rtp yes77

Dinasti Kaisar Qianyuan

Harga Kripto Semringah, Kompak Berpose di Zona Hijau******

Seluruh uang kripto di papan teratas kompak menghijau pada Selasa (29/11) pagi. Bitcoin, ethereum, hingga dogecoin tercatat tumbuh positif.

Mengutip coinmarketcap.com, bitcoin tumbuh tipis 0,87 persen dalam 24 jam terakhir ke posisi US.264 per keping. Disusul oleh ethereum yang menanjak 1,13 persen ke level US.179 per keping.

Lalu, BNB naik 1,80 persen menjadi US7,15 per keping dan XRP meningkat 3,16 persen menjadi USIHSG Amblas ke 7.020 Kala Bursa Saham Asing Perkasa******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.020 pada Jumat (1/12). Indeks saham melemah 60.510 poin atau minus 0,85 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16.760 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 36.656 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 308 terkoreksi, dan 158 lainnya stagnan.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB ikut melemah 0.32 persen ke level Rp15.676 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia justru menguat. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,92 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 1,18 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ikut bertambah 0,30 persen.

Serupa, bursa Amerika tampak makin perkasa. Indeks S&P 500 bangkit 3,09 persen, indeks NYSE Composite bertambah 2,25 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 4,41 persen.

Bursa saham Eropa juga ikut terpantau dominan menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,81 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 1,04 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, cardano yang berada di peringkat ke-9 kripto dengan kapitalisasi teratas melesat 2,04 persen ke posisi USBuruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, kripto pendatang baru di papan utama, yakni polygon berhasil tumbuh 2,31 persen menjadi USKadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, kripto masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tidak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

BPS Sebut Harga Beras Naik Akibat Produksi Turun******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras sebesar Rp11.877 per kilogram (kg) pada November 2022. Harga ini naik tipis dari Rp11.837 per kg pada Oktober 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan harga beras memang naik dalam empat bulan terakhir. Kendati, kenaikan saat ini tak sebesar sebelumnya.

"Kenaikan harga beras dalam empat bulan terakhir dipengaruhi oleh efek musiman, penurunan produksi beras menjelang akhir tahun dan penyesuaian harga BBM (pada September)," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Kenaikan harga ini membuat beras memberikan andil ke inflasi. Pada Juli andilnya hanya 0,05 persen, lalu pada Agustus naik menjadi 0,54 persen.

Setelah itu, andilnya naik lagi menjadi sebesar 1,44 persen pada September 2020. Ini adalah andil tertinggi sejak Januari 2021. Pada Oktober andilnya turun tipis tapi tetap tinggi yakni 1,13 persen, dan pada November ini andil beras ke inflasi menjadi 0,37 persen.

"Komoditas beras terus mengalami inflasi, tapi dengan tekanan inflasi yang semakin melemah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Kadin Sebut UMP Berlebihan 'Ancam' Iklim Investasi dan Picu PHK******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi iklim investasi, serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih besar pada tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengungkapkan kenaikan UMP 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha yang akan menanggung beban atas kebijakan pemerintah.

"Kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang netapin pemerintah, yang bayar siapa? Pemerintah? Tidak, kita yang bayar. Jadi yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita sendiri, makanya kita sangat sayangkan," terang Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

Sebab, pelaku usaha yang belum seutuhnya pulih dipaksa mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk membayar gaji, sehingga cashflow (arus kas) bisa kembali terganggu dan investasi yang direncanakan jadi batal.

Selain itu, gelombang PHK lebih besar bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan, bisa lebih besar dari tahun ini.

"Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," imbuhnya.

Tak hanya itu, kenaikan UMP yang terlalu tinggi bagi pelaku usaha juga bisa membuat relokasi pabrik ke upah lebih murah makin banyak.

Apalagi dalam satu provinsi, UMK bisa berbeda jauh. Misalnya, Tangerang, Bekasi, dan Garut serta Banten upahnya jauh berbeda padahal sama-sama di Jawa Barat.

"Jadi, kita sangat berharap supaya angka dari pada kenaikan UMP ini betul-betul memang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

<句子>

NPC di kota

<句子>

Sistem transformasi tingkat dewa

<句子>