pinjam uang limit besar

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) keberatan diseret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal impor bahan baku pemicu gagal ginjal akut.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan menegaskan bahwa cemaran propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin dilartaskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas). Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Paranormal Azeroth

Komunitas Konsumen Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPOM******

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Kepala BPOM sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang marak terjadi.

Ketua KKI David Tobing mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan kepada BPOM yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Ada beberapa poin yang tercantum dalam surat tersebut.

Pertama, KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditengarai mengandung zat- zat berbahaya.

"KKI juga mendesak agar BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kepala BPOM tidak merespons somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab," kata David dalam keterangan resmi, Kamis (3/11).

Kedua, David menilai kepala BPOM bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain, seperti melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan (Farmakope Indonesia).

"Tindakan kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre marketdan post marketitu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tegas David.

Tak hanya itu, kepala BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementerian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM.

"Kepala BPOM yang membawa-bawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," tegas David.

David juga kembali mengingatkan Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM sehubungan dengan cara kerja pengawasan pre marketdan post market.

"KKI melihat kepala BPOM bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya" ujar David.

Desakan sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia merekomendasikan agar Presiden Jokowi memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan jika benar BPOM terbukti lalai dalam pengawasan obat yang mengandung EG dan DEG. Pasalnya kedua bahan baku tersebut menjadi biang kerok penyakit gagal ginjal.

"Kalau memang ternyata BPOM ini salah, kami rekomendasikan sama Jokowi ganti itu kepala BPOM. Ini sudah 170 orang meninggal," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kamis (3/11).

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala BPOM Penny Lukito untuk meminta tanggapan atas desakan pencopotannya tersebut. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya. 

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Saya membunuh Guru

Otoritas Pasar Modal China Minta Investor Setop Baca Berita Asing******

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) meminta para investoruntuk setop membaca berita asing tentang kondisi perekonomian China.

"Saya cukup banyak berurusan dengan investor internasional dalam pekerjaan sehari-hari saya dan saya khawatir beberapa dari mereka telah membaca terlalu banyak laporan media internasional tentang peristiwa di China," kata Wakil Ketua CSRC Fang Xinghai yang langsung memberi arahan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

"Banyak laporan media, mereka benar-benar tidak memahami China dengan baik dan mereka memiliki fokus jangka pendek. Jangan terlalu banyak membaca media internasional," tambahnya.

"Seperti yang dikatakan Wakil Ketua CSRC Fang, kita tidak membaca pers Amerika, kita semua membeli ceritanya," kata Ketua UBS Colm Kelleher mendukung Fang.

Kelleher menambahkan, para bankir internasional sangat pro-China dan mengamati dengan cermat apakah ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan dibuka kembali setelah pembatasan ketat nol-Covid.

Presiden Bank of China Liu Jin juga merujuk pernyataan Fang dalam komentarnya tentang pasar properti China yang terlilit utang.

"Jangan terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan Fang, jangan terlalu banyak membaca laporan negatif," katanya kepada para delegasi.

China adalah ekonomi utama terakhir yang berkomitmen pada strategi nol-covid, bertahan dengan penguncian ketat hingga karantina panjang. Langkah-langkah tersebut telah membasmi wabah, tetapi menciptakan rasa sakit ekonomi yang semakin besar bagi bisnis lokal dan internasional.

Kendati, Fang mengatakan kepada investor untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di China dan apa niat sebenarnya dari pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

peradaban yang jauh

Alasan Cukai Rokok Naik******

Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan menaikkan tarif cukai rokok. Kenaikan ini akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Keputusan ini dilakukan guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok. Bendahara negara berharap kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat.

"Pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita menaikkan cukai rokok yang menyebabkan harga rokok meningkat, sehingga affordability atau keterjangkauan terhadap rokok juga akan semakin menurun. Dengan demikian diharapkan konsumsinya akan menurun," katanya.

Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujarnya.

Dalam penetapan CHT, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok.

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam.

"Yang kedua mengingat bahwa konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin yaitu mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan," jelas Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]