slot gacor hari ini 2023 terbaru

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

IHSG Terseret ke 6.699 usai 279 Saham Merosot******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.699 pada Rabu (14/6) sore. Indeks saham melemah 19,29 poin atau 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 279 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,47 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,46 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,72 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,19 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,72 persen.

Senada dengan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,69 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,77 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

DPR Minta Tambahan 80 Kursi Kelas Bisnis Buat Berangkat Haji******

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Saputra mengungkapkan permintaan 80 kursi tambahan kelas bisnis untuk anggota DPRyang akan berangkathaji tahun ini. 

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat khususnya business class sesuai harapan bapak ibu sekalian. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Irfan Saputra, dikutip dari detikcom, Selasa (14/6).

Namun, Irfan belum bisa memastikan permintaan tersebut dikabulkan lantaran harus meminta izin ke otoritas penerbangan atau General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Pasalnya penerbangan terakhir jemaah haji dilaksanakan pada 22 Juni.

Irfan menyebut Garuda mendapatkan kuota membawa 104 ribu calon jamaah haji untuk penerbangan reguler dan 8.000 calon jamaah haji untuk penerbangan tambahan. Menurutnya, sejauh ini pelayanan penerbangan haji berjalan lancar meskipun ada beberapa penerbangan tertunda.

"Kami sudah minta maaf ke Kementerian Agama. Kita terjun langsung memberikan fasilitas dengan menyediakan hotel buat mereka yang tertunda," kata Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Penumpang Commuterline Sudah Dibolehkan Lepas Masker******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi mencabut aturan penggunaan masker di dalam commuterline per Senin (12/6). Penumpang yang dapat memastikan kesehatannya diperkenankan untuk melepaskan masker di dalam gerbong.

"Diperbolehkan tidak memakai masker dalam keadaan sehat," tulis akun Twitter resmi PT KCI @CommuterLine, Senin (12/6).

Lihat Juga : TransJakarta Izinkan Penumpang Tak Bermasker, KRL Masih Wajib Masker

"Dianjurkan untuk tetap memakai masker dengan benar bagi pengguna dalam keadaan tidak sehat," lanjut cuitan Commuterline.

Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait protokol kesehatan (prokes) pada masa transisi endemi.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No. 17 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19," tulisnya.

Lihat Juga : BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick

Dalam laman https://commuterline.id/, PT KCI juga menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, hal tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

"Untuk kesehatan bersama KAI Commuter tetap mengimbau seluruh pengguna tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan," tutur Anne dalam keterangannya.

Pengembangan diri para bos hiburan

Erick Bersuara soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan Waskita******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) atau Wika.

Ia mengungkapkan setiap tindakan manipulasi laporan keuangan di BUMN bakal ditindak tegas, termasuk membawa ke ranah hukum.

Erick mencontohkan saat ada manipulasi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk pihaknya langsung menindak secara pidana.

Menurut Erick, dalam menghadapi masalah hukum tidak boleh pandang bulu. Pasalnya, hal itu akan membuat kepercayaan publik jatuh.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya dan Wika mulanya dilontarkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.'

Padahal,cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) lalu.

Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.

Di sisi lain, VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan dalam penerbitan laporan keuangan, sebagai perusahaan publik pihaknya selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan berkode emiten WSKT itu juga telah mengikuti peraturan Badan Pengawas Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sebelum melakukan penerbitan Laporan Keuangan, perseroan juga sudah melakukan beberapa tahapan dan juga proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Auditor Independen untuk pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan OJK," ungkap Ermy.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama BPKP terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Ermy menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A Waskita Karya.

"Manajemen WSKT mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi WSKT menjadi lebih baik," katanya.

Segendang sepenarian, Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu Wika juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa perjalanan pesawat

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Nona Junhuan

Curiga IKN Sepi Peminat di Balik Ide Luhut Pakai Mandor Asing******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut bakal melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan mandor asingalias bule dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya lapor ke Presiden (Jokowi), pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ungkap Luhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku penunjukan mandor bule adalah bagian dari manuvernya usai diamanahkan Jokowi sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jika dugaan tersebut benar, Rizal menyebut ini adalah bukti sedikitnya investor yang tertarik untuk merealisasikan investasinya di IKN.

Lihat Juga : Menteri KKP Minta Anggaran Rp7,62 T di 2024

"Ini menunjukkan begitu rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sana (IKN). Apalagi mandor impor dari asing, menunjukkan pemerintah tidak menghargai kompetensi tenaga kerja domestik. Padahal tidak hanya level mandor yang tersedia di Indonesia, tetapi level lebih tinggi juga banyak tersedia," ucap Rizal kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/6).

"Jika pemerintah dalam strategi menarik investasi dengan cara ini, nampaknya sudah kehabisan ide atau gagasan yang strategis dan andal dalam mempercepat dan meningkatkan daya saing untuk realisasi investasi IKN," imbuhnya.

Ia kecewa berat dengan sikap pemerintah tersebut. Menurutnya, Jokowi kudumemprioritaskan tenaga kerja lokal ketimbang mendatangkan bule dengan alasan menjaga kualitas pembangunan IKN.

Rizal menyoroti kondisi penduduk Indonesia saat ini masih sangat membutuhkan pekerjaan. Ia mengultimatum pemerintah untuk mengevaluasi penunjukan mandor asing tersebut, terlebih tidak ada dampak signifikan untuk mengundang investor.

Lanjut ke halaman sebelah...

Mandor lokal dinilai tak kalah berkualitas dibanding TKA