti pun membantah terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi demi memuluskan investasi Singapura ke IKN. Ia menegaskan ekspor pasir laut hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Enggak adalah ke situ (memuluskan investasi). Kamu baca dong pp nya. Pp nya itu kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi. Ya kan?" ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

Sakti menuturkan saat ini reklamasi di Tanah Air sedang marak. Ia pun menyebutkan beberapa di antaranya, seperti di Jawa Timur, dekat IKN, Batam, Jakarta, hingga Banten.

"Nah reklamasinya dari mana, ini yang kami atur, bahannya reklamasinya harus dari bahan sedimentasi sehingga gak rusak lingkunganya," imbuhnya.

Hubungan pembukaan keran ekspor pasir laut dan Singapura ternyata juga menjadi perhatian media asing.

Sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti keputusan Indonesia membuka kembali keran ekspor pasir usai 20 tahun dilarang. Langkah tersebut dianggap turut membantu proyek perluasan lahan di Singapura dan menimbulkan potensi kerusakan lingkungan.

Media yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), menulis laporan berjudul "Singapura mujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun" pada Senin (29/5) lalu.

Di paragraf pertama, mereka menyoroti kebijakan itu bisa menguntungkan Singapura dan memicu kerusakan ekosistem laut.

"Tindakan ini bisa membantu proyek perluasan di negara tetangga Singapura, tetapi juga memicu kekhawatiran di kalangan pecinta lingkungan soal habitat laut," tulis SCMP.

Indonesia sempat melarang ekspor pasir laut pada 2003. Sebelum larangan itu muncul, Indonesia merupakan pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan. Pada 1997 hingga 2002, RI mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun.

Media ekonomi Singapura, Business Times,juga turut memberitakan hal serupa.

Business Timesmelaporkan Otoritas Kelautan dan Pelabuhan Singapura tengah merencanakan dan merancang fase ketiga mega proyek Pelabuhan Tuas. Proses reklamasi diperkirakan selesai pada 2030-an.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

Aturan Perjalanan Baru Kemenhub: Boleh Tak Pakai Masker Asal Sehat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan empat Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatanbagi pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri di masa transisi endemi covid.

Salah satu subtansinya, penumpang kendaraan umum dibolehkan tidak memakai masker asal dalam kondisi sehat.

 Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan SE baru Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di Masa Transisi Endemi Covid-19, yang terbit pada 9 Juni 2023.

"SE ini mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023," kata Adita melalui keterangan resmi, Senin (12/6).

Secara umum, SE baru Kemenhub mengatur:

- Penumpang dianjurkan tetap melakukan vaksinasi sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan;

- Penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan virus;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko terpapar covid;

- Penumpang dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan pakai sabun secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;

- Penumpang yang sakit, berisiko tertular atau menularkan covid dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATU SEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

KPPU dan Mahfud Singgung Orang Kaya RI Makin Kaya******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan bahwa orang kayadi Indonesia semakin kaya dan meninggalkan para kelompok miskin. Ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin tinggi.

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah menyebut sudah 23 tahun KPPU berdiri, tetapi masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak mendukung persaingan usaha secara adil. Afif menyebut lebih banyak ruang bagi pelaku usaha besar dan dominan ketimbang para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Prinsip persaingan usaha belum menjadi alat utama di dalam penyusunan kebijakan di negeri ini. Padahal, kebijakan ini merupakan kunci dan basis utama suatu lingkungan bisnis yang kompetitif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Afif menyebut kesenjangan ekonomi yang semakin lebar tercipta sejak masa pandemi Covid-19. Selain itu, ia mengatakan Indonesia dihantui ancaman krisis pangan global, oligarki, hingga aksi merger dan akuisisi lintas negara.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung soal tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada September 2022 lalu menyentuh angka 9,57 persen. Mahfud menyebut angka tersebut naik tipis dari Maret 2022 sebesar 9,54 persen.

Lalu, ia mengutip data indeks gini ratio Indonesia. Mahfud mengatakan indeks gini ratio digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Indeks gini ratio 0,381 pada semester II 2022 (September), kesenjangan antara jumlah orang kaya dan miskin. Teorinya semakin kecil indeks kita semakin bagus. Teorinya kalau gini ratio bisa mencapai 0,500, tidak ada negara yang bisa bertahan. Oleh sebab itu, Libya, Tunisia, Mesir yang pemerintah jatuh itu, rakyatnya tidak tahan," ungkapnya.

Mahfud mengklaim pemerintah saat ini sedang berupaya terus menurunkan indeks gini ratio tersebut. Ia juga mengharapkan peran KPPU untuk mendukung upaya tersebut.

Pengkhianat menyayangi istrinya

Syarat Terbaru Naik Pesawat Mulai 12 Juni 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023.

Hal itu tertuang Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Terkait hal itu, VP Corporate Communications AP II Cin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan SE 16/2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Kemudian, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19.

Sementara, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.

"Sesuai SE Nomor 16/2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]